Makassar, gemasulawesi – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin rapat koordinasi atau rakor perdana bersama seluruh OPD atau organisasi perangkat daerah membahas berbagai program kerja termasuk yang prioritas di 100 hari kerja.
Dalam keterangannya di Makassar, Munafri Arifuddin menyatakan rakor ini dilaksanakan agar klik dan agar saling mengerti apa yang kerja dan apa yang akan dikerjakan.
Munafri Arifuddin menekankan pentingnya sinergi antar OPD agar pelaksanaan program kerja berjalan dengan maksimal.
Dia meminta seluruh perangkat daerah untuk dapat paham terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing. Menurutnya ini sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.
Salah satu poin yang menjadi perhatian, yakni efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program kerja.
Dalam kesempatan itu, dia meminta seluruh OPD atau organisasi perangkat daerah untuk lebih cermat dalam mengelola anggaran yang tujuannya agar penggunaannya tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita telah membuat perjanjian, akad, dengan pemerintah, kita bekerja dan pemerintah juga membayar pekerjaan kita,” ujarnya.
Dia menambahkan ini bagian jihad memberikan kontribusi untuk kota, memberikan apa yang paling baik bagi Makassar.
Dikutip dari Antara, selain efisiensi anggaran, dia juga membahas persoalan pendidikan, khususnya yang terkait dengan kepala sekolah.
Dia menegaskan perlunya evaluasi terhadap kinerja para kepala sekolah agar pelayanan pendidikan semakin berkualitas.
Keamanan di masyarakat juag menjadi perhatian dalam rapat koordinasi ini. Terlebih di dalam bulan Ramadhan ini menurutnya keamanan di masyarakat kerap menjadi persoalan.
Oleh sebab itu, dia meminta para OPD atau organisasi perangkat daerah yang terkait untuk melakukan peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan dan memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti.
Baca Juga:
Serah Terima Jabatan Wali Kota Makassar Diadakan oleh DPRD Makassar Sulawesi Selatan
Dia menjelaskan keamanan di bulan puasa selalu akan menjadi persoalan.
“Saya berharap di kecamatan dan kelurahan, kontrol sosial harus dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Dia juga ikut menyoroti masalah RT/RW yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.
Dia mendorong agar pembinaan dan juga dukungan terhadap RT/RW diperkuat guna memperkuat pelayanan di tingkat paling bawah. (Antara)
