Satgas Minta Partisipasi Camat di Parimo Dorong Warga Ikut Vaksinasi

<p>Foto: Rapat Satgas Covid19 Parimo.</p>
Foto: Rapat Satgas Covid19 Parimo.

Gemasulawesi– Dalam Rakor penanganan dan percepatan vaksinasi covid19, satgas minta partisipasi camat dorong warga segera ikut vaksinasi.

“Seluruh komponen terkait harus lebih meningkatkan kinerja dalam penanganan Covid19,” ungkap Ketua Satgas Penanganan covid19 Parimo, H Samsurizal Tombolotutu, di Aula Pantai Lolaro, Kecamatan Tinombo, Parimo, Rabu 1 September 2021.

Menurut dia, covid19 adalah permasalahan serius harus diselesaikan secara bersama dengan stakeholder.

Baca juga: Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, Upaya Tingkatkan Partisipasi Masyarakat

Selain itu kata dia, seluruh pihak harus lebih bertanggung jawab atas tugas-tugasnya, khususnya pelaksanaan vaksinasi diprogram pemerintah kepada masyarakat.

“Mari kita sukseskan program nasional dalam hal pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD,  Idran menjelaskan program vaksinasi dalam penanganan covid19 harus terus di lakukan dan perlu memperhatikan beberapa hal.

Baca juga: Diduga Main Tambang Ilegal, Disdikbud Parimo Panggil Kepsek Ibrahim Kulas

Diantaranya, selalu tracking atau melakukan tes kesehatan, sebagai langkah cepat  penanganan dan mengenal gejala penyakit.

Kemudian, melakukan pencegahan dini yaitu melalui vaksinasi baik itu menggunakan merk sinovac maupun moderna.

Baca juga: Parigi Moutong Ikut Berpartisipasi di Pameran Stunting Tingkat Provinsi

Dia mengimbau, seluruh camat maupun kepala desa untuk berpartisipasi dorong warga melakukan vaksinasi. Karena target 300 vaksin perhari, dengan target penuntasan vaksin hingga Desember 2021.

“Mari kita gunakan waktu yang tinggal empat bulan kedepan malakukan vaksin bersama pemerintah daerah, kecamatan dan desa,” ujarnya.

Baca juga: Angka Partisipasi Pemilih Parimo Meningkat Empat Persen

Dinas kesehatan butuh dukungan camat sosialisasi vaksinasi

Kepala Dinas Kesehatan, Elen Ludia menyebut pelaksanaan vaksinasi sejak bulan Februari 2021 hingga saat ini telah dilaksanakan dengan maksimal.

Baca juga: Pemerintah Minta Masyarakat Awasi Penyaluran Bansos Masa PPKM Darurat

Namun kata dia, tetap perlu dukungan camat se-kabupaten Parimo agar dapat berpartisipasi memberi dorongan kepada warga  agar bisa ikut vaksinasi.

“Kami perlu dukungan untuk menghimbau masyarakat agar mau lakukan vaksinasi,” pungkasnya. (***)

Baca juga: Berita Sulawesi Tengah Terkini, Wagub Harap Angka Partisipasi Pemilih Meningkat

...

Artikel Terkait

wave

Anleg Minta Ada Porsi Anggaran UPTD Disdukcapil di APBD-P 2021

Sejumlah Anleg Parimo, Provinsi Sulawesi Tengah, meminta ada porsi anggaran UPTD Disdukcapil di APBD-P 2021, senilai Rp87 juta.

Disdikbud Parimo Susun Panduan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Disdikbud Parimo, Sulteng, sedang menyusun panduan pembelajaran tatap muka terbatas, ditargetkan akan mulai digelar pada bulan September 2021.

APRI Parimo Benarkan Kepsek Ibrahim Kulas Konsultasi Soal Tambang Emas

Ketua Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia, APRI Parigi Moutong Sumitro benarkan Kepsek SDN Baliara Ibrahim Kulas konsultasi tambang emas.

Kebebasan Pers Sulawesi Tengah Masuk 5 Besar di Indonesia

Kebebasan Pers Sulawesi Tengah 2021 masuk lima besar di Indonesia dengan angka mencapai 81,78 persen. Berdasarkan hasil survei Sucopindo.

Sulteng Potensi Hujan 20 Hari Kedepan, BMKG Bagi Zona Cuaca Buruk

BMKG bagi zona cuaca buruk respon potensi Provinsi Sulteng hujan selama 20 hari kedepan, berstatus awas, waspada dan siaga.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;