Presiden Setujui Usulan Gubernur Soal Kenaikan Fiskal Sulawesi Tengah

<p>Foto: Presiden Jokowi.</p>
Foto: Presiden Jokowi.

Gemasulawesi– Presiden Joko Widodo menyetujui usulan kenaikan fiskal disampaikan Gubernur Sulteng, H Rusdy Mastura saat melakukan dialog langsung di Istana Negara, Senin 30 Agustus 2021.

“Dalam pertemuan santai itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan akan memberikan dukungan khusus dalam percepatan pembangunan Provinsi Sulteng,” ungkap Gubernur dalam keterangannya usai melakukan diundang secara khusus Presiden, Senin. 

Kunjungan Gubernur Sulteng secara tiba-tiba ke Jakarta itu, karena mendapatkan undangan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg), atas Presiden RI Joko Widodo untuk bisa menghadapnya di Istana Negara.

Baca juga: Rusdi Mastura Perjuangkan Peningkatan Fiskal Sulteng

Selain usulan kenaikan fiskal, Gubernur Sulteng H Rusdy Mastura menyampaikan berbagai kebijakan daerah. Diantaranya, percepatan rehabilitasi dan rekonkonstruksi dampak bencana alam di Provinsi Sulteng.

Kebijakan dukungan penyelesaian bencana sosial di Kabupaten Poso dengan memberikan dukungan terhadap Operasi Madago Raya untuk TNI dan Polri sebesar Rp3,6 miliar.

Selanjutnya, Gubernur pun melaporkan tentang kebijakan penanganan covid19, dan berbagai upaya dilakukan mempercepat penurunan kasus covid19.

“Saya juga menyampaikan tentang pemberian hadian kepada lurah dan kepala desa berprestasi dalam penanganan covid19 berupa satu unit motor, dan memastikan intruksi Mendagri berjalan baik di kabupaten kota sampai ke desa dan kelurahan,” kata dia.

Bahkan, pihaknya juga menyampaikan kebijakannya dalam pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi covid19.

“Saya menyampaikan ucapan terimakasih atas kebijakan Presiden, dalam hal pemulihan ekonomi terkait dengan penyaluran kredit UMKM, dengan bunga rendah berlaku hingga bulan maret dan banyak insentif dan bantuan langsung kepada masyarakat,” ucapnya.

Baca juga: Kemandirian Fiskal, 80 Persen Daerah Bergantung Pemerintah Pusat

Pertumbuhan perekonomian Sulteng semester pertama

Gubernur tak lupa juga menyampaikan, tentang pertumbuhan perekonomian Sulteng pada semester pertama senilai 15 persen lebih. 

Hal itu, diapresiasi Presiden Joko Widodo dan memintanya agar terus mengambil kebijakan untuk mempercepat penangan dampak bencana alam 2018 silam.

Kemudian, Presiden pun memintanya untuk terus memberikan dukungan dalam penyelesaian bencana sosial Kabupaten Poso, agar terwujud kedamaian di daerah setempat.

“Presiden meminta agar penanganan covid19 di daerah terus dilakukan dengan baik, dan pada,” kata dia.

Saat berada di Jakarta, Gubernur H Rusdy Mastura melakukan pertemuan dengan beberapa Menteri. Diantaranya, Menko Maritim dan Investasi Luhut Bincar Panjaitan, dan Menko Polhutkam Mahfud MD. Kemudian, melakukan penandatangan MOU dengan Komnas HAM. (***)

Baca juga: Gubernur Siap Orbitkan Pengusaha Daerah ke Level Nasional

...

Artikel Terkait

wave

Wakil Rakyat Dorong BKPSDM Sikapi Kepsek Diduga Main Tambang Ilegal

Wakil rakyat dorong Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia BKPSDM sikapi Kepsek diduga main tambang, mengabaikan tugasnya.

Irjen Polisi Rudy Sufahriadi Dilantik Jadi Kapolda Sulawesi Tengah

Kapolri memimpin serah terima jabatan Kapolda Sulteng dari Irjen Polisi Abdul Rakhman Baso kepada Irjen Polisi Rudy Sufahriadi.

Belanja Modal Tidak Tercantum Dalam Proyeksi APBD Parigi Moutong 2022

Belanja modal belum tercantum dalam proyeksi APBD Parimo tahun 2022, sesuai pemaparan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di DPRD.

DPRD Sarankan Parigi Moutong Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

DPRD Parimo, Sulteng, menyarankan Pemda mulai menyusun kebijakan pelaksanan pembelajaran tatap muka terbatas, sesuai instruksi Kemendikbud.

Parigi Moutong Siap Tampil Prima di Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits

Kontingan LPTQ Parimo, Sulteng, siap tampil prima untuk meraih kemenangan, dalam ajang Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits di Banggai Laut.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;