Pilkada Serentak, LPKA Kelas II Palu Telah Menyerahkan Data Calon Pemilih kepada KPU

Ket. Foto: LPKA Kelas II Palu Telah Menyerahkan Data Calon Pemilih kepada KPU Kota Palu
Ket. Foto: LPKA Kelas II Palu Telah Menyerahkan Data Calon Pemilih kepada KPU Kota Palu Source: (Foto/ANTARA/HO-Dokumentasi LPKA Palu)

Palu, gemasulawesi – Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Kelas II Palu, Sulawesi Tengah, memfasilitasi anak berhadapan hukum atau ABH atau anak binaan untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada tahun 2024.

Kepala Subseksi Pendidikan Bimkemas LPKA Kota Palu, Henny, dalam keterangannya pada tanggal 11 Juli 2024, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memenuhi hak untuk seluruh anak binaan untuk memilih pemimpin mereka di tempat daerah, seperti Bupati, Wali Kota dan Gubernur.

Henny menyatakan pihaknya telah menyerahkan data calon pemilih atau anak binaan yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih pada pelaksanaan Pilkada tahun 2024 kepada KPU Kota Palu.

Baca Juga:
Detik-detik Seorang Tahanan di Jambi Melarikan Diri Usai Divonis 5 Tahun Penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Viral

“LPKA Palu terus bersinergi dan juga melakukan kolaborasi dengan KPU setempat untuk memfasilitasi hak anak binaan menggunakan hak pilihnya dan dalam upaya menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024 di daerah ini,” katanya.

Dikutip dari Antara, dia mengungkapkan calon pemilih di LPKA Palu sekarang ini berjumlah 14 anak binaan.

“Dan masih akan terus melakukan koordinasi bersama KPU Kota Palu jika ada perubahan,” ujarnya.

Baca Juga:
Viral di Media Sosial! Mahasiswa Universitas Negeri Makassar Didorong dan Dibentak Dosen Gegara Tanya Soal Kewajiban Beli Jas Almamater

Dia menyampaikan tentunya 14 anak binaan itu telah berusia 17 tahun, telah memenuhi persyaratan.

“Selanjutnya, kami akan terus melakukan koordinasi kepada Kota Palu jika ada perubahan data,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregar, turut mendukung upaya yang dilakukan oleh LPKA Palu dalam memenuhi hak anak binaan.

Baca Juga:
Libatkan Sejumlah Tenaga Kesehatan, Pemkab Bangka Telah Cukup Siap Melaksanakan Kegiatan PIN Polio 2024

Dia mengatakan pihaknya menginginkan hak pilih untuk warga binaan dan anak binaan harus tersalurkan dengan baik.

“Telah menjadi kewajiban bersama dalam memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk dapat menyalurkan hak pilih pada Pilkada serentak tahun 2024,” tuturnya.

Hermansyah berharap dengan adanya koordinasi antara LPKA Palu dan KPU, hak pilih anak binaan dapat terpenuhi secara optimal, sehingga mereka dapat ikut serta dalam menentukan arah kepemimpinan daerah melalui Pilkada tahun 2024 mendatang. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave
Rapat Evaluasi dan Rencana Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Biro Ekonomi Pemprov Sulut Undang Sejumlah Pihak Terkait

Sejumlah pihak terkait diundang oleh Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam Rapat Evaluasi dan Rencana Penyaluran Pupuk Bersu

Gasak 9 Slop Rokok! Aksi Pencurian di Minimarket Hangtuah Bengkong Polisi Batam Viral Usai Tertangkap Jelas Kamera CCTV, Begini Modus Pelaku

Viral aksi pencurian di di minimarket Hangtuah Bengkong Polisi, Batam dengan modus pura-pura belanja lalu bawa kabur barang belanjaannya.

Kebakaran Hebat Melanda Permukiman Padat Penduduk di Mandailing Natal, Belasan Rumah Hangus Terbakar, Polisi Lakukan Penyelidikan

Belasan rumah hangus terbakar dilahap si jago merah di permukiman padat penduduk di kawasan Kelurahan Longat, Mandailing Natal.

Peresmian UT Makassar, Menko PMK Dorong Universitas Terbuka untuk Terus Memperkuat Branding

Universitas Terbuka didorong oleh Menko PMK, Muhadjir Effendy, untuk terus memperkuat branding dan mencetak SDM yang berkualitas.

Terkait Pembangunan Daerah Bidang Industri serta Perdagangan, Pemprov Sulsel dan Papua Barat Daya Melaksanakan Penandatanganan Kerja Sama

Pemprov Sulsel dan Papua Barat Daya melaksanakan penandatanganan kerja sama terkait pembangunan daerah bidang industri dan perdagangan.

Berita Terkini

wave

Nasib Nyawa di Gunung Nasalane: Menanti Keadilan yang Belum Menyentuh Dg Aras

Hukum yang tak bertaring dihadapan pemodal tambang ilegal, hampir terjadi disemua titik PETI yang tersebar di Parigi moutong.

Tebalnya Tembok "Imunitas" Tambang Ilegal Buranga: Mengapa Hukum Tak Berdaya Dihadapan Reni?

Polres Parigi Moutong dinilai tak bertaring dihadapan Reni salah satu tokoh sentral dibalik beroperasinya tambang ilegal di Desa Buranga.

Diduga Kebal Hukum, Kelompok Haji Anjas, Mustari dan Ahmad Geser Operasi Tambang Ilegal ke Desa Buranga

Dugaan kebal hukum pengelola PETI di Desa Buranga mencuat, seolah tidak perduli hukum aktifitas tambang ilegal Buranga tetap beroperasi.

Maut Mengintai di Buranga: Mengapa Tambang Ilegal di Depan Mata Polres Parigi Moutong Seolah Tak Tersentuh?

Bahaya di PETI Buranga berpotensi sama dengan Tambang ilegal yang berada di gunung Nasalena. Ancaman maut reruntuhan material mengintai.

Maut di Lubang Emas Lobu: Menagih Tanggung Jawab Pengelola PETI atas Tewasnya Penambang

Emas berdarah Parigi moutong kembali telan korban jiwa, kali ini PETI berlokasi di Desa Lobu Kecamatan Moutong yang kena giliran.


See All
; ;