Gubernur Sulawesi Tengah Larang Kegiatan Ciptakan Kerumunan

<p>Foto: Illustrasi Kegiatan Ciptakan Kerumunan.</p>
Foto: Illustrasi Kegiatan Ciptakan Kerumunan.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Gubernur Sulawesi Tengah larang kegiatan ciptakan kerumunan di daerah. Tujuannya, tekan penularan covid 19.

“Saya himbau kegiatan yang memobilisasi atau mengumpulkan orang dalam jumlah besar,” ungkap Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, dalam surat imbauan nomor 443/546/DIN.KES, Kamis 1 Juli 2021.

Apalagi, angka penularan covid 19 di Sulawesi Tengah terus melonjak sejak beberapa pekan terakhir.

Gubernur tujukan surat edaran larang kegiatan ciptakan kerumunan itu kepada forum koordinasi pimpinan daerah (Forkompinda) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, seluruh bupati dan wali kota, para kepala instansi vertikal.

“Saya meminta seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali agar juga selalu melakukan testing atau pengetesan, tracing atau pelacakan dan treatment atau penanganan (3T) covid 19 untuk menekan dan memperkecil penularan dan penyebaran virus,” sebutnya.

Baca  juga: Wilayah Sulawesi Tengah, Salah Satu Destinasi Wisata Populer Indonesia

Ia menyebut, larang kegiatan ciptakan kerumunan ini berakhir setelah ada perubahan zona dan penurunan angka terkonfirmasi covid 19 di Sulawesi Tengah.

Baca juga: BNN Sebut Empat Daerah Sudah Terapkan P4GN di Sulawesi Tengah

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah hari ini, secara kumulatif total warga terkonfimasi terpapar covid 19 mencapai 13723 orang.

Baca juga: Bapenda Akan Evaluasi Persoalan Karcis Retribusi Pasar Parigi Moutong

Dari 13724 orang itu, 12763 orang dinyatakan telah sembuh, 404 orang meninggal dunia dan 556 pasien covid 19 saat ini masih menjalani karantina secara mandiri maupun di pusat pelayanan kesehatan setempat.

Baca juga: Kemenag Parigi Moutong Buka Layanan Penarikan Dana Haji

Ia mengatakan, larang kegiatan ciptakan kerumunan dalam surat edaran itu berupa penundaan pelaksana acara mengumpulkan orang banyak. Misalnya rapat, sosialisasi, seminar maupun pertemuan luar jaringan (luring) lainnya pada satu lokasi secara bersamaan.

Baca juga: Disperindag Parigi Moutong Sebut Ada Desa Kelola Retribusi Pasar

“Saya himbau agar lebih meningkatkan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan untuk memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi (5M),” tutupnya.

Baca juga: BPBD Luncurkan SIBIMO Parigi Moutong

Laporan: Rafiq

...

Artikel Terkait

wave

Kemenpan RB: 539 Formasi Jatah CPNS Kota Palu

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tetapkan 539 formasi jatah CPNS Kota Palu, Sulawesi Tengah.

BPBD Luncurkan SIBIMO Parigi Moutong

BPBD luncurkan SIBIMO Parigi Moutong atau Sistem Informasi Kebencanaan, untuk meminimalisir kesimpangsiuran data bencana.

Disperindag Parigi Moutong Sebut Ada Desa Kelola Retribusi Pasar

Disperindag Parigi Moutong, Sulawesi Tengah sedang menyelesaikan persoalan dua desa kelola retribusi pasar, tanpa menyetorkan ke kas daerah.

Kemenag Parigi Moutong Buka Layanan Penarikan Dana Haji

Usai pembatalan keberangkatan Calon Jamaah Haji (CJH), Kementerian Agama Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, membuka layanan penarikan dana haji.

Bapenda Akan Evaluasi Persoalan Karcis Retribusi Pasar Parigi Moutong

Bapenda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah sebut akan jadikan keterlambatan ketersediaan karcis retribusi pasar sebagai bahan evaluasinya.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;