Berita parigi moutong, gemasulawesi– Pansus DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, bahas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Laporan Keterangan Pertangungjawab (LKPj) Bupati 2021.
“PAD asli dari pajak dan retribusi, harus kita tingkatkan walaupun kemarin sudah naik. Sekarang teman-teman Pansus ingin tahu disisi belanjanya, karena ada rekofusing, penyerapannya, kendalanya dimana, kenapa, apa dan bagaimana,” ungkap Sektertaris Pansus LKPj, Leli Pariani, saat dikonfirmasi, Senin 26 April 2021.
Leli mengatakan, karena masih dalam masa pandemi Covid 19, DAK dan DAU dari Pemerintah pusat mengalami penurunan. Agar tidak terus ketergantungan kepada mereka.
Maka dengan itu kata dia, Pemerintah harus menggali lagi potensi daerah, guna untuk meningkatkan PAD Kabupaten Parigi Moutong saat ini.
Baca juga: Dua Sektor Sumbang Peningkatan Pendapatan Daerah Parigi Moutong
Menurut Leli, PAD Parigi Moutong pada tahun kemarin meningkat ditambah dengan dana bagi hasil. Dengan adanya sistem baru yakni, Omnibus Law dipastikan akan terus digenjot.
“Itu yang harus digenjot, karena dengan itu bisa berputar. Tidak lagi terus bergantung pada DAU dan DAK,” ungkapnya.
Hasil pembahasan bersama Pansus dan Tim TAPD itu kata dia, akan dituangkan dalam rekomendasi Pansus LKPJ Bupati Parigi Moutong 2021. Sebagai mitra, akan memberikan dukungan. Serta terus bersinergi dengan pihak eksekutif, dalam peningkatan PAD.
Kemudian tambahnya, pada pembahasan itu juga pihaknya mengundang Dinas Kesehatan Parigi Moutong, berkaitan dengan retribusi kesehatan dari Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS).
Capaian target dari retribusi kesehatan lanjut dia, melebihi target dari sekitar Rp 8 Miliar, terealisasi sekitar Rp 10 Miliar. Namun, Pansus ingin memastikan pengurusan SKBS pada awal pandemi Covid 19 pada tahun 2020, termasuk dalam realisasi pencapaian PAD itu sendiri.
“Itu kami minta penjelasannya teman-teman. Suka tidak suka, wajar. Namanya daerah yang akan berkembang, jelas ada subjektif, dan objektifnya,” tutur Leli.
Kemudian dia memastikan, pembahasan LKPj akan segera dirampungkan, sebelum menyampaikan hasil pembahasan Pansus pada 28 April 2021 nanti.
Ia menambahkan, intinya pihaknya tetap memberikan kritikan kepada Pemerintah daerah. Namun, disertai solusi dalam penyelesaian permasalahan.
Baca juga: Pansus DPRD Parimo Segera Bahas LKPJ 2020
Laporan: Aldi
