Terkait Koalisi atau Oposisi, PKB Sebut Akan Segera Umumkan Sikap Resmi dalam Waktu Dekat

Ket. Foto: PKB Menyebutkan Akan Segera Mengumumkan Sikap Resmi dalam Waktu Dekat
Ket. Foto: PKB Menyebutkan Akan Segera Mengumumkan Sikap Resmi dalam Waktu Dekat Source: (Foto/X/@DPP_PKB)

Politik, gemasulawesi – Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang diketahui tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin buka suara mengenai akan menjadi koalisi atau oposisi pemerintahan setelah Pilpres tahun 2024.

Hasanudin Wahid, yang merupakan Sekretaris Jenderal PKB, menyatakan jika partainya akan segera mengumumkan sikap resminya terkait hal tersebut dalam waktu dekat.

Menurut Hasanudin Wahid, baik koalisi ataupun oposisi, keduanya merupakan sikap politik yang terhormat.

Baca Juga:
Rekapitulasi Nasional di 25 Provinsi, Prabowo dan Gibran Raih Lebih 65 Juta Suara

Hasanudin Wahid mengungkapkan jika yang pertama adalah komitmen untuk NKRI.

“Apa yang terbaik untuk Indonesia, pasti nantinya akan PKB putuskan pada saatnya apakah akan menjadi oposisi atau tidak,” katanya.

Sementara itu, PKS yang juga tergabung dalam Koalisi Perubahan mengatakan jika PKS memiliki jam terbang untuk menjadi oposisi atau menjadi koalisi.

Baca Juga:
Jokowi Diusulkan Menjadi Pemimpin Koalisi Indonesia Maju, Demokrat Serahkan Pembahasan kepada Ketua Partai yang Tergabung di KIM

Sekretaris Jenderal PKS, Habib Aboe Bakar, menyebutkan sikap politik PKS akan ditentukan melalui majelis syuro partai.

Menurutnya, watak dan karakter PKS selalu keputusannya di Majelis Syuro.

“Untuk keputusannya mau kemana, arahnya akan bagaimana, dan juga sebagainya, akan dilihat maslahatnya,” ujarnya.

Baca Juga:
Banyak Pemimpin Dunia Telah Ucapkan Selamat kepada Prabowo, Moeldoko Nyatakan Merupakan Hak Individu

Namun, PKS juga memberikan sinyal untuk tetap berada di luar pemerintahan atau oposisi.

Di sisi lain, mengenai sikap Koalisi Perubahan, disebutkan jika PKS, PKB dan Nasdem berkomitmen untuk terus mempertahankan koalisi mereka menuju ke Pilkada tahun 2024.

Habib mengatakan jika di dalam 1 negara tidak ada oposisi, maka Indonesia akan mendapatkan malu di mata dunia.

Baca Juga:
Tanggapi Isu Demokrat Minta Jatah Kursi Menteri Koordinator, AHY Sebut Partainya Masih Menunggu Hasil Perhitungan Resmi KPU

“Negara mana yang tidak ada check and balance, atau tidak ada yang kontrol?” tanyanya.

Sementara itu, pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin yang diusung oleh Koalisi Perubahan hingga saat ini masih berada dalam posisi kedua dalam real count KPU.

Pasangan yang memiliki sebutan Amin itu tertinggal dari paslon Prabowo dan Gibran yang diketahui konsiten berada di sekitar angka 58%.

Baca Juga:
Terkait Nama Erina Gudono Masuk dalam Penjaringan Calon Bupati Sleman, Gibran Minta Menanyakannya Langsung pada Gerindra

Prabowo dan Gibran sendiri diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN,PBB, Partai Garuda, Partai Gelora, PSI dan Partai Prima. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Menang di Jawa Timur, TKD Sebut Khofifah Salah Satu Faktor Meningkatnya Suara Prabowo dan Gibran

TKD menyebutkan Khofifah Indar Parawansa adalah salah satu faktor meningkatnya suara Prabowo dan Gibran di Jawa Timur.

Rekapitulasi Nasional Pilpres 2024 di 15 Provinsi, Prabowo dan Gibran Unggul dengan Lebih dari 36 Juta Suara

Dari hasil rekapitulasi nasional penghitungan suara Pilpres 2024, Prabowo dan Gibran unggul dengan lebih dari 36 juta suara di 15 provinsi.

Terkait Pilpres 2024, Haidar Alwi Meminta Pasangan Capres dan Cawapres yang Kalah Berhenti Menyalahkan Jokowi

Haidar Alwi meminta pasangan capres dan cawapres yang kalah dalam Pilpres 2024 untuk berhenti menyalahkan Presiden Jokowi.

Perolehan Suara Lebih dari 12 Juta, Prabowo dan Gibran Menang Telak di Provinsi Jawa Tengah

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilaporkan menang telak di Provinsi Jawa Tengah dengan perolehan suara lebih dari 12 juta.

Terkait Hak Angket, Ganjar Pranowo Sebut Serahkan Mekanismenya ke DPR

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyebutkan dia menyerahkan mekanisme hak angket ke DPR.

Berita Terkini

wave

Purbaya Hadapi Tantangan Pajak dan Kepercayaan Investor sebagai Menteri Keuangan Baru

Purbaya Yudhi Sadewa dihadapkan pada tantangan membangun kepercayaan investor global dan memperbaiki penerimaan pajak nasional.

Pemerintah Genjot Pembangunan Perikanan Tangkap di Indonesia Timur

KKP perkuat fasilitas perikanan tangkap di Papua, Maluku, dan NTT untuk tingkatkan produktivitas, pengelolaan, dan kesejahteraan nelayan.

Menlu Sugiono Pastikan Hak Pendidikan dan Penyelesaian Kasus Penembakan Staf KBRI Lima

Menlu Sugiono berjanji menjamin pendidikan anak almarhum Zetro dan kawal penyelidikan kasus penembakan di Peru.

KPK Ungkap Lobi dan Penyimpangan Kuota Haji 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi

KPK selidiki lobi agen perjalanan haji, penyimpangan pembagian kuota haji tambahan hingga kerugian negara Rp1 triliun lebih.

KPK Telusuri Dugaan Penyembunyian Aset oleh Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer

KPK menyelidiki dugaan penyembunyian aset oleh Immanuel Ebenezer terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker.


See All
; ;