Tanggapi Isu Demokrat Minta Jatah Kursi Menteri Koordinator, AHY Sebut Partainya Masih Menunggu Hasil Perhitungan Resmi KPU

Ket. Foto: AHY Menyatakan Partai Demokrat Masih Menunggu Hasil Perhitungan Resmi KPU
Ket. Foto: AHY Menyatakan Partai Demokrat Masih Menunggu Hasil Perhitungan Resmi KPU Source: (Foto/Instagram/@agusyudhoyono)

Politik, gemasulawesi – Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, merespons isu yang menyebutkan Parta Demokrat meminta jatah kursi menteri koordinator atau Menko dalam kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran jika resmi memenangkan Pilpres 2024.

Agus Harimurti Yudhoyono mengakui belum ada perbincangan jauh yang dilakukan antara dirinya dengan Prabowo Subianto mengenai jatah atau posisi menteri di pemerintahan mendatang.

Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menekankan jika untuk saat ini, Prabowo Subianto dan semua partai yang masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU di tanggal 20 Maret 2024 untuk Pilpres tahun 2024.

Baca Juga:
Terkait Nama Erina Gudono Masuk dalam Penjaringan Calon Bupati Sleman, Gibran Minta Menanyakannya Langsung pada Gerindra

Menurutnya, hal yang pertama kali dilakukan adalah menunggu terlebih dahulu karena tanggal 20 Maret 2024 mendatang menjadi momen yang penting dan juga menjadi resmi serta final untuk KPU yang berkaitan dengan hasil Pemilu tahun 2024.

“Setelahnya, baru secara moral dan etis, kita dapat melakukan pembicaraan lebih jauh karena setelah saat itu, Koalisi Indonesia Maju akan kembali berkumpul,” terangnya.

AHY mengungkapkan dia sendiri telah menghadap Prabowo Subianto yang menyatakan bersama-sama untuk mengawal terlebih dahulu perhitungan suara Pemilu 2024.

Baca Juga:
Menang di Jawa Timur, TKD Sebut Khofifah Salah Satu Faktor Meningkatnya Suara Prabowo dan Gibran

“Mengenai jumlah jatah menteri dan posisi yang akan diemban dalam kabinet nantinya, belum ada pembicaraan terkait hal tersebut,” katanya.

Agus Harimurti Yudhoyono menekankan jika Presiden Indonesia terpilih nantinya mempunyai hak progresif untuk memilih para menterinya.

“Kami tidak membicarakan dahulu mengenai posisi karena kami ingin meletakkan segala sesuatunya secara proper,” ujarnya.

Baca Juga:
Rekapitulasi Nasional Pilpres 2024 di 15 Provinsi, Prabowo dan Gibran Unggul dengan Lebih dari 36 Juta Suara

AHY menuturkan pihaknya hanya menyampaikan apa yang perlu untuk diperjuangkan bersama.

Lebih lanjut, Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto jika nantinya ada menteri yang masuk dari partai yang bukan pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Kami sangat memahami dan juga menghormati karena Prabowo Subianto yang dapat menentukan Koalisi Indonesia Maju saat ini cukup kuat dan cukup kokoh di parlemen,” ucapnya. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Terkait Pilpres 2024, Haidar Alwi Meminta Pasangan Capres dan Cawapres yang Kalah Berhenti Menyalahkan Jokowi

Haidar Alwi meminta pasangan capres dan cawapres yang kalah dalam Pilpres 2024 untuk berhenti menyalahkan Presiden Jokowi.

Perolehan Suara Lebih dari 12 Juta, Prabowo dan Gibran Menang Telak di Provinsi Jawa Tengah

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilaporkan menang telak di Provinsi Jawa Tengah dengan perolehan suara lebih dari 12 juta.

Terkait Hak Angket, Ganjar Pranowo Sebut Serahkan Mekanismenya ke DPR

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyebutkan dia menyerahkan mekanisme hak angket ke DPR.

Terkait Jumlah Kursi untuk Golkar di Kabinet Baru, Airlangga Tegaskan Keberadaan Partai Akan Memperkuat Postur Pemerintahan

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menegaskan jika keberadaan dari Partai Golkar akan memperkuat postur pemerintahan.

Duduki Peringkat Tertinggi, KPU Parepare Tetapkan Rekapitulasi Suara Partai Dimenangkan Golkar dan Rebut 5 Kursi DPRD

KPU Kota Parepare tetapkan hasil rekapitulasi Pemilu 2024. Golkar raih suara tertinggi dengan 16.379 suara, disusul NasDem selanjutnya.

Berita Terkini

wave

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.

KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC BRI

KPK memanggil Irni Palar dan menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi pengadaan mesin EDC senilai Rp2,1 triliun.


See All
; ;