Nasional, gemasulawesi – Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah yang tegas terkait OPM.
Menurut Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, hal tersebut penting untuk mempertahankan keutuhan dan juga ketahanan nasional dari tindakan separatis yang sering terjadi di Papua.
Disebutkan jika pernyataan Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, itu berkaitan dengan terjadinya tragedi penembakan yang dilakukan oleh OPM atau Organisasi Papua Merdeka yang diketahui telah menewaskan 1 orang anggota TNI AD.
Sebelumnya, dilaporkan jika insiden penembakan itu mengakibatkan Danramil 1703-04/Aradide, Letda Inf Oktovianus Sogalrey, meninggal pada hari Kamis, tanggal 11 April 2024.
Kejadian penembakan tersebut terjadi di Distrik Eladide, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
Syarief Hasan menerangkan jika peristiwa tersebut menjadi insiden yang kesekian kalinya terjadi dan menimbulkan korban jiwa kembali.
Syarief juga menegaskan jika itu juga melecehkan integritas kedaulatan negara Indonesia.
“Insiden penembakan itu patut untuk menjadi titik tolak pendekatan baru terhadap diplomasi Papua,” ujarnya.
Dalam keterangan tertulisnya kemarin, 13 April 2024, Syarief Hasan menyampaikan jika persoalan tersebut semakin mendesak.
Dia menekankan bahwa berbagai tragedi yang terjadi harus menjadi dasar untuk melakukan redefinisi apa itu ketahanan nasional.
“Terutama menyikapi apa dan juga bagaimana menempatkan OPM yang merupakan kelompok separatis bersenjata di Provinsi Papua,” ucapnya.
Syarief menegaskan jika semakin didiamkan, maka ancaman kedaulatan negara RI akan semakin dipertaruhkan.
Baca Juga:
Alami Kecelakaan, Sebuah Mobil Dilaporkan Terbalik di Tol Jakarta Cikampek KM 07
“Di sisi lain,, situasi geopolitik regional juga semakin dinamis,” jelasnya.
Syarief Hasan yang juga merupakan politisi senior Partai Demokrat itu juga menyatakan jika tragedi terbaru yang terjadi di Papua merupakan tamparan untuk keutuhan wilayah negara Indonesia.
Mengenai redefinisi KKB atau kelompok kriminal bersenjata menjadi OPM atau Organisasi Papua Merdeka, menurutnya juga adalah langkah yang tepat.
Baca Juga:
Hindari Kemacetan, Pemudik Diimbau Memilih Tanggal 17 hingga 19 April untuk Perjalanan Pulang
“Perkara Papua merupakan ancaman langsung terhadap keutuhan nasional atau negara Indonesia,” ungkapnya.
Syarief Hasan menuturkan jika kebijakan dan langkah taktis yang tegas serta lebih keras diperlukan dalam memitigasi risiko yang akan dan telah muncul. (*/Mey)
