Untuk Hadapi Sengketa Hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi, KPU Sebut Akan Siapkan Advokat

Ket. Foto: KPU Menyatakan Akan Mempersiapkan Advokat untuk Menghadapi Sengketa Hasil Pemilu Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi
Ket. Foto: KPU Menyatakan Akan Mempersiapkan Advokat untuk Menghadapi Sengketa Hasil Pemilu Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi Source: (Foto/X/@KPU_ID)

Nasional, gemasulawesi – Menurut laporan, Ketua KPU, Hasyim Asyari, menyatakan pihak KPU akan mempersiapkan advokat untuk menghadapi sengketa hasil Pemilu tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Ketua KPU, Hasyim Asyari, menyebutkan jika tentunya sebagai pihak yang disengketakan, KPU akan mempersiapkan segala hal  yang diperlukan, yang termasuk dengan advokat yang nantinya akan ada di persidangan.

Meskipun begitu, Ketua KPU, Hasyim Asyari, juga belum membeberkan siapa saja advokat yang akan digunakan oleh KPU.

Baca Juga:
Termasuk dengan Kepala Bais, Panglima TNI Lakukan Mutasi pada 52 Perwira Tinggi

Dia mengakui jika itu belum ditentukan.

“Untuk langkah awal, KPU akan mengumpulkan seluruh ketua atau koordinator dan juga anggota divisi hukum untuk membahas persiapan sengketa di Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Hasyim memaparkan jika pertemuan tersebut diadakan di tanggal 24 Maret 2024 kemarin, pukul 20.30 WIB.

Baca Juga:
Perkuat Sektor Hunian dan Pendidikan, Otorita IKN Ungkap Pengusaha Malaysia Berencana Lakukan Investasi di Ibu Kota Nusantara

“Pihak KPU mengumpulkan KPU provinsi dan kabupaten atau kota untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan perselisihan hasil Pemilu tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Hasyim Asyari menambahkan jika setelah rapat koordinasi tersebut, KPU juga akan memberikan sejumlah arahan dalam rangka memetakan daerah mana di Indonesia yang bersengketa, jenis Pemilu yang disengketakan tersebut dan juga alat bukti.

Menurut Hasyim, seusai rakor tersebut, nantinya KPU provinsi dan kabupaten/kota dapat mempersiapkan masalah dan alat bukti.

Baca Juga:
Isu Adanya Prajurit yang Dibayar untuk Lakukan Perang di Ukraina, Panglima TNI Tegaskan Itu Adalah Hoaks

“Ini tentunya yang berkaitan dengan catatan kronologis, dimulai dari kegiatan penyiapan logistik, pemungutan suara di TPS mereka masing-masing dan juga rekapitulasi berjenjang, mulai dari kecamatan hingga provinsi,” ucapnya.

Diketahui jika pada hari Minggu kemarin, KPU melantik 190 anggota KPUD di 38 provinsi.

Ketua KPU, Hasyim Asyari, dalam arahannya meminta agar para anggota KPUD mempersiapkan diri menjelang Pilkada.

Baca Juga:
Terkait Mudik Idul Fitri 2024, Wapres Pastikan Potensi Lonjakan Telah Diantisipasi Pemerintah

Hasyim memaparkan jika selain mempersiapkan mental, hal lain yang harus dipersiapkan adalah kesehatan jasmani dan juga rohani, serta ritme kerja dikarenakan pekerjaan terkait dengan Pemilu dan Pilkada belum selesai.

Dalam kesempatan yang sama, Hasyim juga meminta agar anggota yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan ritme kerja dengan ritme kerja yang ada di KPU RI. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Diperingatkan KPPU, Lion Air Bantah Tudingan Terkait Harga Tiket Pesawat yang Melambung Setiap Jelang Masa Mudik Lebaran

Lion Air membantah tudingan yang berkaitan dengan harga tiket pesawat yang melambung setiap menjelang masa mudik Idul Fitri tahun 2024.

Akan Resmikan Bandara Singkawang dan Laksanakan Sejumlah Agenda Lain, Presiden Jokowi Lakukan Kunjungan Kerja ke Kalimantan Barat

Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat hari ini, 20 Maret 2024, dan akan melaksanakan sejumlah agenda.

Telah Membuat Pernyataan Siap untuk Ditugaskan Dimana Saja, Plt BKN Tegaskan ASN Tidak Boleh Menolak Dipindahkan ke IKN

Plt BKN menegaskan jika ASN tidak boleh menolak untuk dipindahkan ke IKN karena telah membuat pernyataan siap ditugaskan dimana saja.

Keluarkan Surat Edaran, Menaker Sebut THR Wajib Dibayarkan Secara Penuh dan Paling Lambat 7 Hari Sebelum Idul Fitri

Menaker menyampaikan THR wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat dibayarkan 7 hari sebelum Idul Fitri.

Termasuk Pelaksanaan Upacara 17 Agustus 2024, Otorita Ibu Kota Nusantara Pastikan Pembangunan IKN Akan Konsisten Sesuai Rencana

Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan jika pembangunan IKN akan konsisten sesuai dengan rencana, termasuk pelaksanaan upacara 17 Agustus.

Berita Terkini

wave

Kala Jaring dan Gelombang Seismik Berbenturan di Teluk Tomini

Nelayan Parigi moutong gelar aksi demo buntut dari puluhan rompon diputus oleh tim survey potensi Migas di perairan teluk tomini.

Dugaan Monopoli Tambang Ilegal di Buranga: Sosok 'Reny' Asal Jawa Barat Jadi Sorotan

Sosok reni pelaku tambang ilegal di Desa Buranga yang disebut-sebut kebal hukum dan beroperasi dibekas lahan yang pernah menelan korban jiwa

Dugaan Dominasi Tambang Ilegal di Desa Tombi: Peran Haji Anjas dan Infrastruktur Talang Raksasa

Kuatnya bekingan Kelompok Haji Anjas hingga saat ini belum tersentuh oleh Aparat penegak Hukum berkaitan dengan pengelolaan tambang ilegal.

SMART GOV dan CITIGOV untuk Tekan Kebocoran PAD di Parigi Moutong

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memacu transformasi digital dalam sektor perpajakan dan ekspansi digitalisasi ke sektor retribusi.

Doktrin Baru Pendapatan Parigi Moutong, Menakar Kompas Fiskal 2024-2026

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Parigi Moutong resmi menetapkan "kompas" baru bagi arah kebijakan fiskal daerah


See All
; ;