Agar Terhindar dari Kepadatan Lalu Lintas, Masyarakat Dihimbau Tidak Melakukan Perjalanan Mudik dan Balik Bersamaan saat Puncak Arus

Ket. Foto: Masyarakat Dihimbau untuk Tidak Melakukan Perjalanan Mudik dan Balik Bersamaan saat Puncak Arus Terjadi
Ket. Foto: Masyarakat Dihimbau untuk Tidak Melakukan Perjalanan Mudik dan Balik Bersamaan saat Puncak Arus Terjadi Source: (Foto/Pixabay/@pixaoppa)

Nasional, gemasulawesi – Direktur Lalu Lintas Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani, mengungkapkan agar terhindar dari kepadatan arus mudik dan arus balik di saat libur Idul Fitri tahun 2024, masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan perjalanan mudik dan balik saat puncak arus secara bersamaan.

Diketahui jika himbauan tersebut disampaikan oleh Ahmad Yani saat rapat koordinasi atau rakor lintas sektor kesiapan pengelolaan arus lalu lintas mudik dan balik Idul Fitri 2024 yang diadakan oleh Korlantas Polri di Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Yani menerangkan meskipun pihaknya tiak memiliki kewenangan untuk mengatur jadwal cuti bersama yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, pihaknya menghimbau masyarakat Indonesia untuk tidak mudik di tanggal yang sama.

Baca Juga:
Hadiri Perayaan Hari Jadi HMI, Menteri Perdagangan Sebut Indonesia Telah Peroleh Bekal Prestasi yang Mengesankan di Mata Dunia

“Masyarakat dihimbau untuk tidak pulang bersamaan karena tol tidak akan mampu untuk semuanya sekaligus,” ujarnya.

Dia menambahkan jika Kementerian Perhubungan tidak dapat mengatur, namun, hanya dapat melakukan sosialisasi.

“Karena ada cuti nasional, jadwal untuk berangkat dapat diatur, agar tidak berangkat bersamaan, seperti misalnya pada H-2,” katanya.

Baca Juga:
Tingkatkan Hubungan Polri dan Kementerian, Menteri ATR Lakukan Pertemuan Tertutup dengan Kapolri

Ahmad Yani menyampaikan jika Kementerian Perhubungan memprediksi akan ada 136,7 juta pergerakan masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik dan balik, serta berwisata di Idul Fitri tahun 2024.

“Ini meningkat sekitar 5 hingga 6% dari tahun 2023 yang mencapai sekitar 123 juta kendaraan,” paparnya.

Menurut Ahmad Yani, dari jumlah yang disampaikan, Kementerian Perhubungan memperkirakan jika mayoritas pemudik akan bergerak ke daerah Provinsi Jawa Tengah sekitar 36%, serta sekitar 19% ke wilayah Jawa Timur.

Baca Juga:
Perkuat Hubungan Bilateral, Presiden Jokowi Lakukan Pertemuan dengan PM Selandia Baru

“Sekitar 16% lainnya akan bergerak ke arah Provinsi Jawa Barat,” terangnya.

Dalam rakor tersebut, Polri menegaskan jika pihak mereka bersama dengan instansi pemangku kepentingan lainnya setuju untuk melakukan pengaturan lalu lintas.

Disebutkan jika itu termasuk dengan sistem 1 arah, ganjil genap, contraflow, serta penundaan perjalanan di pelabuhan, yang dilakukan sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi dan mengatasi kemacetan yang kerap terjadi. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Pemkot Tangerang Minta Tempat Ini Tutup Jelang Bulan Ramadhan

Jelang bulan Ramadhan, Pemkot Tangerang minta fasilitas hiburan ditutup. Pemerintah juga memberikan jam operasional untuk pelaku usaha.

Ramai Masalah Beras Mahal, Jokowi Minta Masyarakat Cek Harga di Pasar

Ramai isu kenaikan harga beras, Jokowi minta masyarakat cek harga pasar. Jokowi jelaskan perbedaan harga beras jelang Ramadhan.

Serikat Guru Tolak Dana BOSP Dipakai Untuk Program Ini

Program makan siang gratis menggunakan dana BOSP mendapat penolakan. FSGI sebut aspek lain lebih butuh dana tersebut.

Tertuang dalam Perpres, Presiden Jokowi Telah Secara Resmi Naikkan Tunjangan Kinerja Pegawai KLHK

Presiden Jokowi telah secara resmi menaikkan tunjangan kinerja para pegawai di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Terkait Kesejahteraan Masyarakat, Kemenko PMK Sebut Perlindungan Sosial Jadi Salah Satu Skema Pemerintah untuk Meningkatkannya

Kemenko PMK menerangkan perlindungan sosial menjadi salah satu skema dari pemerintah RI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berita Terkini

wave

Kapolres Parigi Moutong AKBP Hendrawan Agustian: Kami Akan Turunkan Tim Menyisir PETI Desa Tombi

Kapolres Parigi Moutong, AKBP Hendrawan Agustian, sebut akan turunkan tim untuk menyisir PETI di Desa Tombi.

Buntut Dugaan Pungli di PETI Desa Tombi, Polres Parigi Moutong Akan Panggil BPD dan Pemerintah Desa Setempat

Dugaan Pungli pemerintah desa Tombi terhadap pelaku tambang ilegal mendapat respon Polres Parigi moutong.

Dugaan Pungutan Liar Pemerintah Desa pada Penambangan Ilegal di Desa Tombi Mencuat

Setelah Sipayo, Giliran Desa Tombi coba melegalkan pungutan terhadap pelaku tambang ilegal yang tertuang dalam berita acara berkop surat BPD

Aroma Nepotisme dan Akal-akalan Anggaran di Proyek Rehab Ruang Wakil Bupati Menguat

Selain kejanggalan penganggaran pada rehab ruangan wakil bupati parigi moutong, indikasi nepotisme kini juga menguat.

Parah, Mendekati Batas Waktu Pekerjaan Deviasi Proyek Gedung Perpustakaan Parigi Moutong Malah Bertambah Jadi Minus 13 Persen

Bukannya terkejar, deviasi proyek pembangunan gedung perpustakaan malah menjadi minus 13 persen. Keseriusan kontraktor dipertanyakan.


See All
; ;