Manggarai, gemasulawesi - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), tengah menjadi sorotan akibat pemecatan massal sebanyak 249 tenaga kesehatan (nakes) yang tidak mendapatkan perpanjangan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk tahun 2024.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengungkapkan bahwa Kemenkes saat ini sedang melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab di balik pemecatan massal nakes tersebut.
Menurutnya, pemecatan ratusan nakes di Manggarai ini berkaitan dengan kelebihan jumlah tenaga kesehatan yang melebihi kapasitas yang ditetapkan.
"Saat ini kami sedang mengecek di sana kira-kira permasalahannya apa," ujar Siti Nadia Tarmizi saat diwawancarai.
Dia juga menegaskan bahwa keputusan terkait perekrutan tenaga kesehatan di daerah merupakan wewenang dari pemerintah daerah setempat, bergantung pada anggaran yang tersedia.
“Keputusan terkait perekrutan tenaga kesehatan di daerah berada dalam wewenang pemerintah daerah setempat, bergantung pada anggaran yang tersedia,” terangnya.
Bupati Manggarai, Herybertus GL Nabit, telah memecat 249 nakes dengan alasan kebanyakan dari mereka ikut dalam demonstrasi yang menuntut perpanjangan SPK, kenaikan upah, serta tambahan penghasilan.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Manggarai, Bartolomeus Hermopan, yang mengungkapkan bahwa pemecatan ini adalah imbas dari tuntutan para nakes tersebut.
Meskipun pemecatan massal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga kesehatan dan masyarakat umum, Kemenkes menyatakan bahwa pemecatan nakes di Manggarai merupakan kewenangan Pemerintah Daerah setempat, sesuai dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki.
Namun, penunjukan nakes di daerah tersebut harus mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kemenkes.
Dengan adanya demonstrasi dan tuntutan yang disampaikan oleh para nakes, hal ini mengingatkan pentingnya perlakuan yang adil dan penuh perhatian terhadap tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam sistem kesehatan masyarakat.
Semoga hasil investigasi dari Kemenkes dapat memberikan gambaran yang jelas dan solusi yang tepat untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi para nakes di Kabupaten Manggarai, NTT. (*/Shofia)
