Nasional, gemasulawesi – Kemarin, dalam keterangan persnya yang dilakukan di Media Center Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menyebutkan jika intimidasi yang dilakukan oleh golongan, kelompok dan juga perseorangan menjadi perhatian pihaknya dalam gelaran pemilu 2024 sekarang.
Menurut Bawaslu, hal tersebut dikarenakan intimidasi dapat menjadi sumber kerawanan sosial dan juga menjadi sumber kekisruhan di masyarakat.
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja menyampaikan jika berdasarkan pengalaman Bawaslu di pemilu-pemilu yang diadakan sebelumnya, hal tersebut yang akan menjadi acuan dalam proses mitigasi pemilu 2024.
Baca Juga:
Diduga Manfaatkan Kekuasaannya, Presiden Jokowi Didesak Segera Copot Kepala BP2MI
“Karena intimidasi ini dapat dilakukan oleh siapa saja dan juga dapat menimpa para peserta pemilu mana saja,” katanya.
Dia menegaskan jika hal itulah yang akan terus diawasi oleh Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu 2024.
“Khususnya saat masa tenang seperti sekarang,” katanya.
Rahmat juga meminta untuk masyarakat dan juga para peserta pemilu untuk mau melaporkan jika terdapat tindakan intimidasi yang diperoleh mereka dari pihak manpun jika mendapatkannya atau mengetahuinya.
Rahmat Bagja menambahkan jika itu termasuk dengan intimidasi dari aparatur negara, baik dari TNI atau Polri, pemerintah daerah atau dari pejabat manapun.
Dia menerangkan jika untuk sejauh ini, pihak Bawaslu telah melakukan koordinasi dengan pihak Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu.
“Koordinasi yang kami lakukan sejauh ini sangat baik dan juga berjalan lancar,” ucapnya.
Lebih lanjut, Ketua Bawaslu tersebut juga meminta masyarakat dan juga tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk secara bersama-sama mengawasi untuk potensi adanya intimidasi dalam pemilu 2024 sekarang.
Dalam kesempatan yang sama, Bawaslu juga mengungkapkan ajakannya untuk seluruh stakeholders yang terkait, mulai dari pegawai KPPS, KPU dan juga masyarakat untuk melakukan pemantauan bersama-sama dalam pemilu kali ini.
Baca Juga:
Dikeluhkan, Aprindo Sebut Harga Beras Tinggi Karena Produsen Menaikkannya hingga 35 Persen
“Berdasarkan hasil pemetaan yang kami lakukan, ada sekitar ratusan ribu TPS yang termasuk ke dalam kategori rawan terjadinya pelanggaran pemilu,” ujarnya.
Rahmat juga memberikan rekomendasinya agar logistik pemilu dapat didistribusikan pada satu hari sebelum pemilu 2024 dilaksanakan. (*/Mey)