Jelang Idul Adha, Wapres Minta Masyarat Potong Kurban di RPH

<p>Foto: Illustrasi rumah pemotongan hewan.</p>
Foto: Illustrasi rumah pemotongan hewan.

Berita nasional, gemasulawesi– Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin meminta masyarakat potong kurban di RPH. Dan tidak Shalat Idul Adha berjamaah di masjid maupun di lapangan.

“Berjamaah itu hukumnya sunah, tetapi menjaga diri dari pandemi Covid-19 itu hukumnya wajib sehingga hal wajib harusnya didahulukan daripada sunah,” ungkap Wapres Ma’ruf, Minggu, 18 Juli 2021.

Ketentuan potong kurban di RPH dan Shalat Idul Adha di rumah bertujuan menekan kasus Covid-19 di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Baca juga: Pasokan Hewan Kurban Idul Adha Dipastikan Aman

Kebijakan itu ditegaskannya, tidak untuk menghalangi ibadah umat Islam di masjid melainkan melindungi masyarakat dari bahaya Covid-19.

Aturan ihwal Idul Adha telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Salat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kurban Tahun 1442 H di Wilayah PPKM Darurat.

Selain itu, Tausiah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor Kep-1440/DP-MUI/VII/2021 tentang Pelaksanaan Ibadah, Salat Idul Adha, dan Penyelenggaraan Qurban Saat PPKM Darurat telah mengatur ketentuan peribadatan umat Islam.

“Saya minta jangan sampai (salat berjamaah). Karena ada beberapa daerah yang emosional tetap ingin mengadakan Salat Id (Idul Adha) di lapangan, karena itu sangat berbahaya,” kata Ma’ruf Amin.

Potong kurban di RPH cegah kerumunan 

Wapres Ma’ruf Amin meminta pemotongan hewan kurban Idul Adha dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH). Langkah itu untuk mencegah kerumunan pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat.

Kemudian, seluruh ulama, kiai, dan tokoh agama di daerah untuk menyosialisasikan kepada umat Islam agar imbauan itu terlaksana.

“Hal ini merupakan tanggung jawab kita sebagai ulama yang memang memiliki tugas untuk itu,” ujarnya.

Warga berhak menerima hewan kurban, diminta untuk tinggal di rumah menunggu pemberian hewan kurban. Pendistribusian hewan kurban harus dilakukan oleh petugas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Ihwal ketentuan pemotongan dan pendistribusian hewan kurban, Wapres akan berkoordinasi dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam pada Minggu malam ini. (***)

Baca juga: Kementan Prediksi 10 Persen Penurunan Pemotongan Hewan Kurban

...

Artikel Terkait

wave

Satgas Penanganan Hak Tagih Negara BLBI Teliti Dokumen BLBI

Satgas Penanganan Hak Tagih Negara BLBI mulai meneliti dokumen utang obligor dan debitur, Masing-masing tim meneliti persiapan dokumen.

Utang Luar Negeri Indonesia Meningkat, Bukan Masalah Krusial

Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) menyebut peningkatan Utang Luar Negeri Indonesia bukan hal krusial

Mendagri Minta Kepala Daerah Bantu Masyarakat Kesulitan Ekonomi

Seluruh kepala daerah, gubernur, wali kota dan bupati diminta untuk membantu masyarakat kesulitan ekonomi di masa PPKM darurat.

Perum Bulog Jawa Timur Salurkan Bantuan Beras ke Ribuan KPM

Perum Bulog Jawa Timur mulai menyalurkan tambahan bantuan beras PPKM 2021, untuk 3.198.864 keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi sasaran.

Survei TURC Temukan Masih Banyak Pekerja Tidak Dapat Bantuan

Berdasarkan hasil survei Trade Union Right Center (TURC), banyak pekerja tidak mendapatkan bantuan saat PPKM darurat di beberapa daerah.

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Tukar Takdir: Mengulik Kisah Korban yang Selamat dari Kecelakaan Pesawat

Tukar Takdir adalah film tentang kecelakaan pesawat, tapi yang unik adalah film ini berfokus pada apa yang terjadi setelahnya

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.


See All
; ;