DPR Minta Gandeng Kepolisian Usut Dugaan Pemerasan Anggota BNPB

<p>Foto: Pemerasan anggota BNPB.</p>
Foto: Pemerasan anggota BNPB.

Berita nasional, gemasulawesi– DPR minta gandeng kepolisian usut dugaan pemerasan anggota BNPB, terhadap pelaku perjalanan internasional saat karantina di hotel.

“Karena tindakan itu sudah memenuhi unsur tindak pidana, karena adanya pemerasan jika terbukti benar adanya demikian,” ungkap Nurhadi, Anggota Komisi IX DPR saat dihubungi, Sabtu 17 Juli 2021.

Pihaknya mengingatkan, bagaimana kondisi bangsa saat ini fokus melawan pandemi Covid-19.

Baca juga: Tanggap Corona, Parigi Moutong Hapus Pajak Hotel dan Restoran

Adanya kabar terkait dugaan pemerasan anggota BNPB itu beredar, tentunya membuat dirinya bertanya mengapa masih ada oknum memanfaatkan situasi untuk mengeruk keuntungan pribadi.

“Kita sudah tahu bagaimana kondisi bangsa lagi fokus melawan pandemi Covid-19, kok masih ada oknum memanfaatkan situasi untuk mengeruk keuntungan pribadi,” ujarnya.

Pihaknya mendorong dapat mengusut tuntas dan melaporkan perkara pemerasan anggota BNPB itu kepada publik. Pasalnya, apabila dugaan kasus itu tidak diusut tuntas, maka dapat menimbulkan persepsi buruk publik terkait lembaga negara.

“Apalagi BNPB sebagai lembaga membuat dan menentukan regulasi terkait karantina bagi perjalanan dari luar negeri baik WNA maupun WNI,” jelasnya.

Sebab, dikhawatirkan BNPB sebagai lemabaga membuat regulasi namun, oknum anggotanya sendiri melanggar.

Terakhir, Nurhadi bahkan mengutuk keras kasus dugaan pemerasan anggota BNPB terhadap pelaku perjalanan internasional saat melakukan karantina di hotel. Pihaknya tidak ingin kasus itu mencederai hati rakyat di tengah pandemi terjadi berulang.

“Kita tidak ingin kasus Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 mencederai hati rakyat, ditambah lagi munculnya oknum-oknum baru mencari keuntungan dalam kondisi pandemi ini terjadi lagi,” tegasnya.

Baca juga: Ratusan Tenaga Kerja Asing China Masuk Sulsel Sejak Januari 2021

Dugaan pemerasan melibatkan oknum petugas BNPB

Sebelumnya, BNPB menerima informasi terkait dugaan pemerasan melibatkan oknum petugas BNPB terhadap pelaku perjalanan internasional saat melakukan karantina di hotel.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari membantah pihaknya terlibat dalam pemerasan pelaku perjalanan itu.

Ada tiga dugaan kejahatan dibantah BNPB, yaitu pertama, melakukan tes PCR di hotel-hotel karantina. Kedua, petugas BNPB tidak mengizinkan pelaku perjalanan internasional sedang karantina untuk mendapatkan tes pembanding. Ketiga, menawarkan ambulans berbayar. (***)

Baca juga: BNPB Investigasi Dugaan Kejanggalan Pelaksanaan Karantina

...

Artikel Terkait

wave

Tidak Daftar Ulang, 167 Mahasiswa Unand Disebut Mengundurkan Diri

167 orang mahasiswa Unand, Padang, Sumatera Barat, mengundurkan diri karena tidak mendaftar ulang selama dua semester berturut-turut.

137 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Diminta Segera Dihabiskan

Sebanyak 137 juta dosis vaksin covid-19 sudah diterima Indonesia, diminta untuk segera dihabiskan, dan tidak menyimpannya sebagai stok.

Kemensos Diminta Segera Cairkan Program Bansos

Jokowi) meminta Kementerian Sosial tidak ragu-ragu dan segera mencairkan program Bansos untuk masyarakat terkait PPKM darurat.

Rp2,4 Triliun, Dana Hibah Pelaku Sektor Pariwisata

Kemenparekraf menyiapkan dana hibah pelaku sektor pariwisata terdampak pandemi Covid-19 sebesar Rp2,4 triliun, saat PPKM darurat.

PLN Segera Bangun PLTP Mataloko Kapasitas 20 MW

PT PLN (Persero) akan segera membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Mataloko dengan kapasitas 20 megawatt

Berita Terkini

wave

Yana Mulyana Bebas Bersyarat Setelah Vonis Kasus Korupsi Pengadaan CCTV Bandung

Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana menjalani bebas bersyarat usai divonis penjara kasus korupsi proyek CCTV Bandung Smart City.

Polres Pasaman Tangkap 15 Pelaku Tambang Emas Ilegal di Batang Air Sibinail

Satreskrim Polres Pasaman amankan 15 pelaku tambang emas ilegal beserta mesin dompeng di Kecamatan Rao.

Pemerintah Pusat Perbaiki dan Bangun Ulang Gedung Pemkab dan DPRD Kediri Pascakerusuhan

Kementerian PUPR membangun ulang gedung DPRD dan memperbaiki kantor Pemkab Kediri usai kerusuhan yang terjadi Agustus 2025.

Pemerintah Genjot Distribusi Beras SPHP Lewat Ritel Modern Demi Percepat Akses Masyarakat

Distribusi 800 ribu ton beras SPHP diperluas ke ritel modern untuk menjaga ketersediaan dan harga pangan tetap stabil.

Pemerintah Banten Pastikan Program Sekolah Gratis dan MBG Berjalan Baik di Serang

Gubernur Banten tinjau pelaksanaan sekolah gratis dan MBG di Serang, pastikan distribusi bantuan lancar dan tepat sasaran.


See All
; ;