Pemulihan Ekonomi Indonesia Paling Lambat

<p>Foto: Illustrasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.</p>
Foto: Illustrasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berita nasional, gemasulawesi– Ekonom senior Faisal Basri menyebut pemulihan ekonomi Indonesia paling lambat. Itu berdasarkan data Bank Dunia terhadap ekonomi 2020, negara-negara emerging market di dunia.

Ekonomi Filipina, Turki, India pulih paling cepat di tahun lalu. Pemulihan itu, di dorong kebijakan pemerintah negara itu, secara tegas dalam menekan mobilitas masyarakat.

Selama ini pemerintah selalu menyatakan pertumbuhan pemulihan ekonomi Indonesia di 2020, minus 5 persen masih lebih baik dibandingkan Filipina karena anjlok 12 persen.

Baca juga: OJK Awasi Ratusan Miliar Rupiah Dana Pemulihan Ekonomi Sulteng

Hal itu terjadi karena memang Filipina tegas dalam penanganan pandemi covid-19 ketimbang ekonomi.

“Mereka (Filipina) tidak ijinkan mobilitas, tapi setelah kasus turun, ekonomi mereka naik. Jadi apakah di tengah pandemi kita masih berhalakan investasi, sebenarnya kita juga enggak dapat apa-apa,” sebutnya di Jakarta, Sabtu 17 Juli 2021.

Pemulihan ekonomi Indonesia lambat tercermin pula dari pertumbuhan kredit terus menurun, sedangkan simpanan di bank terus tumbuh dobel digit.

Perbankan pun lebih banyak menggunakan dananya untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN), ketimbang menyalurkan kredit.

Baca Juga: Nakes Positif Covid-19, RSU Anutapura Palu Hentikan Pelayanan

Terlihat dari dari pembelian SBN per Maret 2021 paling tinggi dipegang bank, sebanyak 37,9 persen, meningkat dibandingkan Maret 2020 atau awal masa pandemi sebesar 26,9 persen.

“Bank-bank besar itu BUMN, jadi pemerintah saja enggak bisa menyuruh bank BUMN berperilaku sehat. Jadi masih jauh untuk kita pulih, paling cepat 3-5 tahun untuk bisa pulih ke masa sebelum pandemi, karena memang bertele-tele tangani pandeminya, tidak terorganisir,” pungkasnya.

Baca juga: Ekonom: Potensi Warisan Utang 10 Ribu Triliun Rupiah

Pemerintah dianggap dahulukan ekonomi dibanding penanganan pandemi

Pemerintah Indonesia dinilai terlalu menuhankan ekonomi dan memberhalakan investasi, menjadi penyebab pandemi ini berlarut-larut dan semakin memburuk saat ini.

Mestinya, kesehatan harus lebih dahulukan sehingga pemulihan ekonomi Indonesia bisa cepat terakselerasi.

Keberpihakan pada ekonomi dibandingkan nyawa manusia, tercermin dari masih terus dibukanya penerbangan internasional sejak awal pandemi. Tenaga kerja asing, khususnya asal China masih diperbolehkan masuk ke Indonesia.

Pihaknya menilai, prinsip gas-rem dilakukan pemerintah dalam penanganan pandemi selama ini, seperti try and error (coba dan gagal).

Sehingga mencerminkan tidak ada rencana matang. Padahal, semakin tidak jelas kebijakannya maka pemulihan ekonomi Indonesia akan semakin terbata-bata.

“Semakin tegas pembatasan sosial itu semakin efektif karena akan semakin cepat ekonomi pulih,” tutupnya. (***)

Baca juga: Kadin Indonesia Bantu Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi

...

Artikel Terkait

wave

BNPB Investigasi Dugaan Kejanggalan Pelaksanaan Karantina

BNPB menginvestigasi dugaan keterlibatan pegawainya dalam pelaksanaan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri, diduga janggal.

Kementrian PUPR Pengelola Aset Terbesar Indonesia

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, Kementrian PUPR merupakan kementerian dengan pengelolaan aset Barang Milik Negara (BMN)

Pasokan Hewan Kurban Idul Adha Dipastikan Aman

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan memastikan pasokan hewan kurban selama Idul Adha 2021

Tolak Dikarantina, Empat WNA Dideportasi dari Indonesia

atgas covid-19 menyebut ada empat warga Negara Asing atau WNA dideportasi dari Indonesia, karena menolak dikarantina covid-19.

Ulama dan Tokoh Agama Dinilai Miliki Peran Penting Tangani Pandemi

Mahfud Md menilai ulama dan tokoh agama memiliki peran penting dalam kampanye melawan pandemi Covid-19 sedang melanda umat manusia

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;