Nasional, gemasulawesi - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak aparatur pemerintah daerah untuk lebih aktif memanfaatkan kesempatan pelatihan dari Pemerintah Australia.
Program tersebut ditujukan bagi Indonesia, terutama untuk meningkatkan kapasitas di bidang tata kelola pemerintahan.
Selain itu, pelatihan ini juga menyasar penguatan kemampuan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan publik di tingkat daerah.
Walau program ini hanya berjalan selama dua minggu, Bima berharap peserta bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menyerap ilmu.
Baca Juga:
Inilah Sinopsis Film Laga Komedi Si Paling Aktor: Mengusung Konsep Unik Syuting di Dalam Syuting
Ia juga menekankan pentingnya penerapan hasil pembelajaran tersebut di berbagai sektor, agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara nyata.
“Harapan utama dari program ini adalah Bapak-Ibu bisa memperoleh pengalaman berharga yang berguna untuk meningkatkan kapasitas perencanaan, penganggaran, dan hal lainnya,” ujar Bima Arya.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam kegiatan The Pre-Course of Australia Awards Indonesia’s Governance and Public Policy Making for Subnational Governments yang digelar di Jakarta.
Acara tersebut juga menjadi wadah bagi para peserta untuk memahami lebih dalam tujuan program pelatihan tersebut.
Baca Juga:
Kolaborasi PPATK dan BGN Luncurkan Detak MBG untuk Awasi Dana Program Makan Bergizi Gratis
Hadir pula dalam kesempatan itu Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier.
Bima menilai pemerintah daerah membutuhkan SDM yang memiliki kemampuan dalam menyusun perencanaan pembangunan serta pengelolaan anggaran daerah.
Ia menegaskan bahwa kualitas perencanaan dan penganggaran akan sangat berpengaruh pada penguatan kapasitas fiskal daerah.
Menurutnya, jika proses tersebut dijalankan dengan baik, maka ketahanan fiskal daerah dapat semakin terjamin.
Baca Juga:
Kemenimipas Dukung HUT RI ke-80 dengan Pembagian Sembako dan Cek Kesehatan untuk Warga Jaktim
Bima juga menyoroti pentingnya kesiapan aparatur dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah melalui pengelolaan anggaran yang tepat.
Salah satu tujuan utama dari penerapan otonomi daerah adalah untuk memperkuat kapasitas fiskal di tingkat lokal.
Bima juga menekankan betapa pentingnya aparatur memiliki kemampuan untuk mempermudah pelayanan publik dan memastikan kehadiran pemerintah dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan kesempatan yang tepat untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman di bidang tersebut.
Baca Juga:
Pemindahan Tahanan Makar Picu Ketegangan di Sorong, Polisi Kerahkan Ratusan Personel
“Diharapkan selama di Australia Bapak-Ibu bisa menyaksikan sendiri bagaimana negara tetangga kita ini memiliki kualitas yang sangat baik dalam meningkatkan pelayanan bagi warganya,” ujarnya.
Bima menjelaskan bahwa selama berada di Australia, peserta akan belajar mengenai tata kelola pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.
Ia mencontohkan, warga Australia dapat dengan mudah mengakses informasi tentang rencana pembangunan pemerintah setempat, misalnya melalui public expose di pusat perbelanjaan.
“Di sana, peserta akan melihat dan mengagumi bagaimana kepemimpinan lokal begitu dekat dengan masyarakat, serta bagaimana setiap tingkatan pemerintahan membuka ruang partisipasi bagi warga,” kata Bima.
Baca Juga:
Kemenimipas Dukung HUT RI ke-80 dengan Pembagian Sembako dan Cek Kesehatan untuk Warga Jaktim
Lebih jauh, Bima menyebut banyak praktik yang bisa diadopsi dari pemerintahan Australia, terutama dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik, termasuk pemenuhan hak penyandang disabilitas, kesetaraan gender, dan pembangunan yang inklusif.
Ia berharap kunjungan ke Australia memberikan manfaat nyata bagi kabupaten, kota, dan Indonesia secara keseluruhan, serta mengingatkan peserta agar mengaitkan pembelajaran dengan persoalan konkret di daerah masing-masing. (*/Zahra)
