Bulog Tegaskan Penyaluran Beras Impor Ikuti Prinsip FIFO, DPR Minta Stok Lama Didahulukan

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Source: (Foto/ANTARA/Zahra)

Nasional, gemasulawesi - Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menekankan bahwa penyaluran beras impor dilakukan dengan cermat.

Stok beras yang disimpan di gudang BUMN pangan tersebut dikeluarkan sesuai urutan penyimpanan.

Sistem FIFO (first in first out) diterapkan agar mutu tetap terjaga dan beras tidak mengalami kerusakan.

“Semua sudah berjalan sesuai prosedur, dan saat ini memang masih dalam proses. Kita menerapkan sistem pergudangan FIFO, first in first out,” ujar Rizal.

Baca Juga:
Angga Raka Prabowo: Pemerintah Dorong Platform Medsos Perangi Hoaks AI untuk Lindungi Demokrasi

Ia menegaskan bahwa sebelum dilepas ke pasaran, beras impor harus melalui pemeriksaan ketat.

Proses pengecekan itu mencakup aspek kebersihan, kemungkinan adanya kutu, hingga uji kelayakan konsumsi.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan beras benar-benar aman dan layak dikonsumsi masyarakat.

“Kalau beras tidak segera disalurkan bisa rusak atau busuk, dan tentu negara yang akan rugi. Karena itu harus dikeluarkan, tapi sebelumnya dicek dulu kebersihannya, diperiksa apakah ada kutu, serta dipastikan bebas kuman. Semua tahapan itu dilakukan,” ucapnya.

Baca Juga:
Warga Pati Desak KPK Tetapkan Bupati Sudewo sebagai Tersangka Kasus Korupsi Proyek Kereta Api

Usai melalui tahap pemeriksaan, beras akan dibersihkan dan dikemas dengan rapi.

Selanjutnya, beras tersebut disalurkan lewat beragam skema distribusi, mulai dari bantuan pangan hingga program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Direktur Utama Bulog menyampaikan bahwa sebagian besar beras impor telah disalurkan melalui berbagai jalur distribusi.

Akibatnya, stok yang tersisa di gudang kini hanya sedikit dan terus diawasi dengan ketat.

Baca Juga:
PLN Siagakan 130 Petugas untuk Pastikan Kelancaran Listrik di F1 Powerboat Danau Toba 2025

“Sekarang sebagian besar beras itu sudah beredar di pasaran. Sisa di gudang tinggal sedikit karena banyak yang dipakai untuk bantuan pangan dan program SPHP,” ujarnya.

Penyaluran beras impor memang diprioritaskan agar tidak menumpuk di gudang sekaligus menjaga kestabilan harga beras di pasaran, sesuai arahan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan kebutuhan masyarakat.

Kendati demikian, Rizal belum merinci berapa banyak stok beras impor yang masih tersisa di gudang Perum Bulog.

“Jumlah pastinya berapa, nanti saya cek dulu ya. Kalau sudah ada datanya akan saya sampaikan,” ucapnya.

Baca Juga:
Sebut Tidak Benar Wabup Meminta Fee dan Mengarahkan Proyek Sekolah , Yusnita: Saya Hanya Melobi Jadi Mitra Penyedia Bahan Bangunan

Bulog menegaskan bahwa tugasnya hanya melaksanakan kebijakan pemerintah.

Penentuan asal beras bukan kewenangannya, sehingga seluruh penyaluran beras impor mengikuti arahan Bapanas dan kementerian terkait.

Bulog menegaskan komitmennya untuk menyalurkan beras impor sesuai aturan dengan mengedepankan transparansi dan tata kelola yang baik.

Langkah ini dilakukan demi menjaga mutu sekaligus memastikan pasokan pangan nasional tetap stabil dan berkelanjutan.

Baca Juga:
CekSumber, Layanan Chatbot AI di WhatsApp untuk Lawan Hoaks dan Verifikasi Informasi

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang dikenal sebagai Titiek Soeharto, menyoroti lambatnya penyaluran stok beras impor dari gudang Bulog.

Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip first in, first out (FIFO), agar beras yang lebih dulu disimpan segera disalurkan ke masyarakat sebelum kualitasnya menurun.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Perum Bulog di Jakarta pada Kamis (21/8).

Dalam kesempatan itu, ia menyoroti kebijakan Bulog yang menahan stok lama di gudang, sementara beras yang baru justru lebih dulu disalurkan.

Baca Juga:
Gubernur Jabar Usulkan Pemindahan Industri Pertahanan ke Kawasan BIJB Kertajati

Karena itu, ia mendesak agar Bulog mengutamakan penyaluran stok lama sebelum kualitasnya semakin menurun.

“Kenapa harus ditahan, Pak? Tolong ini jadi perhatian untuk manajemen perputaran stok Bulog. Prinsipnya first in, first out, jangan sampai yang baru masuk malah lebih dulu dikeluarkan,” ujar Titiek. (*/Zahra)

...

Artikel Terkait

wave

Angga Raka Prabowo: Pemerintah Dorong Platform Medsos Perangi Hoaks AI untuk Lindungi Demokrasi

Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo mengajak masyarakat waspadai hoaks AI di medsos, tegaskan take down bukan batasi kebebasan.

Presiden Prabowo Percepat Program Waste to Energy untuk Atasi Masalah Sampah Nasional

Pemerintah percepat proyek waste to energy dengan kolaborasi berbagai pihak untuk selesaikan persoalan sampah dalam 18 bulan.

BNN Dorong Kajian Mendalam Sebelum Larang Rokok Elektrik, Waspadai Zat Psikoaktif dalam Vape

BNN minta kajian komprehensif soal larangan vape, ungkap peredaran zat psikoaktif baru dalam rokok elektrik di Indonesia.

Aria Bima Imbau Unjuk Rasa di DPR Tetap Kondusif, Hindari Kekerasan dan Anarki

Wakil Ketua DPR minta demonstran dan aparat jaga ketertiban agar aspirasi tersampaikan tanpa kericuhan.

KPK Tetapkan Irvian Bobby Mahendro dan 10 Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan Sertifikat K3

KPK ungkap aliran dana besar dalam kasus pemerasan sertifikat K3 di Kemenaker, libatkan pejabat tinggi.

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Tukar Takdir: Mengulik Kisah Korban yang Selamat dari Kecelakaan Pesawat

Tukar Takdir adalah film tentang kecelakaan pesawat, tapi yang unik adalah film ini berfokus pada apa yang terjadi setelahnya

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.


See All
; ;