Angga Raka Prabowo: Pemerintah Dorong Platform Medsos Perangi Hoaks AI untuk Lindungi Demokrasi

Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (kanan).
Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (kanan). Source: (Foto/ANTARA/Zahra)

Nasional, gemasulawesi - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menyikapi berbagai konten di media sosial.

Ia menyoroti maraknya unggahan yang bernada provokatif dan menyesatkan, yang sengaja dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan.

Konten semacam ini sering kali merupakan hasil manipulasi digital yang bisa memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa informasi seperti ini termasuk hoaks dan tidak mencerminkan peristiwa yang sebenarnya terjadi.

Baca Juga:
Bupati Parigi Moutong Erwin Burase Akan Layangkan Teguran Keras Terkait Surat Kepala Desa Sipayo, Erwin: Berbahaya Itu

Angga Raka memberikan tanggapan terkait maraknya konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan.

Ia mencontohkan sejumlah konten yang beredar tentang aksi demonstrasi di depan Kompleks MPR, DPR, dan DPD RI di Jakarta pada Senin, 25 Agustus.

Menurutnya, keberadaan konten-konten semacam itu bisa menyesatkan persepsi publik terhadap aksi yang berlangsung.

Ia khawatir, pesan atau tuntutan yang disampaikan langsung oleh para demonstran justru bisa tersamarkan akibat manipulasi informasi tersebut.

Baca Juga:
Erupsi Gunung Semeru: Letusan 700 Meter dan Peringatan Waspada untuk Masyarakat Sekitar

"Fenomena DFK (Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian) ini akhirnya merusak sendi-sendi demokrasi. Misalnya, teman-teman yang tadinya mau menyampaikan aspirasi, mau menyampaikan unek-uneknya, akhirnya menjadi bias ketika sebuah gerakan itu di-engineering oleh hal-hal yang, mohon maaf ya, yang DFK tadi," ujar Angga Raka Prabowo.

Angga Raka Prabowo menyampaikan bahwa kedatangannya ke Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) bertujuan untuk berdiskusi mengenai strategi pemerintah dalam menjaga ruang digital.

Ia menekankan pentingnya memastikan ruang digital tetap aman dan bebas dari konten-konten hoaks yang dihasilkan oleh manipulasi kecerdasan buatan (AI).

Menurutnya, konten-konten provokatif semacam itu dapat memecah belah masyarakat dan merusak sendi-sendi demokrasi.

Baca Juga:
KPK Tetapkan Irvian Bobby Mahendro dan 10 Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan Sertifikat K3

Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga ruang digital agar tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang menyebarkan disinformasi dan kebencian.

Angga berharap, dengan kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat, ruang digital dapat menjadi tempat yang sehat dan kondusif bagi semua.

"Dalam pertemuan bersama Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dan Dirjen terkait, kami menekankan keprihatinan terhadap penyebaran informasi yang tidak benar di ruang digital; kami tidak ingin masyarakat disesatkan oleh informasi yang keliru, dan negara memiliki instrumen hukum untuk menegakkan kebenaran tersebut," ujar Angga Raka Prabowo.

Ia menuturkan bahwa pemerintah mendorong pihak pengelola media sosial, terutama platform yang kerap menjadi tempat beredarnya konten manipulatif hasil buatan AI, agar lebih aktif melakukan pengawasan.

Baca Juga:
Pemerintah Bangun 2.200 Rumah di Papua Pegunungan, Wujud Komitmen Negara Hadir untuk Rakyat

Wamenkomdigi Angga mengatakan, "Dengan sistem yang mereka miliki, seharusnya sudah bisa terlihat mana konten yang dibuat AI, mana yang tidak benar, dan mana yang palsu. Jadi, idealnya sistem mereka bisa langsung mendeteksi dan melakukan take down secara otomatis."

Ia menegaskan bahwa langkah take down bukan berarti pemerintah ingin membungkam masyarakat atau membatasi kebebasan berekspresi.

Menurutnya, tindakan tersebut hanya ditujukan pada konten manipulasi berbasis AI yang bersifat tidak nyata dan berpotensi menebarkan kebencian.

"Yang ingin kami tekankan, platform juga harus punya sistem untuk menindak hal semacam ini. Kita tidak mau demokrasi kita tercoreng oleh informasi palsu. Misalnya, ada kabar seolah terjadi pembakaran di sini, padahal faktanya tidak ada. Kadang-kadang itu rekaman lama yang dipoles lagi, lalu digiring narasi seakan peristiwa baru," ujar Angga.

Baca Juga:
Warga Pati Desak KPK Tetapkan Bupati Sudewo sebagai Tersangka Kasus Korupsi Proyek Kereta Api

Dalam kesempatan itu, Angga Raka juga menekankan komitmen penuh pemerintahan Presiden Prabowo dalam menjaga dan menegakkan demokrasi.

Ia menyampaikan, "Pak Prabowo sudah melewati pemilu berkali-kali. Saya sendiri sudah lama berkecimpung di dunia media sosial bersama rekan-rekan media. Tidak pernah sekalipun saya melaporkan orang atas tuduhan apa pun. Bagi kami, kritik itu justru kami terima sebagai masukan dan koreksi yang membangun," katanya. (*/Zahra)

...

Artikel Terkait

wave

Presiden Prabowo Percepat Program Waste to Energy untuk Atasi Masalah Sampah Nasional

Pemerintah percepat proyek waste to energy dengan kolaborasi berbagai pihak untuk selesaikan persoalan sampah dalam 18 bulan.

BNN Dorong Kajian Mendalam Sebelum Larang Rokok Elektrik, Waspadai Zat Psikoaktif dalam Vape

BNN minta kajian komprehensif soal larangan vape, ungkap peredaran zat psikoaktif baru dalam rokok elektrik di Indonesia.

Aria Bima Imbau Unjuk Rasa di DPR Tetap Kondusif, Hindari Kekerasan dan Anarki

Wakil Ketua DPR minta demonstran dan aparat jaga ketertiban agar aspirasi tersampaikan tanpa kericuhan.

KPK Tetapkan Irvian Bobby Mahendro dan 10 Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan Sertifikat K3

KPK ungkap aliran dana besar dalam kasus pemerasan sertifikat K3 di Kemenaker, libatkan pejabat tinggi.

Presiden Prabowo Copot Wamenaker Immanuel Ebenezer Tersangka Kasus Pemerasan K3

Immanuel Ebenezer dicopot sebagai Wamenaker setelah KPK tetapkan tersangka kasus pemerasan sertifikat K3, proses hukum terus berjalan.

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Tukar Takdir: Mengulik Kisah Korban yang Selamat dari Kecelakaan Pesawat

Tukar Takdir adalah film tentang kecelakaan pesawat, tapi yang unik adalah film ini berfokus pada apa yang terjadi setelahnya

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.


See All
; ;