Nasional, gemasulawesi - Rencana pemerintah pusat untuk melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026 dengan melakukan pengaturan ulang alokasi transfer ke daerah (TKD) menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi dan inovasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Meski wacana penyesuaian anggaran ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan kepala daerah, semangat kerja sama yang terbangun justru bisa mendorong terciptanya strategi pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Bursah Zarnubi, dalam rapat Dewan Pengurus Apkasi secara daring pada 9 Agustus 2025, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kekuatan dan kinerja daerah.
Bursah menegaskan bahwa kelangsungan pembangunan di daerah sangat bergantung pada dukungan fiskal yang cukup, khususnya untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, Puskesmas, jaringan air bersih, dan irigasi.
Proyek-proyek ini menjadi landasan penting bagi kegiatan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan masyarakat.
Di daerah-daerah terpencil, keberadaan infrastruktur tersebut bahkan menjadi kunci akses warga terhadap layanan dasar dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Ia juga mengingatkan bahwa berbagai program prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, serta peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan membutuhkan kesinambungan anggaran.
Penyesuaian TKD sebaiknya tidak menghambat pencapaian target-target tersebut.
Baca Juga:
Giliran Proyek Sekolah dan Rumah Sakit Diduga ‘Dikerjai’ Wakil Bupati Parigi Moutong
Sebaliknya, kebijakan ini dapat dijadikan sebagai peluang untuk memperkuat mekanisme perencanaan anggaran yang lebih tepat guna dan efisien di tingkat daerah.
Dari sudut pandang pelayanan publik, pengelolaan anggaran yang teliti akan membantu menjaga mutu pendidikan dan kesehatan, dua sektor yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Bursah mengajak semua pihak agar layanan kesehatan tetap mudah diakses, fasilitas pendidikan tetap terjaga, serta infrastruktur di wilayah pedesaan seperti jalan pertanian terus mendapatkan perhatian khusus.
Langkah ini dianggap krusial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang bertumpu pada kekuatan sektor-sektor produktif lokal.
Dalam menanggapi kebijakan pemerintah pusat, Apkasi menegaskan kesiapan untuk berpartisipasi dalam dialog yang konstruktif.
Kajian menyeluruh yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan perlu dilakukan guna mengevaluasi dampak penyesuaian TKD secara objektif.
Dengan pemahaman yang mendalam tentang kondisi di lapangan, kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran, mampu memenuhi kebutuhan mendesak, sekaligus menjaga arah pembangunan jangka panjang.
Penyesuaian anggaran ini juga membuka peluang bagi daerah untuk lebih inovatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Baca Juga:
Polda Metro Jaya Ungkap Kasus Eksploitasi Seksual Anak di Jakarta Barat, 10 Pelaku Ditangkap
Pemanfaatan aset daerah secara optimal, peningkatan layanan bernilai tambah, serta kerjasama strategis dengan sektor swasta dapat menjadi alternatif sumber pendanaan.
Inovasi-inovasi tersebut akan membantu daerah mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat dan memperkuat kemandirian fiskal.
Dengan adanya dukungan regulasi yang sesuai, langkah ini dapat dijalankan tanpa menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah pusat memiliki peluang untuk memperkuat prinsip keadilan fiskal melalui kebijakan yang diterapkan ini. (*/Zahra)
