Wakil Ketua DPR Pastikan Keputusan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 akan Diumumkan Paling Lambat Minggu Depan

Potret wakil ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang baru-baru ini memberikan penjelasan terkait pengangkatan CPNS dan PPPK
Potret wakil ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang baru-baru ini memberikan penjelasan terkait pengangkatan CPNS dan PPPK Source: (Foto/Instagram/@sufmi_dasco)

Nasional, gemasulawesi - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera mengumumkan keputusan terkait percepatan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.

Pengumuman ini dinantikan oleh banyak pihak mengingat sebelumnya terjadi penyesuaian dalam jadwal pengangkatan CPNS.

Keputusan tersebut, menurut Dasco, akan diumumkan dalam waktu dekat. Pemerintah berencana untuk menyampaikan hasil akhirnya paling lambat pekan depan.

Kejelasan mengenai hal ini sangat dinantikan oleh para peserta seleksi CPNS dan PPPK yang menunggu kepastian mengenai tahapan selanjutnya.

Baca Juga:
Komdigi Diterpa Skandal! Kejari Jakpus Selidiki Dugaan Korupsi PDNS yang Rugikan Negara Rp 500 Miliar Lebih

"Kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan," ujar Sufmi Dasco di Jakarta, Jumat, 14 Maret 2025.

Senada dengan Dasco, Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang sebelumnya juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan solusi terbaru terkait penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS 2024.

Solusi ini juga mencakup pengangkatan PPPK yang sebelumnya mengalami penundaan.

Dalam pernyataannya, Gibran menegaskan bahwa keputusan final mengenai pengangkatan CPNS 2024 akan disampaikan langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, bersama dengan kementerian terkait.

Baca Juga:
Ditunjuk Presiden Prabowo Jadi Dirut PT PFN hingga Tuai Kontroversi, Ini Profil Ifan Seventeen dan Jejak Kariernya

Menurutnya, masyarakat hanya perlu menunggu informasi resmi dari pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah telah melakukan penyesuaian terhadap jadwal pengangkatan CPNS. Awalnya, pengangkatan direncanakan berlangsung pada pertengahan 2025, namun kemudian ditunda hingga Oktober 2025.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjelaskan bahwa perubahan ini dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam proses pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan memastikan penataan ASN nasional dapat berjalan dengan lebih optimal.

Seiring dengan penundaan tersebut, DPR telah memberikan masukan kepada pemerintah dalam rapat Komisi II DPR RI.

Baca Juga:
Tak Lagi Lewat Pemda, Tunjangan Guru ASN Kini Langsung Masuk ke Rekening Penerima, Begini Mekanismenya

Mereka mendorong agar pemerintah melakukan simulasi-simulasi percepatan pendataan serta merapikan proses administrasi terkait pengangkatan ASN.

Tujuannya adalah agar tidak ada lagi keterlambatan, dan semua CPNS serta PPPK yang telah lulus seleksi dapat segera diangkat pada tahun 2025.

Keputusan yang akan diumumkan dalam waktu dekat ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi para peserta seleksi CPNS dan PPPK.

Pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik agar proses pengangkatan ASN bisa berjalan dengan lancar tanpa mengorbankan kualitas dan efektivitas sistem birokrasi di Indonesia. (*/Risco)

...

Artikel Terkait

wave

Komdigi Diterpa Skandal! Kejari Jakpus Selidiki Dugaan Korupsi PDNS yang Rugikan Negara Rp 500 Miliar Lebih

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mulai melakukan pengusutan terhadap kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa serta PDNS Komdigi

Ditunjuk Presiden Prabowo Jadi Dirut PT PFN hingga Tuai Kontroversi, Ini Profil Ifan Seventeen dan Jejak Kariernya

Ifan Seventeen kini menjabat Dirut PFN. Penunjukan ini menimbulkan perdebatan karena latar belakangnya sebagai musisi. Berikut profilnya.

Tak Lagi Lewat Pemda, Tunjangan Guru ASN Kini Langsung Masuk ke Rekening Penerima, Begini Mekanismenya

Pemerintah pastikan tunjangan guru ASN tak lagi terlambat, langsung ke rekening penerima, Prabowo tegaskan perang melawan korupsi.

Presiden Prabowo Mau Bangun Penjara Koruptor di Pulau Terpencil, Pakar Hukum Tata Negara: Uangnya Ada?

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti memberikan tanggapan terkait Presiden Prabowo yang ingin bangun penjara khusus bagi koruptor

Umar Hasibuan Nilai Luhut Binsar Belum Pernah Bawa Investor Besar ke Indonesia Meski Sudah 10 Tahun di Pemerintahan

Pegiat media sosial, Umar Hasibuan nilai Luhut Binsar Pandjaitan tidak mampu membawa investor besar untuk masuk ke Indonesia

Berita Terkini

wave

Pemulangan Jenazah Staf KBRI Lima Zetro Leonardo Purba dan Peninjauan Perlindungan Diplomat RI

Jenazah Zetro Leonardo Purba akan dipulangkan ke Indonesia, sementara Kemlu evaluasi perlindungan diplomat di luar negeri.

Perum Bulog Percepat Penyaluran Beras SPHP untuk Stabilkan Harga dan Ketersediaan Pangan

Bulog menyalurkan beras SPHP secara masif, menjaga harga tetap stabil, dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Pemkab Bantul Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Setelah Temuan Ulat dan Jangkrik

Pemkab Bantul melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan MBG bagi siswa.

Lapas Kediri Cabut Hak Narapidana Pelaku Asusila, Korban Dipaksa Telan Benda Asing

Lapas Kediri menindak tegas napi pelaku asusila dengan mencabut haknya, korban dipaksa menelan benda asing, kasus dilaporkan.

Kopdeskel Merah Putih Jadi Kompensasi Pemotongan TKD, Pemerintah Siapkan Skema Rp16 Triliun

Pemerintah luncurkan Kopdeskel Merah Putih sebagai kompensasi pemotongan TKD, didukung dana SAL Rp16 triliun melalui bank Himbara.


See All
; ;