Kemlu Siapkan Rencana Evakuasi WNI di Afghanistan

<p>Foto: Gedung Pancasila.</p>
Foto: Gedung Pancasila.

Gemasulawesi– Kemlu Indonesia menyebutkan, pemerintah menyiapkan rencana evakuasi WNI di Afghanistan. Menyusul, Taliban kuasai negara itu secara kilat.

“Ada 15 WNI. Rencana evakuasi sudah disiapkan dan juga disimulasikan,” ungkap Juru Bicara Kemlu, Teuku Faizasyah, di Jakarta, Senin 16 Agustus 2021 malam.

Dia mengatakan semua warga dalam keadaan baik. Namun, dia tidak menjelaskan secara pasti seperti apa proses evakuasi WNI di Afghanistan dilakukan.

Baca juga: Mulai 6 Juli, Syarat Masuk Indonesia Wajib Bawa Hasil PCR Negatif

“WNI sejauh ini dalam kondisi baik. Ada yang bekerja di misi PBB ada juga yang menikah dengan WN Afghanistan,” ujarnya.

Indonesia menyampaikan tujuh poin pernyataan atas perkembangan kondisi Afghanistan kini telah dikuasai Taliban. Indonesia menyerukan proses perdamaian.

“Perdamaian dan stabilitas tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat Afghanistan dan dunia internasional,” demikian keterangan tertulis di situs Kemlu.

Kemlu menegaskan keselamatan merupakan hal utama. Rencana evakuasi WNI di Afghanistan dimatangkan.

Berikut tujuh poin lengkap pernyataan Indonesia atas perkembangan situasi di Afghanistan. Yakni Indonesia memantau secara dekat perkembangan yang sangat cepat terjadi di Afghanistan.

Kemudian, berharap penyelesaian politik tetap dapat dilakukan, melalui Afghan-owned, Afghan-led. Perdamaian dan stabilitas tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat Afghanistan dan dunia internasional.

Indonesia komunikasi dengan semua pihak di Afghanistan

Selain itu, Indonesia terus melakukan komunikasi dengan semua pihak di Afghanistan dan juga dengan Perwakilan PBB dan Perwakilan Asing di Afghanistan. Untuk rencana evakuasi WNI di Afghanistan.

Keselamatan WNI, termasuk staf KBRI Kabul, merupakan prioritas pemerintah Indonesia. Persiapan evakuasi terus dimatangkan, antara lain melalui komunikasi dengan berbagai pihak terkait di lapangan.

Misi KBRI Kabul akan tetap dijalankan dengan tim esensial terbatas, sambil terus dilakukan pemantauan situasi keamanan di Afghanistan.

Sebelumnya, Presiden Ghani diketahui meninggalkan Kabul ketika Taliban mendekati ibu kota. Taliban akhirnya memasuki kota dan mengambil alih istana presiden. Taliban menyegel kemenangan militer nasional hanya dalam 10 hari.

Taliban telah melakukan serangan kilat di negara itu. Pasukan pemerintah Afganistan runtuh tanpa dukungan militer AS.

Afghanistan menjadi sorotan dunia usai dikuasai secara kilat oleh Taliban. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia menyebut ada sejumlah WNI di Afghanistan. (***)

Baca juga: Pemerintah Didesak Lindungi ABK WNI di Kapal Asing

...

Artikel Terkait

wave

Perdagangan Anak di Indramayu Akibat Minimnya Lapangan Kerja

Bupati Indramayu mengungkapkan praktik perdagangan anak di Indramayu terjadi akibat minimnya lapangan kerja tengah di masyarakat.

BMKG Ingatkan Waspada Potensi Hujan Lebat di Sulawesi Tengah

BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang dapat terjadi di sejumlah provinsi.

Kemenkes Ungkap Alasan Hasil PCR Cenderung Lambat

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Abdul Kadir mengungkapkan, alasan hasil PCR cenderung lambat.

DPR Ingatkan Pemerintah Terkait Kebijakan Utang hingga Pajak

DPR ingatkan pemerintah terkait kebijakan utang, utang negara, hingga WNA, antisipasi pasar keuangan dan nilai tukar, hingga pajak.

Jokowi Harap Cara Kerja BPK Menyesuaikan Situasi Pandemi

Presiden Jokowi berharap cara kerja BPK RI disesuaikan menyusul pandemi covid19 melanda Indonesia saat ini, pandemi bukan situasi normal.

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;