Perdagangan Anak di Indramayu Akibat Minimnya Lapangan Kerja

<p>Foto: Illustrasi perdagangan anak.</p>
Foto: Illustrasi perdagangan anak.

GemasulawesiBupati Indramayu, Jawa Barat, Nina Agustina, mengungkapkan praktik perdagangan anak di Indramayu terjadi karena di masyarakat masih rendah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan minimnya lapangan pekerjaan.

“Banyak oknum dari penyalur atau perantara dari tenaga kerja itu memanfaatkan kondisi itu dengan mencari anak di bawah umur bekerja dengan tawaran gaji yang tinggi,” ungkap Nani menanggapi soal kasus dugaan praktik perdagangan anak di Indramayu, Senin 16 Agustus 2021.

Sehingga kata dia, pihaknya harus terlebih dahulu memutus mata rantai praktik perdagangan anak di Indramayu.

Baca juga: Minim, Pendaftar PPPK Formasi Non Guru di Parigi Moutong

“Mohon maaf seperti calo-calo mengincar anak-anak di bawah umur. Karena kan anak-anak di bawah umur masih labil dan mudah dipengaruhi,” sebutnya.

Dia menuturkan, untuk meningkatkan IPM pihaknya sedang fokus pada program pendidikan, diantaranya mempermudah masyarakat memperoleh ijazah paket.

“Nah, terutama media sosial (medsos) ini kami harus gerakan jangan sampai anak-anak terpengaruh. Soalnya anak gampang sekali diiming-imingi misalnya baju bagus, handphone dan yang lainnya,” terang Nina.

Nina menuturkan, untuk meningkatkan IPM pihaknya sedang fokus pada program pendidikan yang di antaranya mempermudah masyarakat memperoleh ijazah paket.

“Nah, terutama media sosial (medsos) ini kami harus gerakan jangan sampai anak-anak terpengaruh. Soalnya anak gampang sekali diiming-imingi misalnya baju bagus, handphone dan yang lainnya,” terang Nina.

Baca juga: Minim, Pendaftar PPPK Formasi Non Guru di Parigi Moutong

Jaringan di Indramayu, Besar

Sementara itu, Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu (LPAI) menilai, pelakunya menggunakan media sosial dalam menjalankan aksi kejahatan perdagangan anak di Indramayu.

Dia menyebut, pelaku kejahatan itu memburu anak di bawah umur melalui iming-iming gaji tinggi, agar anak tersebut mau bekerja.

Ketika berhasil pada jebakan modusnya, pelaku ini mengajak bertemu dengan mendatangi rumahnya.

“Di Indramayu itu kebanyakan lewat medsos. Perantaranya melalui medsos. Jadi jangan terpengaruh dengan orang-orang yang baru kenal,” ujar Koordinator Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu (LPAI), Adi Wijaya, saat dihubungi, Senin 16 Agustus 2021.

Dia mengungkapkan, perdagangan anak di bawah umur di Indramayu sendiri memiliki jaringan besar. Bahkan, diduga kejahatan itu satu pintu dengan daerah Cirebon dan Majalengka. (***)

Baca juga: DPRD Soroti Minimnya PAD Parigi Moutong

...

Artikel Terkait

wave

BMKG Ingatkan Waspada Potensi Hujan Lebat di Sulawesi Tengah

BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang dapat terjadi di sejumlah provinsi.

Kemenkes Ungkap Alasan Hasil PCR Cenderung Lambat

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Abdul Kadir mengungkapkan, alasan hasil PCR cenderung lambat.

DPR Ingatkan Pemerintah Terkait Kebijakan Utang hingga Pajak

DPR ingatkan pemerintah terkait kebijakan utang, utang negara, hingga WNA, antisipasi pasar keuangan dan nilai tukar, hingga pajak.

Jokowi Harap Cara Kerja BPK Menyesuaikan Situasi Pandemi

Presiden Jokowi berharap cara kerja BPK RI disesuaikan menyusul pandemi covid19 melanda Indonesia saat ini, pandemi bukan situasi normal.

Rencana Kenaikan Tarif Cukai Rokok Pemerintah Kerap Tuai Protes

LBM PBNU berpendapat, kenaikan tarif cukai rokok tiap tahun dilakukan pemerintah kerapkali menuai protes dari sejumlah kalangan.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;