Beresiko Tinggi, Selandia Baru Batasi Perjalanan dari Indonesia dan Fiji

<p>Foto: Illustrasi covid19 di Selandia Baru.</p>
Foto: Illustrasi covid19 di Selandia Baru.

Gemasulawesi– Diberi label beresiko tinggi penularan covid19, Pemerintah Selandia Baru batasi perjalanan dari Indonesia dan Fiji.

“Negara berisiko sangat tinggi karena meningkatnya jumlah kasus virus corona. Pemerintah membatasi perjalanan dari dua negara itu,” ungkap Menteri Covid-19 Selandia Baru, Chris Hipkins dikutip dari Reuters, Rabu 11 Agustus 2021.

Tingginya kasus Covid19 di berbagai negara hingga mesti menutup perbatasan hingga awal 2022. Bahkan, Selandia Baru batasi perjalanan warganya dari Indonesia dan Fiji.

Baca juga: Kota Palu Berlakukan Pembatasan Jam Operasional Usaha

Mereka sedang menggenjot target vaksinasi sebelum membuka kembali perbatasan.

Selandia Baru melaporkan kasus penularan Covid19 terakhir pada Februari. Meski demikian negara ini tetap menerapkan kebijakan ketat untuk mencegah masuknya varian Delta dari luar negeri.

Selandia Baru batasi perjalanan dari Indonesia dan Fiji. Kedua negara itu masuk label beresiko tinggi.

Hipkins mengatakan Selandia Baru batasi perjalanan dari Indonesia dan Fiji, untuk warga negara Selandia Baru.

“Pembatasan untuk pasangan dan anak-anak serta orang tua dari anak-anak yang merupakan warga negara Selandia Baru,” sebutnya.

Pelancong lain, termasuk warga Selandia Baru, diharuskan menghabiskan 14 hari di luar Indonesia sebelum terbang ke Selandia Baru.

“Strategi eliminasi tak hanya dianggap layak tapi juga pilihan terbaik saat pandemi ini,” menurut sebuah laporan.

Baca juga: Lima Kabupaten di Sulawesi Tengah Masuk Zona Merah Covid 19

Perdana Menteri tutup perbatasan Selandia Baru Maret 2020

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menuai pujian karena sukses menahan transmisi lokal Covid19 melalui penguncian ketat.

Ia menutup perbatasan pada Maret 2020. Negara ini hanya mencatat 2.500 kasus dan 26 kematian.

Akibat penguncian wilayah, bisnis dan sektor publik kekurangan pekerja. Pengusaha menyerukan agar pembukaan wilayah dilakukan lebih cepat.

Baca juga: Covid Poso Sulawesi Tengah Meningkat, Manajemen Akan Tutup

Namun, hal itu ditentang panel karena akan membuat Selandia Baru rentan terhadap infeksi.

Pekan lalu Ardern membuka perjalanan bebas karantina satu arah untuk pekerja musiman dari Samoa, Tonga, dan Vanuatu untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di industri hortikultura. (**)

Baca juga: Banyak TKA Pulang, Pemerintah Harus Mitigasi Resiko Realisasi Investasi

...

Artikel Terkait

wave

Permudah Pendataan, Polisi Tempel Stiker Rumah Belum Vaksin

Polda Metro Jaya akan tempel stiker rumah belum vaksin covid19. Itu diklaim mempermudah pendataan terhadap warga di DKI Jakarta.

Parigi Moutong Gelar Lomba Krenova 2021

Bapelitbangda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah gelar Kreatifitas Inovasi Masyarakat atau lomba Krenova 2021, tema peningkatan kesejahteraan.

Desa Parigimpu’u Siapkan Lahan Pekuburan Jenazah Covid19

Waket DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Faisan Badja mengatakan Desa Parigimpu’u setujui menyiapkan lahan pekuburan jenazah Covid19.

Polisi Belum Beberkan Motif Pria Positif Covid19 Wisata Kuliner

Polisi telah berhasil menangkap pria positif covid19 wisata kuliner berinisial S asal Medan, Sumatera Utara. Namun, belum membeberkan motif

Cair Pekan ini, Penyaluran Dana BSU Akan Diresmikan Presiden

Presiden Jokowi dikabarkan akan meresmikan secara langsung penyaluran dana BSU senilai Rp 1 juta melalui Kemenaker, pekan ini.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;