Sebut Sebagai Alat Bantu untuk Transparansi Publik, KPU Ungkap Sirekap Saat Ini Banyak Terima Serangan Teknis

Ket. Foto: KPU Menyatakan Jika Saat Ini, Sirekap Banyak Menerima Serangan Teknis
Ket. Foto: KPU Menyatakan Jika Saat Ini, Sirekap Banyak Menerima Serangan Teknis Source: (Foto/GMaps/Hilvan Fatwa Yanuar)

Nasional, gemasulawesi – Menurut Betty Epsilon Idroos, yang merupakan komisioner KPU, Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu) hadir sebagai alat bantu untuk transparansi kepada masyarakat.

Namun, Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos, menyatakan jika hasil resmi penghitungan suara pemilu 2024 tetap melalui rekapitulasi berjenjang.

Selain itu, Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos, mengungkapkan jika Sirekap juga disiapkan sebagai bentuk akuntabilitas hasil.

Baca Juga:
Bupati Sidoarjo Telah Jalani Pemeriksaan, KPK Dalami Dugaan Dana yang Digunakan

“Tetapi, Sirekap sebagai alat bantu bukan hasil resmi penghitungan dan juga rekapitulasi suara,” tegasnya.

Betty memaparkan jika saat ini, Sirekap banyak menerima serangan teknis.

“Selain itu, untuk proses penginputan yang dilakukan 1,6 juta akun KPPS juga masih mengalami kekeliruan,” paparnya.

Baca Juga:
Menang Versi Hitung Cepat, Jokowi Disebutkan Berkontribusi Besar terhadap Perolehan Suara Prabowo dan Gibran

Menurut Betty, KPU terus melakukan upaya melakukan mitigasi dengan melakukan perbaikan Sirekap.

“Hal ini dilakukan KPU sebagai salah satu pertanggungjawaban transparansi pemilu,” jelasnya.

Betty menerangkan bahwa oleh karena itu, sebagai bentuk pengawasan, bentuk atensi dan juga bentuk masukan dari masyarakat, tentu akan menjadi perhatian KPU.

Baca Juga:
Senilai 36 Juta Rupiah, KPU Akan Beri Santunan untuk KPPS yang Meninggal Dunia saat Jalankan Tugas di Pemilu Tahun 2024

“Juga KPU akan melakukan tindak lanjut sebagai bagian dari transparansi dan juga akuntabilitas KPU,” terangnya.

Betty Epsilon Idroos menuturkan jika untuk tahapan rekapitulasi berjenjang melalui pleno yang dilakukan terbuka pada tingkatan PPK di tingkat kecamatan dari tanggal 15 Februari hingga tanggal 2 Maret 2024.

“Untuk PPLN, dimulai dari tanggal 15 Februari hingga tanggal 22 Februari 2024,” ucapnya.

Baca Juga:
Kasus Pungutan Liar, KPK Dilaporkan Tambah CCTV untuk Perkuat Pengawasan di Area Rutan

Betty menambahkan jika untuk tingkat Kabupaten atau Kota dari tanggal 17 Februari hingga tanggal 5 Maret 2024 dan untuk tingkat provinsi dari tanggal 19 Februari hingga tanggal 10 Maret 2024.

“Untuk yang terakhir, tingkat nasional dimulai dari tanggal 22 Februari hingga tanggal 20 Maret 2024,” imbuhnya.

Betty menekankan jika rekapitulasi berjenjang tersebut yang nantinya akan merupakan hasil resmi dan akan diumumkan serta juga ditetapkan oleh KPU.

Baca Juga:
Sebut Tunjukkan Potensi Besar, Menparekraf Nyatakan Target Wisman pada Tahun 2023 Capai 11,7 Juta Orang

Di sisi lain, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, mengungkapkan jika audit investigasi yang dilakukan terhadap Sirekap tidak akan mengubah hasil pemilu tahun 2024.

Diketahui jika sebelumnya TPN Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin mendesak untuk dilakukan audit investigasi terhadap Sirekap karena merasa dirugikan oleh Sirekap. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Lolos Parlemen Berdasarkan Hitung Cepat, Plt Ketua Umum PPP Minta Jajarannya Kawal Proses Rekapitulasi Suara

Plt Ketua Umum PPP, Mardiono, meminta jajarannya untuk mengawal proses rekapitulasi perolehan suara dalam pemilu tahun 2024.

2 Titik Tanggul Sungai Wulan yang Jebol Teratasi, PJ Gubernur Jateng Sebut Banjir di Demak Mulai Surut

PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menyatakan jika banjir yang melanda Demak beberapa waktu terakhir kini telah mulai surut.

Pemilu Tahun 2024, KPU Sebut 35 Orang Panitia Ad Hoc Meninggal Dunia dan 3909 Sakit atau Kecelakaan

Menurut KPU, sekitar 35 orang panitia ad hoc meninggal dunia dan 3.909 orang yang lainnya dilaporkan mengalami sakit atau kecelakaan.

Kasus Pungli, Sekjen KPK Akan Segera Eksekusi Putusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

Sekjen KPK dikabarkan akan segera melakukan eksekusi putusan Dewan Pengawas KPK terkait kasus pungli yang dilakukan sejumlah pegawai KPK.

Harga Beras Naik, Presiden Jokowi Sebut Merupakan Dampak dari Krisis Pangan yang Melanda Dunia

Menurut Presiden Jokowi, harga beras yang mengalami kenaikan merupakan dampak dari krisis pangan yang sedang melanda dunia saat ini.

Berita Terkini

wave

Skandal Nepotisme di Kantor Wakil Bupati Parimo: Proyek Rehab Diduga "Diatur" untuk Keponakan Sendiri

Aroma Nepotisme menguat paska teridentifikasi ponakan Wabup mengerjakan Rehab ruangan wakil bupati Parigi moutong.

Nama Wakapolda Terseret Isu Bekingi PETI di Parigi Moutong, Helmi: Kita So Suruh Tangkap

Nama Wakapolda Sulteng, Brigjen Pol Dr. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, S.I.K., M.H., dicatut dalam pusaran PETI di Parigi Moutong.

Kapolres Parigi Moutong AKBP Hendrawan Agustian: Kami Akan Turunkan Tim Menyisir PETI Desa Tombi

Kapolres Parigi Moutong, AKBP Hendrawan Agustian, sebut akan turunkan tim untuk menyisir PETI di Desa Tombi.

Buntut Dugaan Pungli di PETI Desa Tombi, Polres Parigi Moutong Akan Panggil BPD dan Pemerintah Desa Setempat

Dugaan Pungli pemerintah desa Tombi terhadap pelaku tambang ilegal mendapat respon Polres Parigi moutong.

Dugaan Pungutan Liar Pemerintah Desa pada Penambangan Ilegal di Desa Tombi Mencuat

Setelah Sipayo, Giliran Desa Tombi coba melegalkan pungutan terhadap pelaku tambang ilegal yang tertuang dalam berita acara berkop surat BPD


See All
; ;