Bupati Alor Marah Bantuan PKH Disalurkan Melalui DPRD

<p>Foto: Ilustrasi Kartu PKH.</p>
Foto: Ilustrasi Kartu PKH.

Berita nasional, gemasulawesi– Bupati Alor, Amon Djobo marah bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH disalurkan melalui DPRD. Persoalan itu ramai diperbincangkan, usai beredar disalah satu grup media sosial.

“Itu video betul saya marah. Saya tidak ingat persis kapan karena saya sibuk. Saya marah karena bantuan PKH dibagikan melalui DPRD. Padahal, seharusnya tugas pemerintah daerah,” ungkapnya, Selasa 1 Juni 2021.

Dia menuturkan, bantuan PKH Alor itu diberikan ke salah satu partai politik. Dan dibagikan Ketua DPRD Alor kepada warga di wilayahnya, pasca badai seroja menerjang wilayah itu pada awal bulan April 2021 lalu.

Dia menyayangkan hal itu, sebab bantuan itu sebenarnya bersifat kemanusiaan namun diberikan ke partai politik.

Baca juga: Polsek Palu Selatan Bekuk Dua Pelaku Curanmor

Dia mengaku, tidak ambil pusing soal video yang beredar, karena apa yang dia sampaikannya merupakan fakta yang terjadi di lapangan.

Dia pun menyebut, siapa yang mengedarkan video itu dialah yang harus bertanggung jawab.

Baca juga: Ratusan Tenaga Guru di Parigi Moutong Ikut Bimtek PJJ

“Kita semua sama-sama urus negara ini dan tidak ada yang lebih hebat di negeri ini, tapi bantuan kemanusiaan itu harusnya pemerintah yang berikan kepada masyarakat, bukan DPRD,” kata dia.

Dalam video berdurasi 3 menit 9 detik itu terlihat Amon marah terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Kementerian itu.

Baca juga: Rehab Bendung dan Irigasi Gumbasa Tahap II Target Rampung 2023

Dia menuding, pihak Kementerian Sosial tidak menghargai pemerintah daerah Alor.

Dia pun lantas mengusir sejumlah staf Kementerian Sosial agar segera meninggalkan Kabupaten Alor secepatnya.

Baca juga: Mobil Truk Bermuatan Tabung Oksigen Masuk Jurang Kebun Kopi

“Saya akan segera bersurat ke Presiden Joko Widodo terkait itu,” ucapnya.

Bahkan dia menyuruh para staf Kementerian Sosial untuk tanya langsung ke Presiden dan Gubernur NTT terkait siapa dirinya.

Dia memarahi staf Kementerian Sosial di rumah jabatan Bupati Alor.

Baca juga: Baca juga: Verifikasi Validasi DTKS Parigi Moutong Dibawah 50 Persen

Baca juga: Pencarian Masita Hamzah di Perairan Banggai Berlanjut

...

Artikel Terkait

wave

Lolos TWK, 1271 Pegawai KPK Resmi Dilantik

Sebanyak 1271 pegawai Komisi Pemberantasan Kosupsi (KPK) lolos Tes Wawancara Kebangsaan (TWK), resmi dilantik di aula gedung KPK.

DLH Parimo: Hentikan Bangun Cottage di Pulau Tomini

Dinas Lingkungan Hidup Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menegaskan untuk menghentikan eksploitasi kawasan konservasi Pulau Tomini.

Kerajaan Bisnis Jual Beli Akun Youtube Terpercaya Milik Mario Ramdhani

Jual beli akun Youtube terpercaya dan telah terverifikasi oleh tim gemasulawesi.com adalah Mario Ramdhani asal bangka Belitung. Harga murah.

KRI Kurau Temukan Serpihan Pesawat Sriwijaya Air

KRI Kurau temukan serpihan pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di perairan kepulauan Seribu, properti korban SJ-182 route Jakarta - Pontianak

Kopaska Temukan Diduga Korban Pesawat Sriwijaya Air di Kedalaman 20 Meter

Tim penyelam Kopaska TNI AL temukan potongan jasad diduga korban pesawat Sriwijaya Air dari kedalaman 20 meter di perairan Kepulauan Seribu.

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Tukar Takdir: Mengulik Kisah Korban yang Selamat dari Kecelakaan Pesawat

Tukar Takdir adalah film tentang kecelakaan pesawat, tapi yang unik adalah film ini berfokus pada apa yang terjadi setelahnya

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.


See All
; ;