93 Pegawai Lakukan Pungli, MAKI Harap KPK Dapat Tangani Pelaku dengan Tegas

Ket. Foto: MAKI Mengatakan Mereka Mengharapkan KPK Dapat Menangani Pelaku Kasus Dugaan Pungli dengan Tegas (Foto/X/@KPK_RI)
Ket. Foto: MAKI Mengatakan Mereka Mengharapkan KPK Dapat Menangani Pelaku Kasus Dugaan Pungli dengan Tegas (Foto/X/@KPK_RI) Source: (Foto/X/@KPK_RI)

Nasional, gemasulawesi – Kemarin, tanggal 14 Januari 2024, MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) melalui koordinatornya, Boyamin Saiman, menyatakan pihaknya meminta Dewan Pengawas KPK untuk membuat rekomendasi agar pihak-pihak yang terlibat pungli diproses pidana.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyebutkan jika para pelaku tidak hanya dapat diproses secara etik.

Selain itu, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyampaikan KPK juga diminta untuk menangani para pelaku yang jumlahnya mencapai 93 orang tersebut dengan tegas.

Baca Juga:
Bersedia Jadi Saksi Meringankan untuk Firli Bahuri, Yusril Ihza Mahendra Akan Jalani Pemeriksaan Hari Ini

Menurut Boyamin, jika KPK tidak dapat menangani karena jumlahnya yang berada di bawah 1 milyar rupiah dan hanya termasuk level bawah, maka kasus pungli tersebut harus diproses oleh polisi.

MAKI juga mendesak KPK untuk melakukan pemecatan terhadap para pegawainya yang melakukan kasus pungli.

“Mereka harus dipecat jika dalam proses pidana dan prose etik terbukti pasti bersalah,” katanya.

Baca Juga:
Kasus Pungli Pegawai, ICW Himbau KPK Pastikan Rekrutmen Kedepankan Nilai Integritas

Boyamin menuturkan pihaknya mengingatkan KPK untuk dengan tegas melakukan proses etik dan memberikan rekomendasi pidana untuk marwah KPK dapat kembali.

Diketahui jika belakangan ini marwah dan kesan KPK menjadi jelek di mata masyarakat karena berbagai skandal yang dilakukan para pemimpinnya, seperti misalnya kasus Firli Bahuri.

“Para pegawai KPK seharusnya menerapkan apa yang selama ini digembar-gemborkan, yakni prinsip integritas,” tandasnya.

Baca Juga:
Agar Mampu Berperan di Pembangunan, Wakil Ketua MPR Sebut Kemudahan Akses Pendidikan Harus Konsisten Ditingkatkan

Menurut Koordinator MAKI tersebut, sekecil apapun bentuk korupsiya, yang juga termasuk ke dalam kasus pungli di rutan KPK sekarang ini, maka itu adalah sesuatu yang zero tolerance.

“Itu artinya nol toleran dan tidak boleh ada yang namanya dimaafkan,” tegasnya.

Dalam laporan sebelumnya, KPK menyatakan jika mereka telah mendapatkan nama-nama calon tersangka untuk kasus dugaan pungli yang terjadi di rutan KPK.

Baca Juga:
Buka Acara, Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadiri Forum Tahunan FRI di Unesa Hari Ini

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengungkapkan KPK telah memeriksa sekitar 190 saksi sejauh ini yang berkaitan dengan kasus pungli yang terjadi.

“Dari 190 saksi tersebut, kami banyak mendapatkan keterangan yang kami butuhkan,” jelasnya.

Alex menyampaikan bahwa dari keterangan-keterangan tersebut, KPK dapat menemukan siapa saja pelaku yang menjadi pelaku utama ataupun pelaku pasif. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Kunjungi Brunei Darussalam, Presiden Jokowi Hadiri Resepsi Pernikahan Pangeran Mateen

Dalam kunjungannya ke Brunei Darussalam, Presiden Jokowi dikabarkan menghadiri acara resepsi pernikahan Pangeran Mateen.

93 Orang Terlibat Kasus Pungli, Dewas KPK Sebut Mulai dari Pegawai hingga Kepala Rutan

Menurut salah satu anggota Dewan Pengawas KPK, 93 orang pegawai KPK yang terlibat pungli adalah pegawai hingga kepala rutan.

Gratis untuk Kelompok Rentan, Vaksin Covid 19 Berbayar Telah Berlaku di Jakarta

Dinkes Jakarta mengungkapkan vaksin Covid-19 berbayar telah berlaku di Jakarta dengan kebijakan gratis untuk kelompok kategori resiko tinggi

Berbagai Keberhasilan Dicapai dalam Aktivitas Pengendalian Iklim, Menteri LHK Nyatakan Tidak Lepas dari Peran Masyarakat

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan keberhasilan yang dicapai dalam aktivitas pengendalian iklim tidak terlepas dari partisipasi masyarakat.

Berita Terkini

wave

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.

KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC BRI

KPK memanggil Irni Palar dan menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi pengadaan mesin EDC senilai Rp2,1 triliun.


See All
; ;