Soal Bansos, Wapres Tegaskan Diberikan Pemerintah untuk Semua Masyarakat yang Berhak Menerimanya

Ket. Foto: Wapres Menyatakan Pemberian Bansos oleh Pemerintah Adalah untuk Masyarakat yang Berhak Menerimanya (Foto/X/@Kiyai_MarufAmin)
Ket. Foto: Wapres Menyatakan Pemberian Bansos oleh Pemerintah Adalah untuk Masyarakat yang Berhak Menerimanya (Foto/X/@Kiyai_MarufAmin) Source: (Foto/X/@Kiyai_MarufAmin)

Nasional, gemasulawesi – Dalam keterangan pers di Sleman kemarin, tanggal 9 Januari 2024, Wakil Presiden Maruf Amin menekankan jika bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah diberikan untuk masyarakat yang berhak menerimanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan bantuan sosial tidak ditujukan untuk 1 kelompok tertentu.

Diketahui jika Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan hal tersebut sebagai respons terhadap kekhawatiran sejumlah pihak yang menyatakan bahwa penyaluran bansos dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu menjelang Pemilu seperti sekarang.

Baca Juga:
Upaya Jaga Stabilitas Kamtibmas, Polri Perpanjang Masa Kerja Satgas Damai Cartenz di Papua hingga 31 Desember 2024

“Tidak ada keharusan untuk masyarakat memilih kandidat tertentu demi memperoleh bansos dan saya juga belum mendapatkan laporan terkait hal yang dikhawatirkan banyak pihak tersebut,” katanya.

Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bansos telah lama disalurkan untuk membantu kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia yang berada dalam keadaan tidak mampu.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden Maruf Amin mencontohkan pemberian bansos saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kecamatan Prambanan yang dilakukannya.

Baca Juga:
Dapat Undangan dari Sultan Brunei, Presiden Jokowi Akan Hadiri Acara Pernikahan Putra Mahkota Pangeran Mateen

“Saat saya memberikan bansos tersebut, saya tidak memberikan arahan-arahan tertentu,” jelasnya.

Dia kemudian mengungkapkan harapannya agar yang lainnya juga melakukan hal yang sama saat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.

Sebelumnya, di pekan lalu saat ditemui di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Wapres berpendapat jika pemerintah sebaiknya mengurangi pemberian bantuan sosial sedikit demi sedikit.

Baca Juga:
Kunjungan Kerja ke Luar Negeri, Presiden Jokowi Dikabarkan Telah Tiba di Filipina Selasa Malam

Hal itu, menurutnya jika pemberian bantuan sosial dilakukan terus menerus maka sama dengan melestarikan kemiskinan.

“Saya mengharapkan anggaran pemerintah untuk tahun 2024 ini tidak hanya difokuskan untuk bantuan sosial saja,” akunya.

Maruf Amin menuturkan pemerintah dapat mengalokasikan anggarannya untuk pemberdayaan sosial di masyarakat yang bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan.

Baca Juga:
Sebagai Saksi Kasus Dugaan Suap, KPK Periksa Pengacara Mantan Wamenkumham Sekaligus Asisten Pribadinya Hari Ini

“Peningkatan kapasitas pengusaha itu penting agar tidak hanya berada di tingkat UMKM saja,” terangnya.

Dan oleh karenanya, Wapres menjelaskan jika pemerintah akan terus mendorong pemberdayaan pengusaha UMKM agar nantinya mereka menjadi pengusaha menengah dan juga pengusaha yang besar.

Menurut Wapres, pengusaha UMKMK di Indonesia seharusnya jangan stunting terus.

Baca Juga:
Berkaca pada Kasus Rafael Alun, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Lapor LHKPN

“Agar tidak terus terkena stunting, maka itu dinaikkan,” tandasnya. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Jaga Stok dan Kestabilan Harga, BUMN Pangan Akan Impor 20 Ribu Ton Daging Sapi dari Brazil

BUMN Pangan, ID Food, menyatakan akan melakukan impor daging sapi sebanyak 20 ribu ton untuk keperluan puasa dan Idul Fitri.

Tuntaskan Kasus Pemerasan Terlebih Dahulu, Polisi Sebut Nantinya Akan Selidiki Tindak Pidana Pencucian Uang Firli Bahuri

Menurut polisi, mereka akan mengusut kasus tindak pidana pencucian uang Firli Bahuri setelah kasus pemerasan selesai.

Jadi Penghubung Komunikasi Ulama dan Pemerintah, Wapres Ma’ruf Amin Dukung Pembentukan Forum Mujadalah Kyai Kampung

Kemarin, dalam audiensi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan dukungannya untuk pembentukan Forum Mujadalah Kyai Kampung.

Banyak yang Rusak Akibat Gempa Magnitudo Kecil, BNPB Sebut Harus Ada Evaluasi Cara Membangun Rumah

BNPB menyampaikan cara membangun rumah di Indonesia harus dievaluasi karena banyak yang rusak akibat gempa dengan magnitudo kecil.

Berita Terkini

wave

Emas Berdarah Parigi Moutong di Balik Bayang-Bayang Hukum

Aktifitas tambang ilegal di Desa Buranga dan Tombi, hanya berjarak kurang lebih 40 kilometer dari Polres Parigi moutong.

Hanya Sehari Pasca-Penertiban Polda Sulteng, Kades Karya Mandiri Diduga Ijinkan Tambang Ilegal Kembali Beroperasi

Kepala Desa Karya Mandiri di Kecamatan Ongka malino Parigi Moutong diduga terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.

Sayutin Budianto Instruksikan Kader NasDem Parigi Moutong Tegak Lurus demi Restorasi 2029

Dalam arahannya, Sayutin menekankan pentingnya loyalitas tunggal seluruh kader dan legislator untuk tegak lurus mengikuti komando Ketua DPW.

Menatap Pemilu 2029: Nilam Sari Lawira Targetkan NasDem Pimpin DPRD Sulteng dan Parigi Moutong

Di bawah kepemimpinannya Nilam Sari Lawira yakin Nasdem akan menangkan perebutan dominasi suara di Wilayah Sulawesi tengah.

Kabut di Tambang Parigi Moutong: "Gertak Sambal" Polda Sulawesi Tengah Dalam Penertiban PETI

Operasi penyisiran Disinyalir tanpa hasil dari Polda Sulawesi tengah saat ini, akibat operasi itu dinilai hanya aksi seremonial.


See All
; ;