Nasional, gemasulawesi – Beberapa waktu yang lalu, Megawati Soekarnoputri menyatakan jika ada pihak yang mau berkuasa mau bertindak seperti zaman Orde Baru yang menuai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk PAN.
PAN menyebutkan jika menurut pihaknya pemerintah saat ini dilahirkan dari reformasi yang telah melakukan koreksi dari rezim sebelumnya.
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menyampaikan jika praktik korupsi dan nepotisme di masa lalu menjadi sejarah kelam bangsa Indonesia.
Baca: Prabowo dan Gibran Absen Kampanye Hari Pertama, TKN Sebut Merupakan Strategi yang Sengaja Diambil
“Indonesia tidak boleh kembali ke masa-masa itu yang telah kita semua lewati,” katanya.
Menurut Viva, saat ini demokrasi telah berjalan dengan peningkatan yang lebih baik dari sebelumnya.
“Sehingga jika ada yang menyebutkan pemerintahan sekarang ini otoriter, maka itu adalah sesuatu yang berlebih dan juga tidak masuk akal,” katanya.
Baca: Megawati Singgung Orde Baru, Partai Demokrat Ungkap Memahami Kekhawatirannya
Viva menegaskan mekanisme demokrasi saat ini tidak ada yang tertutup dimana semua orang bebas berpendapat dan juga berpikir kritis.
“Tidak ada intimidasi yang dilakukan oleh kekuasaan,” ujarnya.
Viva Yoga Mauladi menambahkan jika alat kontrol yang ada saat ini juga semakin beragam, yang salah satunya adalah media sosial.
Baca: Kampanye Dimulai, Cak Imin Sebut Seluruh Daerah di Jawa Timur Target Perolehan Suara
“Keberadaan media sosial juga dapat menjadi alat kontrol dan pengawas kebijakan kekuasaan,” tekannya.
Viva lantas mengajak semua pihak untuk fokus pada jual ide ataupun gagasan.
“Kita semua tidak menginginkan adanya framing dan diksi negatif, jangan menjualnya,” tegasnya.
Viva menilai jika pemerintah saat ini tidak mau menjadi seperti rezim Orde Lama ataupun Orde Baru seperti yang pernah dialami oleh rakyat Indonesia dahulu.
“Tetapi era reformasi ini akan diwarnai dengan nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, kesetaraan, toleransi dan juga nilai keadaban,” ucapnya.
Di pihak lain, Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, menjelaskan maksud dari pernyataan Megawati Soekarnoputri tersebut.
Hasto membeberkan contoh yang sederhana adalah lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi saja dapat diintervensi oleh kekuasaan.
“Sehingga ada proses yang jelas tidak tepat melalui campur tangan paman Gibran,” imbuhnya.
Hasto menerangkan jika kejadian tersebut yang dimaksudkan oleh Megawati Soekarnoputri sebagai kekuasaan yang menindas.
Baca: Resmi Memulai Kampanye, Anies Baswedan Lakukan Doa Bersama dan Sungkem Ibunda Terlebih Dahulu
Hasto mengajak seluruh partai politik yang ikut dalam Pemilu 2024 agar berpolitik dengan baik dan juga jujur. (*/Mey)
