Aliran Dana Tutup Kasus BTS Berasal dari Kesaksian 1 Orang, Kejagung Akui Belum Dapat Bukti yang Cukup untuk Lakukan Langkah Hukum Lanjutan

<p>Ket. Foto : Kejagung Akui Masih Mengumpulkan Bukti yang Cukup untuk Lanjutkan Kasus Hukum Kasus BTS Kominfo<br />
(Foto/Instagram/@ivoivo0037)</p>
Ket. Foto : Kejagung Akui Masih Mengumpulkan Bukti yang Cukup untuk Lanjutkan Kasus Hukum Kasus BTS Kominfo (Foto/Instagram/@ivoivo0037)

Nasional, gemasulawesi – Hadirnya Menpora Dito Ariotedjo di sidang kasus korupsi BTS Kominfo ini seakan menambah panas suasana yang ada.

Dalam sidang BTS Kominfo tersebut, Menpora Dito Ariotedjo membantah menerima duit pelicin demi mengamankan perkara BTS Kominfo.

Sidang BTS Kominfo yang menjadikan Menpora Dito Ariotedjo sebagai saksi ini juga diketahui disiarkan secara langsung di televisi nasional.

Baca: Dipakai Keperluan Pribadi, KPK Ungkap Pungutan Uang dari ASN ke Syahrul Yasin Limpo Digunakan untuk Bayar Cicilan Mobil Alphard dan Kartu Kredit

Menjadi sorotan banyak pihak dan banyak yang mengatakan terkesan menunda-nunda, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengakui belum mendapatkan bukti yang cukup untuk mereka melakukan langkah hukum lanjutan.

Aliran uang yang dipakai untuk menutup kasus ini sebagai biaya diketahui disebutkan oleh salah satu terdakwa dalam salah satu persidangan.

Namun, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus, Febrie Adriansyah, mengakui jika Kejaksaan masih mencari bukti-bukti untuk menguatkan duduk perkara tersebut.

Baca: Telah Dikaji Hingga Akan Masuk PSN, Menko Airlangga Ungkap Rencana Kereta Cepat Whoosh Berlanjut Hingga Surabaya

Hal itu dikarenakan pengakuan salah satu tersangka dilaporkan belum kuat dan belum dapat dijadikan bukti yang cukup untuk kasus ini.

Dan karenanya Kejagung juga belum dapat melakukan langkah hukum lanjutan untuk ke depannya.

Diketahui juga jika kasus BTS Kominfo ini melibatkan salah satu mantan menteri dari partai Nasdem, Johnny G Plate.

Baca: Belum Juga Mengumumkan Calonnya, Ganjar Pranowo Sempat Ungkap Kriteria Bacawapres Idamannya di Kuliah Umum Unpar

“ Kita masih mendalami mengenai perkara ini,” katanya.

Kasus BTS Kominfo ini merugikan negara senilai 8,03 trilyun dan di dalamnya terdapat biaya tutup kasus yang berjumlah 243 milyar rupiah.

Diakui oleh Febrie Adriansyah jika saat ini Kejagung masih terus mengejar pengungkapan perkara tersebut sebelum membukanya ke publik lebih lanjut.

Baca: Luhut sedang Jalani Perawatan Kesehatan, Jokowi Putuskan Tunjuk Erick Thohir Sebagai Menko Marves Ad Interim

Biaya tutup kasus yang dimaksud dalam kasus BTS Kominfo ini adalah biaya yang digunakan untuk menutup kasus tersebut agar tidak sampai berujung ke proses penyidikan.

Aliran uang biaya tutup kasus ini juga mengalir total ke 11 penerima.

Adapun Menpora Dito Ariotedjo yang diduga terlibat dalam kasus korupsi BTS Kominfo ini bukanlah salah satu pihak yang disebutkan menerima aliran uang tutup kasus.

Baca: MK Akan Putuskan Usia Capres dan Cawapres, Pakar Hukum Minta Agar Ditetapkan dengan Jujur serta Adil

Namun, Dito Ariotedjo disebut menerima uang pelicin untuk memuluskan proyek BTS Kominfo oleh 2 orang, yakni Resi Yuki Bramani yang merupakan karyawan PT Mora Telematika dan Irwan Hermawan. (*/Mey)

Editor: Muhammad Azmi Mursalim                    

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di: Google News

 

 

...

Artikel Terkait

wave

Dipakai Keperluan Pribadi, KPK Ungkap Pungutan Uang dari ASN ke Syahrul Yasin Limpo Digunakan untuk Bayar Cicilan Mobil Alphard dan Kartu Kredit

Nasional, gemasulawesi – Salah satu kasus yang menjadi perhatian masyarakat saat ini adalah tentang Syahrul Yasin Limpo atau SYL yang terlibat korupsi di Kementerian Pertanian yang dahulu dipimpinnya. Bersamaan dengan kasus korupsinya tersebut, Syahrul Yasin Limpo juga disebut-sebut bersama 2 anak  buahnya yang lain meminta uang dari ASN Kementerian Pertanian yang lain. Wakil Ketua KPK, [&hellip;]

Telah Dikaji Hingga Akan Masuk PSN, Menko Airlangga Ungkap Rencana Kereta Cepat Whoosh Berlanjut Hingga Surabaya

Nasional, gemasulawesi – Beroperasinya Whoosh sebagai kereta cepat dari Jakarta menuju Bandung disambut hangat oleh masyarakat yang mengakui jika kereta tersebut memudahkan mereka menempuh jarak yang lebih singkat antara 2 kota. Salah satu hal yang menggembirakan lainnya adalah pemerintah berencana untuk memperpanjang jalur kereta cepat Whoosh hingga ke Surabaya. Diketahui jika rencana kereta cepat Whoosh [&hellip;]

Belum Juga Mengumumkan Calonnya, Ganjar Pranowo Sempat Ungkap Kriteria Bacawapres Idamannya di Kuliah Umum Unpar

Nasional, gemasulawesi – Disebut sebagai salah satu capres terkuat untuk pemilu Indonesia di tahun 2024 nanti, Ganjar Pranowo kerap menjadi sorotan masyarakat. Meski ada juga yang mengatakan jika dia tidak ada bedanya seperti Jokowi yang dijuluki petugas partai, namun isu-isu mengenai Ganjar Pranowo tetap menarik untuk disimak. Salah satu isu yang menjadi sorotan nasional saat [&hellip;]

Luhut sedang Jalani Perawatan Kesehatan, Jokowi Putuskan Tunjuk Erick Thohir Sebagai Menko Marves Ad Interim

Nasional, gemasulawesi – Hari ini, 11 Oktober 2023, Presiden Jokowi dilaporkan telah menunjuk Erick Thohir sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim menggantikan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Diketahui jika Jokowi menunjuk Erick Thohir sebagai Menko Marves Ad Interim dikarenakan Luhut Binsar Panjaitan sedang menjalani perawatan kesehatan dikarenakan kondisi kesehatannya yang [&hellip;]

MK Akan Putuskan Usia Capres dan Cawapres, Pakar Hukum Minta Agar Ditetapkan dengan Jujur serta Adil

Nasional, gemasulawesi – Pemilu yang akan digelar sebentar lagi membuat suhu politik di Indonesia menjadi semakin memanas sehingga berbagai persoalan yang terkait hal tersebut menjadi sorotan masyarakat termasuk soal putusan Mahkamah Konstitusi mendatang. MK yang merupakan singkatan dari Mahkamah Konstitusi diketahui akan segera memutuskan usia capres dan cawapres. Mengetahui hal tersebut, salah seorang pakar hukum [&hellip;]

Berita Terkini

wave

Yana Mulyana Bebas Bersyarat Setelah Vonis Kasus Korupsi Pengadaan CCTV Bandung

Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana menjalani bebas bersyarat usai divonis penjara kasus korupsi proyek CCTV Bandung Smart City.

Polres Pasaman Tangkap 15 Pelaku Tambang Emas Ilegal di Batang Air Sibinail

Satreskrim Polres Pasaman amankan 15 pelaku tambang emas ilegal beserta mesin dompeng di Kecamatan Rao.

Pemerintah Pusat Perbaiki dan Bangun Ulang Gedung Pemkab dan DPRD Kediri Pascakerusuhan

Kementerian PUPR membangun ulang gedung DPRD dan memperbaiki kantor Pemkab Kediri usai kerusuhan yang terjadi Agustus 2025.

Pemerintah Genjot Distribusi Beras SPHP Lewat Ritel Modern Demi Percepat Akses Masyarakat

Distribusi 800 ribu ton beras SPHP diperluas ke ritel modern untuk menjaga ketersediaan dan harga pangan tetap stabil.

Pemerintah Banten Pastikan Program Sekolah Gratis dan MBG Berjalan Baik di Serang

Gubernur Banten tinjau pelaksanaan sekolah gratis dan MBG di Serang, pastikan distribusi bantuan lancar dan tepat sasaran.


See All
; ;