Internasional, gemasulawesi – Berdasarkan laporan, para ahli mengatakan jika tindakan atau kebijakan pemerintah AS terhadap warga Palestina, menunjukkan jika pemerintahan Joe Biden secara terbuka mengakui bahaya yang dihadapi oleh warga Palestina.
Para ahli yang tidak disebutkan namanya tersebut menyebutkan jika kebijakan AS tersebut termasuk dengan memberikan sanksi untuk sejumlah pemukim penjajah Israel yang melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
“Namun, sejujurnya langkah-langkah yang dilakukan tersebut tidak akan mengubah dinamika perang yang masih dilakukan hingga sekarang,” ujar salah satu dari mereka.
Dia juga menambahkan jika langkah-langkah yang diambil pemerintah AS tersebut juga tidak akan membuat perubahan untuk tingkat dukungan terhadap Joe Biden di kalangan pemilih Arab dan juga Muslim di Amerika Serikat.
Diketahui jika sanksi ini dijatuhkan di tengah meningkatnya kekerasan yang dilakukan para pemukim penjajah Israel selama beberapa tahun terakhir ini, yang juga ditambah perang yang terjadi sekarang yang membuat hal tersebut semakin parah.
Terkait sanksi tersebut, Jake Sullivan, yang merupakan penasihat keamanan nasional Presiden Joe Biden, menyatakan jika kekerasan ini membuat ancaman besar terhadap perdamaian, keamanan dan juga stabilitas untuk wilayah Tepi Barat, penjajah Israel dan juga kawasan Timur Tengah.
“Ini juga akan mengancam keamanan nasional dan kepentingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat,” ujarnya.
Itu dikatakannya dalam pernyataan publik minggu lalu menyusul berita tentang sanksi yang dijatuhkan AS untuk para pemukim penjajah Israel.
Salah satu profesor emeritus sejarah Timur Tengah di Universitas Stanford, Joel Beinin, menyampaikan jika tidak akan ada yang terjadi di Tepi Barat tanpa persetujuan pemerintah penjajah Israel.
“Saya juga tidak melihat para pemilih di AS mengubah ketidaksetujuan mereka terhadap dukungan yang ditunjukkan Joe Biden terhadap perang penjajah Israel di Jalur Gaza,” jelasnya.
Mohamed Gula yang merupakan direktur penyelenggara nasional Emgage yang adalah sebuah kelompok advokasi pemilu Muslim, menuturkan jika Amerika Serikat telah lama mendukung gagasan solusi 2 negara, namun, tidak memiliki langkah-langkah akuntabilitas untuk mendukung kebijakan tersebut. (*/Mey)