Internasional, gemasulawesi – Baru-baru ini, wakil perwakilan Turkiye di PBB menyatakan jika penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB telah menjadi alat yang sewenang-wenang dan tentu saja merugikan.
Asli Guven yang merupakan wakil perwakilan Turkiye di PBB menyampaikan saat pertemuan Majelis Umum PBB jika diperlukan reformasi Dewan Keamanan PBB yang tidak dapat disangkal dan ditunda.
Lebih lanjut, perwakilan Turkiye di PBB itu menegaskan proses reformasi Dewan Keamanan PBB diperlukan untuk mengatasi dan juga menghilangkan kelemahan dari hak veto yang ada saat ini.
Baca Juga:
Serbu Kota Nablus di Tepi Barat, Penjajah Israel Buat 13 Warga Palestina Terluka
Menurut Guven, penggunaan hak veto telah menjadi alat yang sewenang-wenang dimana kebaikan bersama dikorbankan demi kepentingan individu tertentu.
“Tidak adanya tindakan yang diambil terhadap Jalur Gaza yang sedang berperang saaat ini adalah salah satu contoh dan bukti nyata,” katanya.
Dia menambahkan jika dengan mengejar kepentingan pribadi dalam badan ini tidak hanya melemahkan multilaterisme, namun, sesungguhnya itu juga melemahkan kredibilitas seluruh sistem PBB.
“Dewan Keamanan tidak dapat melakukan adopsi 1 resolusi pun mengenai Jalur Gaza selama lebih dari sebulan, meskipun semua orang mengetahui terdapat seruan dari komunikasi internasional dengan jutaan orang yang turun ke jalan di seluruh dunia menuntut agar agresi dihentikan,” jelasnya.
Guven menerangkan pada akhirnya 2 resolusi yang akhirnya diadopsi gagal menyerukan apa yang diperlukan untuk menghentikan agresi Israel yang terus berlanjut di Gaza.
Di sisi lain, Kepala Bantuan PBB, Martin Griffiths, dalam kesempatan terpisah menyampaikan peringatannya bahwa sektor kesehatan di Jalur Gaza semakin buruk akibat serangan gencar Israel.
Martin Griffiths menuturkan sektor kesehatan di Gaza perlahan-lahan terhenti karena rumah sakit terus mendapatkan serangan yang tidak berhenti hingga sekarang.
“Jika sistem kesehatan akhirnya runtuh, ibu hamil tidak dapat melahirkan bayinya dengan selamat, anak-anak tidak dapat mendapatkan vaksin, dan mereka yang sakit dan terluka tidak dapat mendapatkan pengobatan,” ungkapnya.
Juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, menerangkan jika sekitar 350.000 orang dengan penyakit kronis dan sekitar 485.000 orang dengan gangguan kesehatan mental terus mengalami gangguan dalam pengobatan yang memang mereka perlukan. (*/Mey)
