OTT Bupati Banggai Laut, KPK Turut Amankan 16 Orang

<p>Foto: Press conference di Gedung KPK terkait Operasi Tangkap Tangan, Jumat 4 Desember 2020.</p>
Foto: Press conference di Gedung KPK terkait Operasi Tangkap Tangan, Jumat 4 Desember 2020.

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Informasi terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, 16 orang turut diamankan saat OTT Bupati Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah.

“OTT KPK dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemda Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2020,” ungkap Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango saat press conference di Gedung KPK, Jumat 4 Desember 2020.

Ia mengatakan, dari kegiatan OTT KPK telah mengamankan 16 orang itu Kamis 3 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wita di beberapa tempat. Yaitu Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah.

Baca juga: Berita Terbaru Sulawesi Tengah, Selain Bupati Banggai Laut, KPK OTT Rekanan Swasta

Rincian 16 orang terjaring OTT KPK sebagai berikut, WB sebagai Bupati Banggai Laut, WT sebagai ajudan Bupati Banggai Laut, RSG orang kepercayaan Bupati juga sebagai Komisaris Utama PT ABG, HPO sebagai direktur PT RWI, HTO sebagai komisaris PT BBP.

Selanjutnya, keenam DK sebagai direktur PT AKM, MAR sebagai Dirut PT BB sekaligus direktur PT RAP, AHO direktur PT APD, HWG pihak swasta, BM sebagai Kepala Dinas PU Banggai Laut, RHP Kabid Cipta Karya Dinas PU Banggai Laut, WK adalah istri HTO.

“Selain itu, juga turut ditangkap RMN sebagai Calon wakil bupati Banggai Laut, HRS dan TUK serta KA adalah pihak swasta,” terangnya.

Baca juga: Bermula Dari OTT SGD 96700, KPK Tetapkan Direktur PT INTI Sebagai Tersangka

Dalam upaya penindakan korupsi kata dia, KPK komitmen lebih mengedepankan Langkah tegas dan profesional, terlebih saat menghadapi Pilkada serentak di 270 daerah.

KPK berpedoman Pilkada tetap berjalan, namun penegakan hukum tidak terganggu dengan adanya penyelenggaraan Pemilu.

Sebelumnya diberitakan, selain Bupati Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah Wenny Bukamo, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menangkap rekanan swasta.

Baca juga: Rumah Sakit Raja Tombolotutu Parimo Punya Direktur Baru

“Benar telah terjadi giat penangkapan terhadap penyelenggara negara yang diduga bupati dan juga beberapa pihak. Ada dari penyelenggara negara dan pihak swasta,” ungkap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Namun, KPK saat ini belum bisa menyampaikan lebih detil terkait kasus apa dan juga berapa jumlah uang yang diamankan dalam OTT itu.

“Tentang jumlah, dalam hal apa, duitnya berapa kami masih melakukan pemeriksaan sehingga tidak bisa lebih detil dalam tempo sekarang. Nanti kami akan ‘update’ karena teman-teman masih melakukan pemeriksaan di sana,” jelasnya.

Ia hanya memastikan, ada penyelenggara negara dan pihak swasta yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Baca juga: Bupati Lampung Utara Terjaring OTT KPK

Laporan: Muhammad Rafii

...

Artikel Terkait

wave

Awasi Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Siapkan Ribuan PTPS

Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, telah menyiapkan ribuan Pengawas Tempat Pemungutan Suara atau PTPS untuk awasi pelanggaran Pilkada.

Kesbangpol Fasilitasi Bantuan Usaha untuk Eks Napiter

Kesbangpol Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah fasilitasi bantuan usaha untuk eks Napiter, usai menjalani hukuman di Lapas Nusakambangan.

Tiga Nama Lulus Seleksi Kompetensi Jabatan Sekda

Tiga dari empat nama pendaftar lulus seleksi kompetensi jabatan Sekretaris daerah atau Sekda Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.

Ini Larangan untuk ASN Jelang Pilkada 2020

Jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah, Tim Desk Pilkada Parigi Moutong menyebut ada beberapa larangan untuk Aparatur Sipil Negara atau ASN.

Poling Seleksi Jabatan Sekda Bukan Produk BKPSDM

BKPSDM Kabupaten Parigi moutong Provinsi Sulawesi Tengah menyebut poling seleksi jabatan Sekda Parimo bukan produknya.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;