Terkait Realisasi Anggaran, Erick Thohir Sebut Akan Mencoba Dapat Menjaga Konsistensi daripada Serapan di Tahun 2024

Ket. Foto: Erick Thohir Menyatakan Akan Mencoba Dapat Menjaga Konsistensi daripada Serapan di Tahun 2024 untuk Realisasi Anggaran
Ket. Foto: Erick Thohir Menyatakan Akan Mencoba Dapat Menjaga Konsistensi daripada Serapan di Tahun 2024 untuk Realisasi Anggaran Source: (Foto/ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

Ekonomi, gemasulawesi – Menteri BUMN, Erick Thohir, menyatakan jika realisasi anggaran tahun 2024 per 3 Juni 2024 baru mencapai 35.06 persen atau 99,68 miliar rupiah dari pagu anggaran yang telah disesuaikan oleh Kementerian Keuangan yang sebesar 284,4 miliar rupiah dari sebelumnya 308 miliar rupiah.

Menteri BUMN menyampaikan pihaknya mencoba di tahun 2024 sekarang, akan dapat menjaga konsistensi daripada serapan.

Erick Thohir menambahkan tentu 98 hingga 99 persen lebih dari yang dapat dilakukan.

Baca Juga:
Terkait Isu Berkurangnya Nilai Investasi di IKN, Bahlil Lahadalia Tegaskan Tidak Benar dan Dibuktikan Melalui Progres yang Tetap Berjalan

Dalam keterangannya kemarin, 7 Juni 2024, dia memaparkan realisasi anggaran tahun 2023 mencapai 98,57 persen atau sekitar 238,07 miliar rupiah dari pagu anggaran yang ditetapkan sekitar 241,52 miliar rupiah.

“Di realisasi anggaran tahun 2023, kita dapat menyerap hingga 98,57 persen dari 238 miliar rupiah yang sebelumnya dari pagunya sebanyak 241 miliar rupiah,” katanya.

Dikutip dari Antara, dia menyatakan pada tahun anggaran 2025, pagu indikatif Kementerian BUMN mengalami penurunan dari tahun yang sebelumnya.

Baca Juga:
Telah Sangat Produktif, Menteri ESDM Yakin Kerja Sama Strategis Indonesia dan Inggris Akan Tetap Terjalin Baik di Masa Mendatang

Diketahui jika berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas pada tanggal 5 April 2024, pagu indikatif Kementerian BUMN tahun 2025 ditetapkan 277 miliar rupiah.

Disebutkan jika itu terbagi dalam Program Dukungan Manajemen sekitar 197 miliar rupiah dan Program Pengembangan Pengawasan BUMN sekitar 80 miliar rupiah.

Dikatakan jika pagu indikatif tersebut lebih rendah sekitar 16 persen dari usulan awal Kementerian BUMN yang sekitar 328 miliar rupiah, juga lebih rendah sekitar 10 persen dari pagu anggaran 2024 yang sebanyak 308 miliar rupiah.

Baca Juga:
Indonesia Miliki Utang Jatuh Tempo Mencapai 800,33 Triliun Rupiah pada 2025, Menkeu Tegaskan Tidak Jadi Masalah Selama Kondisi Stabil

Erick mengatakan dalam rangka mendukung tercapainya peningkatan kontribusi BUMN kepada negara dan masyarakat, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar 66 miliar rupiah sehingga untuk jumlah total anggaran Kementerian BUMN untuk tahun 2025 menjadi 344 miliar rupiah.

Dia melanjutkan untuk target dividen APBN tahun anggaran 2023 tercapai sebesar 81 triliun rupiah dan target dividen tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2025 diusulkan meningkat. (*/Mey)

...

Artikel Terkait

wave
Brazil, Australia dan Inggris Terdepan, Wapres Ungkap Menginginkan Indonesia Menjadi Produsen Halal Terbesar di Dunia

Wakil Presiden mengatakan menginginkan Indonesia menjadi produsen halal paling besar di dunia, bukan hanya menjadi konsumen halal terbesar.

Mulai Berlaku 3 Mei, Bapanas Sebut Relaksasi Harga Acuan Pembelian Gula di Tingkat Produsen Berlanjut hingga Akhir Oktober

Kepala Bapanas menyampaikan relaksasi harga acuan pembelian gula di tingkat produsen berlanjut hingga akhir bulan Oktober.

Untuk Menjaga Inflasi, Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Mengikuti Pertemuan Virtual yang Digelar Kementerian Dalam Negeri Setiap Pekan

Mendagri menginstruksikan kepala daerah untuk mengikuti pertemuan virtual Kementerian Dalam Negeri setiap minggunya.

Atas Langkah Perluasan Pemberian Izin Tambang ke Ormas, PBNU Sampaikan Terima Kasih kepada Presiden Jokowi

PBNU menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas langkah perluasan pemberian izin tambang ke organisasi masyarakat.

Berkaitan dengan Pemberian Hak kepada Ormas untuk Mengelola Pertambangan, Menteri LHK Tegaskan Telah Sesuai dengan Ketentuan UUD

Menteri LHK menegaskan pemberian hak untuk mengelola pertambangan kepada ormas telah sesuai dengan ketentuan UUD.

Berita Terkini

wave

Purbaya Hadapi Tantangan Pajak dan Kepercayaan Investor sebagai Menteri Keuangan Baru

Purbaya Yudhi Sadewa dihadapkan pada tantangan membangun kepercayaan investor global dan memperbaiki penerimaan pajak nasional.

Pemerintah Genjot Pembangunan Perikanan Tangkap di Indonesia Timur

KKP perkuat fasilitas perikanan tangkap di Papua, Maluku, dan NTT untuk tingkatkan produktivitas, pengelolaan, dan kesejahteraan nelayan.

Menlu Sugiono Pastikan Hak Pendidikan dan Penyelesaian Kasus Penembakan Staf KBRI Lima

Menlu Sugiono berjanji menjamin pendidikan anak almarhum Zetro dan kawal penyelidikan kasus penembakan di Peru.

KPK Ungkap Lobi dan Penyimpangan Kuota Haji 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi

KPK selidiki lobi agen perjalanan haji, penyimpangan pembagian kuota haji tambahan hingga kerugian negara Rp1 triliun lebih.

KPK Telusuri Dugaan Penyembunyian Aset oleh Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer

KPK menyelidiki dugaan penyembunyian aset oleh Immanuel Ebenezer terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker.


See All
; ;