DPUPRP Usul Empat Jembatan Rusak Dapat Bantuan BNPB

<p>Foto: Jembatan Desa Baliara yang Putus.</p>
Foto: Jembatan Desa Baliara yang Putus.

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Empat jembatan rusak di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) diusulkan mendapatkan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Empat titik jembatan rusak itu adalah prasarana yang putus pasca akibat banjir beberapa bulan lalu,” ungkap Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parigi Moutong, I Wayan Mudana, di ruang kerjanya, Rabu 4 November 2020.

Ia mengatakan, berkaitan dengan itu DPUPRP Parigi Moutong sebagai dinas teknis melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parimo, mengusulkan untuk mendapatkan Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB.

Baca juga: Pasca Gempa Magnitudo 7,2 Malut, Satu Orang Meninggal Dunia

Dan untuk mendapatkan bantuan DSP itu, pihaknya sudah dimintai data-data teknis dan itu sudah dipenuhi.

“Data yang dibutuhkan untuk Bantuan Dana Siap Pakai itu sudah diserahkan langsung Sekretaris BPBD Parimo ke BNPB,” terangnya.

Menurut informasi kata dia, empat titik jembatan yang diusulkan itu seluruhnya mendapat persetujuan BNPB.

Baca juga: Dugaan Korupsi Jembatan IV Palu Sulteng, Negara Merugi Puluhan Miliar

Tiga jembatan itu adalah jembatan Desa Baliara – Parigi Mpu’u, Jembatan Desa Air Panas dan Jembatan Desa Gangga.

“Sedangkan jembatan yang tidak disetujui itu adalah jembatan Desa Kayuboko karena penanganannya kecil,” jelasnya.

Menurut BNPB, nilai pekerjaan jembatan Desa Kayuboko bisa dijangkau Anggaran Kabupaten. Dan juga jembatan itu tidak memutus akses transportasi masyarakat.

Baca juga: Parimo Akhirnya Terima Puluhan Miliar Dana Hibah Korban Gempa

Sehingga, BNPB tidak menyetujuinya. Tetapi, ketiga jembatan yang disetujui itu, sesuai fakta memutus akses masyarakat,

“Akhirnya, tiga jembatan itu diprioritaskan mendapat bantuan pasca bencana,” urainya.

Ia mengatakan, pelaksanaan pekerjaan tiga jembatan itu akan dilakukan tahun 2020. Sebab, DSP itu tidak perlu pakai lelang dan pelaksanaan pekerjaan itu ditunjuk langsung BNPB.

Baca juga: Kasus Suap Jembatan Palu IV, Kejati Sulteng Periksa 53 Saksi

Namun, pelaksana pekerjaannya itu harus orang lokal atau yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

“Dana itu dikucurkan tahun 2020 dan bisa dikerjakan tahun 2021. Karena waktunya agak fleksibel. Tidak mungkin dananya masuk bulan ini dan pekerjaannya selesai tahun ini juga, itu tidak mungkin. Sebab, jika dana itu di kucurkan bulan November ini, jelas Pekerjaan itu tidak bakalan selesai di bulan Desember 2020,” tuturnya.

Baca juga: Jembatan Sungai Motou Sigi Terputus

Nantinya, dari BNPB akan melihat progres pekerjaannya sampai dimana pada bulan Desember mendatang.

Diketahui, tiga jembatan itu memakan anggaran senilai Rp 4 Miliar lebih. Diantaranya, Pekerjaan Jembatan Desa Baliara – Parigi Mpu’u memakan anggaran sekitar Rp3,5 Miliar, jembatan Desa Air Panas kurang lebih Rp 300 juta dan jembatan Desa Gangga sekitar Rp 400 juta.

“Semoga tidak ada nanti perubahan dari BNPB, sesuai apa yang telah kita ajukan dan kita setujui,” tutupnya.

Laporan: Muhammad Rafii

...

Artikel Terkait

wave

Parimo Bentuk Tim Teknis Verifikasi Tambahan Bantuan Rumah Rusak

Parimo bentuk tim teknis verifikasi tambahan bantuan rumah rusak di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

BPBD Jamin Bantuan Stimulan Bencana Tidak Lompat Tahun

Realisasi bantuan stimulan tahap dua kategori rumah rusak ringan dan sedang akibat bencana alam tahun 2018 silam di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi tengah, dijamin akan selesai tahun 2020.

Laba AkzoNobel Global Naik 31% Ditengah Pandemi COVID-19

Situs Berita Online Sulawesi Tengah (Sulteng), Palu dan Parigi Moutong Laba AkzoNobel Global Naik 31% Ditengah Pandemi COVID-19.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;