Disnaker Sebut Manajemen K3 PT GNI Buruk: Kalau Kooperatif Kecelakaan Kerja Bisa Dicegah

<p>Disnaker Sebut Manajemen K3 PT GNI Buruk: Kalau Kooperatif Kecelakaan Kerja Bisa Dicegah</p>
Disnaker Sebut Manajemen K3 PT GNI Buruk: Kalau Kooperatif Kecelakaan Kerja Bisa Dicegah

Morowali Utara, gemasulawesi.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulteng menyebut Manajemen K3 PT GNI Buruk.

Kepala Disnakertrans Sulteng, Armold Firdaus mengatakan, pihak manajemen PT GNI cukup tertutup.

Hal itu terbukti saat pihaknya mengirim surat permintaan data terkait norma kerja dan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja alias K3 di perusahaan tambang tersebut.

BACA: Mahfud MD Minta PT GNI Lebih Profesional Dalam Menciptakan Suasana Kodusif Antar Pekerja

BACA: Mabes Lirik Kasus PT GNI, Jenderal Bintang Dua Polri Ini Angkat Bicara

“Ini yang saya sayangkan dari manajemen PT GNI, sebenarnya sejak November 2022 kami minta keterangan soal melalui surat resmi, tapi keterangan itu tak diberikan, lambat sekali,” kata Arnold di Kota Palu, Selasa 17 Januari 2023 siang.

“Jadi saya menilai mereka kurang kooperatif,” tambah Arnold.

Menurut Arnod, jika manajemen PT GNI kooperatif maka kecelakaan kerja yang menyebabkan seorang karyawan meninggal dunia bisa dicegah.

BACA: Dandim Jamin Keamanan GNI: Situasi Sudah Kondusif, GNI Bisa Segera Beroperasi Kembali

BACA: Kerusuhan di PT GNI, 71 Pekerja Lokal Ditahan tapi TKA Belum, Polisi: Semua Masih Didalami

Diketahui, sebelum terjadi rusuh antar karyawan di kawasan smelter PT GNI, sempat terjadi kecelakaan kerja yang menewaskan seorang karyawati meninggal dunia akibat Manajemen K3 PT GNI Buruk.

“Padahal sebenarnya kalau mereka kooperatif dari awal, bica dicegah terjadinya kecelakaan kerja,” ujarnya.

Sebab menurut Arnold selama ini pihak belum mengetahui seperti manajemen kerja di PT GNI tersebut.

BACA: Bentrok Karyawan PT GNI Telan Korban Jiwa, Kapolda Sulteng Akui Pengaman Sangat Minim

“Saya lihat Manajemen K3 PT GNI Buruk, saya lihat agak kurang baik,” jelasnya. (*/Hakir)

 

 

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Ratusan Rumah di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan Terancam Rusak Karena Abrasi

Ratusan rumah di Desa Bontosungu, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan terancam rusak karena abrasi.

Mengawali Awal Tahun Kemenkumham Sulawesi Tengah Lakukan Penandatanganan Pencanangan Zona Integritas

Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) wilayah Sulawesi Tengah mengawali awal tahun dengan penandatanganan pencanangan Zona Integritas (ZI).

Pengerjaan Reklamasi di Manado Terhambat Sebab Ditolak Sejumlah Warga

Namun pengerjaan proyek reklamasi di Manado itu mendapat penolakan dari sejumlah warga. Buntut dari penolakan pengerjaan proyek terhambat

Pelaku Pembusuran di Donggala Ditangkap, Korban Sempat Alami Penganiayaan, Polisi Ungkap Motifnya

Tim Buser Paneki Satreskrim Polres Donggala berhasil menangkap terduga Pelaku Pembusuran di Donggala, pelaku dibantu 4 rekannya.

Dandim Jamin Keamanan GNI: Situasi Sudah Kondusif, GNI Bisa Segera Beroperasi Kembali

Dandim Jamin Keamanan GNI pasca bentrok antar karyawan yang mengakibatkan tewasnya 2 pekerja, seoreang TKA dan seorang lagi TKI.

Berita Terkini

wave

Kabut di Tambang Parigi Moutong: "Gertak Sambal" Polda Sulawesi Tengah Dalam Penertiban PETI

Operasi penyisiran Disinyalir tanpa hasil dari Polda Sulawesi tengah saat ini, akibat operasi itu dinilai hanya aksi seremonial.

Kala Jaring dan Gelombang Seismik Berbenturan di Teluk Tomini

Nelayan Parigi moutong gelar aksi demo buntut dari puluhan rompon diputus oleh tim survey potensi Migas di perairan teluk tomini.

Dugaan Monopoli Tambang Ilegal di Buranga: Sosok 'Reny' Asal Jawa Barat Jadi Sorotan

Sosok reni pelaku tambang ilegal di Desa Buranga yang disebut-sebut kebal hukum dan beroperasi dibekas lahan yang pernah menelan korban jiwa

Dugaan Dominasi Tambang Ilegal di Desa Tombi: Peran Haji Anjas dan Infrastruktur Talang Raksasa

Kuatnya bekingan Kelompok Haji Anjas hingga saat ini belum tersentuh oleh Aparat penegak Hukum berkaitan dengan pengelolaan tambang ilegal.

SMART GOV dan CITIGOV untuk Tekan Kebocoran PAD di Parigi Moutong

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memacu transformasi digital dalam sektor perpajakan dan ekspansi digitalisasi ke sektor retribusi.


See All
; ;