Pemprov Sulteng Salurkan Paket Pangan Bergizi Bagi Anak Berisiko Stunting

<p>Ket Foto: Momen Harikesetiakawan Dinas Sosial Sulteng lakukan bakti sosial bagikan 100 paket pangan bergizi. (Foto/Facebook Satgas Stunting Sulteng)</p>
Ket Foto: Momen Harikesetiakawan Dinas Sosial Sulteng lakukan bakti sosial bagikan 100 paket pangan bergizi. (Foto/Facebook Satgas Stunting Sulteng)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng), salurkan bantuan paket pangan bergizi bagi anak dan keluarga berisiko stunting di momen hari kesetiakawanan sosial nasional (HKSN) tingkat Sulteng.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial Sulteng Siti Hasbiah pada perayaan HKSN di Sulteng, Sabtu 17 Desember 2022.

“Momen ini tanpa terkecuali membangun ingatan kolektif seluruh elemen masyarakat untuk mengangkat nilai-nilai kesetiakawanan sosial, untuk menjadi modal sosial,” ucap Siti Hasbiah.

Ia menjelaskan bahwa paket tersebut juga dibagikan sebagai stimulus berbagai gerakan solidaritas dan aksi sosial di masyarakat untuk memperkuat kohesi sosial, memperkecil kesenjangan sosial dan menciptakan kedaulatan sosial.

Baca: BKKBN Sebut Ada 6 Provinsi Angka Stunting Dibawah 20 Persen

Sekaligus mengingatkan seluruh pihak agar selalu berupaya mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif dan membuka peluang seluas-luasnya, serta menghilangkan hambatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, nasional dan internasional.

“Dalam pengamanan stunting, Dinas Sosial menggunakan pendekatan berbasis keluarga dengan meningkatkan kampanye pernikahan anak, karena pernikahan dini berdampak negatif terhadap prevalensi stunting,” ucap Hasbiah.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemrov Sulteng Sulteng Rudi Dewanto mengatakan, melalui momentum HKSN 2022 pihaknya mengimbau semua pihak untuk mewujudkan visi dan misi serta program kebijakan bergerak cepat menuju Sulawesi Tengah yang sejahtera dan juga lebih maju.

Baca: Dinkes Palu Sebut Prevalensi Stunting Kota Palu Turun 6,2 Persen

Ia berharap agar dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota, pemangku kepentingan dan mitra kerja mengembangkan semangat kesetiakawanan sosial dalam seluruh kegiatan dan kerja bakti untuk mencapai kemajuan pesat menuju terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.

“Bantuan ini paling tidak dapat menumbuhkan jiwa sosial sehingga kita semua dapat bekerja sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,” ucap Rudi.

Selain membagikan paket pangan bergizi, Pemprov Sulteng juga membagikan paket cinderamata kepada purna dinas sosial setempat saat itu, termasuk rangkaian lomba. (Ikh/Dn)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

RAPI Sulbar Diminta Untuk Sampaikan Informasi Kebencanaan

Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Sulawesi Barat (Sulbar) diminta untuk membantu pemerintah dalam memberikan informasi kebencanaan

Sulawesi Selatan Raih Juara 1 Kompetisi PLUT UMKM

UPTD PLUT Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) berhasil meraih juara 1 pada kompetisi

Mudahkan Akses Dokumen Kependudukan, Pemprov Sulsel Luncurkan Aplikasi Digital ID

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) luncurkan aplikasi identitas Kependudukan Digital (IKD/Digital ID) tingkat

Viral Oknum ASN di Sulawesi Utara Berbuat Arogan Terhadap Pengendara Motor

Viral sebuah vidio beberapa oknum ASN di Sulawesi Utara berperilaku arogan terhadap pengendara motor. Disanksi BKD provinsi sulut.

2000 Huntap Dibangun Untuk Penyintas Bencana di Palu

Sebanyak 2000 hunian tetap (Huntap) dibangun di kawasan relokasi Tondo dan Talise untuk penyintas bencana gempa, tsunami di Palu

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;