Cegah Politik Identitas, KPU Sulteng Gencarkan Sosialisasi

<p>Ket Foto: Anggota KPU Provinsi Sulteng Bidang Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM Sahran Raden (Foto/Facebook Sahran Raden)</p>
Ket Foto: Anggota KPU Provinsi Sulteng Bidang Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM Sahran Raden (Foto/Facebook Sahran Raden)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Cegah politik identitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), gencarkan sosialisasi ke masyarakat sehingga tidak terjebak pada konteks identitas dalam menentukan pilihan dan menyalurkan hak pilih di Pemilu 2024.

Hal itu diungkapkan Anggota KPU Sulteng Bidang Sosialisasi, partisipasi Masyarakat dan SDM, Sahran Raden, di Palu, Kamis 8 Desember 2022.

“Politik identitas adalah memanfaatkan manusia dengan mengutamakan kepentingan suatu kelompok,” ucap Sahran Raden.

Ia menjelaskan bahwa sosialisasi bahaya politik identitas kepada KPU menjadi prioritas utama dalam sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih di masyarakat.

Baca: Sambut Pemilu 2024, KPU Sulteng Upayakan DPT Berkualitas

Ia mengatakan politik identitas menjadi tantangan bagi KPU karena menyelenggarakan pemilu dan pemilihan serentak kepala daerah.

“Politik identitas masih digunakan oleh individu dan kelompok tertentu dalam kontestasi pada momentum pemilu dan juga pemilihan,” katanya.

Kelompok atau pihak yang terlibat dalam politik identitas cenderung mengeksploitasi orang secara politis berdasarkan kesamaan identitas seperti ras, etnis, dan jenis kelamin atau agama tertentu.

Baca: Komisioner KPU Sulteng Tinjau PPS Kampal

Ia mengatakan, di Indonesia, politik identitas lebih terkait dengan etnis, agama, ideologi dan kepentingan lokal, yang biasanya diwakili oleh elit politik dengan artikulasinya masing-masing.

Selain itu, ia menggambarkan masalah keadilan dan pembangunan daerah sebagai pusat wacana politiknya dan karena itu lebih dipengaruhi oleh ambisi elit lokal untuk tampil sebagai pemimpin, sebuah masalah yang tidak selalu mudah untuk dijelaskan.

Sementara itu, katanya, pemilih terlibat dalam perilaku sosiologis dan psikologis yang terkait langsung dengan politik identitas.

Baca: Tujuh Pasang Calon Diusung PDI-P Provinsi Sulteng Kalah Versi Hitungan Sementara KPU

Misalnya, terangnya, karakter sosiologi, preferensi keputusan terkait dengan individu berupa nilai-nilai agama, kelas sosial, etnis, wilayah, tradisi keluarga.

Karakter psikologis adalah adanya koneksi psikologis yang membentuk orientasi politik seseorang dengan kandidat dan partai politik.

“Padahal pemilih rasional memilih berdasarkan visi, misi dan program, pemilih rasional mengevaluasi latar belakang caleg dan partai politik,” katanya.

Baca: Lantik Pengurus Parpol Jadi Komisioner, KPU Provinsi Sulteng Tabrak PKPU

Oleh karena itu KPU Sulteng gencarkan sosialisasi, harus ada upaya pendidikan untuk meningkatkan kesadaran kolektif akan bahaya politik identitas yang mengarah pada disharmoni dan fragmentasi sosial. (Ikh/Dn)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Enam Parpol di Parigi Moutong Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual

Enam partai politik (Parpol) di Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dinyatakan lolos dan memenuhi syarat perbaikan verifikasi faktual

TP PKK Sulsel Dorong Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Tim Penggerak PKK (TP PKK) Sulawesi Selatan (Sulsel) terus mendorong pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

Disperindag Morowali Bagikan 3850 Paket Sembako Murah ke Warga Kurang Mampu

Disperindag Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, bagikan 3850 paket sembako murah bagi warga kurang mampu.

Bagian Perekonomian dan SDA Morowali Gelar Pasar Murah Isi Ulang Tabung LPG

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali menggelar pasar murah isi ulang tabung gas LPG.

Pemkot Makassar Bentuk Unit Layanan Pekerja Disabilitas

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Disnaker membentuk unit layanan untuk pekerja disabilitas. Layanan itu bermanfaat.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;