Program Kerja Organda Palu Diharap Tingkatkan Ekonomi Daerah

<p>Ket Foto: Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo (Foto/Facebook Irmayanti Pettalolo)</p>
Ket Foto: Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo (Foto/Facebook Irmayanti Pettalolo)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Program kerja organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, diharapkan tingkatkan kinerja ekonomi daerah tersebut dari sisi sektor transportasi.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Petalolo saat menghadiri musyawarah program kerja cabang Dewan Pimpinan Cabang Organda Kota Palu, di Palu, Rabu 30 November 2022.

“Mobilitas orang, barang, dan jasa berpengaruh positif terhadap perputaran ekonomi di daerah,” ucap Irmayanti Pettalolo.

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur yang sedang gencar dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) saat ini bertujuan untuk memfasilitasi aksesibilitas dan konektivitas antar daerah guna memperlancar arus lalu lintas orang, barang, dan jasa.

Baca: Pemkot Palu Dorong Guru Adaptasi Pembelajaran Digital

Oleh karena itu, kelancaran barang dan jasa sangat mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga Pemkot memandang hal tersebut sebagai salah satu aspek yang harus dievaluasi dalam rapat kerja ini, guna mengetahui sejauh mana peran Organda bagi pemerintah, masyarakat dan anggotanya.

“Pertemuan ini tentunya memiliki agenda strategis, tidak hanya sebagai agenda rutin organisasi, tetapi juga sebagai wadah untuk mengembangkan program-program yang akan dilaksanakan ke depan,” kata Irmayanti.

Menurutnya, pelayanan di sektor transportasi menghadapi banyak tantangan, salah satunya terkait armada angkutan kota (Angkot) yang memiliki sejumlah pesaing dalam beroperasi.

Baca: Tekan Kasus HIV AIDS, Pemkot Palu Gencarkan Sosialisasi

Untuk mendukung pendapatan daerah, termasuk mendukung sektor jasa dan perdagangan, transportasi seharusnya menjadi solusi untuk mendukung aktivitas sebagian masyarakat.

Organda, sebagai satu-satunya wadah penyelenggaraan pengusaha angkutan jalan bermotor, berperan penting dalam mendukung kelancaran perekonomian nasional.

“Sebagai organisasi yang profesional dan independen, kami berharap Organda bekerjasama dengan pemerintah sebagai mitra dapat mewujudkan transformasi di bidang transportasi,” kata Irmayanti.

Baca: Terima Kunjungan Investor, Pemkot Palu Bahas Energi Terbarukan

Ia menambahkan, melalui forum ini, Pemerintah Kota Palu terus berupaya meningkatkan kesejahteraan pemangku kepentingan transportasi niaga melalui intervensi kebijakan.

“Program pemerintah harus didukung oleh semua pihak karena pemerintah memenuhi kebutuhan warga,” katanya. (Dn)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Kendaraan Pelaku Balap Liar Disita Polres Mamuju

Kendaraan pelaku balap liar yang meresahkan dan menggangu ketertiban dan keamanan masyrakat Kota Mamuju, disita Polres

Bea Cukai Sulsel Musnahkan Rokok Ilegal dan Mainan Orang Dewasa

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Kanwil DJBC Sulbangsel), Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) musnahkan

Polda Sulawesi Utara Gerebek Kantor Pinjol Ilegal

Polda Sulawesi Utara (Sulut) menggerebek sebuah ruko diduga sebagai kantor pinjol ilegal (pinjaman online)

Terungkap Uang Puluhan Nasabah Bank Sulselbar Hilang Misterius

Terungkap uang puluhan nasabah di Bank Sulselbar hilang misterius sekitar Rp 10 Miliar. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan

Hari Terakhir Rekrutmen PPK di KPU Makassar, 1.420 Mendaftar

rekrutmen pendaftar calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 1.420 orang pada hari terakhir yang di (KPU) Kota Makassar,

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;