Bantu Warga Korban Banjir, Pemkot Palu Buka Dua Dapur Umum

<p>Dapur Umum Bantu Korban Banjir (Ilustrasi Gambar)</p>
Dapur Umum Bantu Korban Banjir (Ilustrasi Gambar)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Bantu warga korban banjir, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, buka dua dapur umum untuk melayani kebutuhan konsumsi warga terdampak banjir di lima kelurahan di daerah itu.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Petalolo saat ditemui di Palu, Selasa 6 September 2022.

“Dinas Sosial Kota Palu dan Pemerintah Sulawesi Tengah mendirikan dua dapur umum untuk bantu melayani 4.000 warga korban banjir,” ucap Irmayanti Petalolo.

Ia menjelaskan, keberadaan dua dapur umum yang didirikan pemerintah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan siap saji di lima kelurahan terkena dampak banjir.

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pelayanan konsumsi, Dinas Sosial setempat melibatkan 30 orang anggota Taruna Siaga bencana (Tagana) dengan melibatkan relawan mahasiswa Universitas Tadulako Palu.

“Selain menyiapkan makanan siap saji di dapur umum, anggota Tagana juga terlibat dalam pembagian makanan dengan bantuan beberapa instansi lain,” kata Irmawati.

Kepala Dinas Sosial Kota Palu Romy Sandi Agung mengatakan, layanan dapur umum ini memenuhi kebutuhan makan siang dan makan malam warga terdampak, baik yang berada di pengungsian maupun yang berada di pengungsian tinggal di rumahnya masing-masing.

Dengan tenaga 30 anggota Tagana yang disiapkan di dapur umum, dianggap mampu memenuhi kebutuhan logistik mereka yang terkena banjir untuk dua kali makan.

Baca: 182 KK Terdampak Banjir di Sigi Mulai Mengungsi

“Kami juga menyiapkan air mineral kemasan untuk didistribusikan ke setiap posko pengungsian. Pemkot Palu membangun lima posko pengungsian untuk melayani warga,” kata Romy.

Dia mengindikasikan bahwa layanan dapur umum akan terus berlanjut tanpa batas waktu, selama masih dibutuhkan untuknya, layanan untuk kebutuhan dasar warga harus disediakan.

Romy mengatakan, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (DPO) yang terlibat dalam penanggulangan banjir sudah dibagi. Kami bertanggung jawab menyiapkan konsumsi korban banjir. (*/Ikh)

Baca: Polisi Pulangkan Empat Orang Terlibat Bentrok BBM Naik di UNM

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Polisi Pulangkan Empat Orang Terlibat Bentrok BBM Naik di UNM

pulangkan empat orang, yang terlibat saat terjadi bentrok dalam demonstrasi mahasiswa di Universitas Negeri Makassar (UNM) tolak BBM naik.

182 KK Terdampak Banjir di Sigi Mulai Mengungsi

Sebanyak 182 Kepala Keluarga (KK) atau 662 warga Desa Pakuli Utara, Kecamatan Gumbasa, yang terdampak banjir mulai mengungsi

Bantu Evakuasi Korban Banjir, Pemkot Palu Kerahkan OPD

Bantu evakuasi korban banjir, Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, kerahkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD)

Demo BBM Naik, Mahasiswa Sandera Truk Tangki BBM di Palopo

Kelurahan Takkalala, Kota Palopo Sulawesi Selatan, Senin 5 September 2022 malam, dalam aksinya sempat sandera truk tangki BBM milik pertamina.

Ratusan Warga Terisolasi Akibat Jalan Tertutup Longsor di Sidrap

Ratusan warga di empat dusun di Desa Lappangeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidendreng Rappang (Sidrap), terisolasi akibat longsor

Berita Terkini

wave

Mengisahkan Teror Menakutkan Akibat Dosa di Masa Lalu, Inilah Sinopsis Film Horor Rest Area

Film horor Rest Area akan segera tiba, menceritakan kisah menakutkan tentang konsekuensi dari dosa yang dilakukan di masa lalu

Terjebak dalam Dimensi Lain ketika Mendaki Gunung, Inilah Sinopsis dari Film Horor Dusun Mayit

Indonesia akan kedatangan film horor Dusun Mayit, yang menceritakan kisah mencekam di kawasan angker Gunung Welirang

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.


See All
; ;