Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Tanggap darurat banjir di wilayah Kecamatan Luwuk Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, masih menunggu surat keputusan (SK) bupati.
Hal itu diungkapkan Kepala BPBD Kabupaten Banggai Mujiono saat dihubungi dari Kota Palu, Jumat 2 September 2022.
“Pelaksanaan tanggap darurat sudah berjalan, tinggal menunggu keputusan Bupati karena situasinya sangat mendesak,” kata Mujiono.
Sesuai pedoman Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan penetapan status keadaan darurat yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan rekomendasi dari badan yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana, termasuk status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi dari keadaan darurat ke pemulihan.
Menurut pedoman itu, keadaan darurat bencana adalah situasi di mana bencana yang akan datang terjadi dan menggangu penghidupan sekelompok orang/ masyarakat.
Pada saat status tanggap bencana diterapkan, upaya tanggap bencana meliputi pengkajian situasi dan kebutuhan penanggulangan bencana, pengaktifan sistem komando penanganan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi warga, pemenuhan kebutuhan dasar korban dan pengungsi, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan fungsi prasarana juga sarana vital.
Mujiono menjelaskan bahwa penanganan banjir biasanya membutuhkan waktu 60 hari, yang terdiri dari 14 hari tanggap darurat dan 46 hari pemulihan.
Penanganan bencana, lanjutnya, dilakukan bersama oleh BPBD, instansi pemerintah terkait, organisasi kemanusiaan, relawan, dan warga.
Baca: Oknum Guru Aniaya Murid di Baubau Diamankan Polisi
“Kehadiran relawan dari berbagai pihak tentunya sangat membantu pemerintah daerah untuk mengintervensi kegiatan penanggulangan bencana. Saya berharap pada masa tanggap darurat ini terjalin kerjasama yang baik dalam melaksanakan tugas di pedesaan,” ucapnya.
Ia mengatakan BPBD saat ini fokus melakukan tanggap darurat di dua desa yang dilanda banjir di Luwuk timur, termasuk membantu warga memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Mujiono menjelaskan, saat ini pihaknya memastikan bahwa kebutuhan hidup warga terdampak itu yang paling utama.
Banjir bandang pada 30 Agustus 2022 merusak sedikitnya 15 rumah di Desa Indang Sari dan sembilan rumah di Desa Pohi, memaksa sekitar 500 warga mengungsi. (*/Ikh)
Baca: Tingkatkan Daya Beli, Sulteng Siap Fasilitasi Penyaluran BLT BBM
