Tingkatkan Daya Beli, Sulteng Siap Fasilitasi Penyaluran BLT BBM

<p>Ket Foto: Kepala Dinas Sosial Sulteng Siti Hasbiah (Foto Facebook Pemprov Sulteng)</p>
Ket Foto: Kepala Dinas Sosial Sulteng Siti Hasbiah (Foto Facebook Pemprov Sulteng)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Tingkatkan daya beli masyarakat, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan siap fasilitasi penyaluran bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM).

Hal itu diungkapkan kepala Dinas Sosial Sulteng Siti Hasbiah yang dihubungi di Palu Jumat 2 September 2022.

“Menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial, 130.248 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Sulteng berhak mendapatkan BLT,” ucap Siti Hasbiah

Ia menjelaskan, data KPM masih dalam proses karena data yang tersedia secara nasional masih sekitar 12,7 juta KPM sedangkan target penerima 20,6 juta KPM.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan seiring dengan bertambahnya jumlah penerima, pihaknya akan mengambil langkah nyata untuk fasilitasi penyaluran BLT BBM dan memenuhi kebutuhan sasaran.

“Kami sudah koordinasikan penyaluran bansos dengan pemerintah daerah (Pemda) di 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah (Sulteng),” kata Hasbiah.

Menurut kebijakan pemerintah pusat, nilai BLT BBM sebesar Rp150.000 per orang selama empat bulan dengan penyaluran bertahap melalui Kantor Pos di daerah masing-masing.

Tahap pertama dibayar dengan Rp. 300.000 untuk bulan September dan Oktober, kemudian tingkat kedua dengan nilai yang sama untuk bulan November dan Desember.

Baca: Polisi di Sulawesi Barat, Ditemukan Meninggal di Kantornya

“Pendistribusian pertama untuk Sulteng di Kota Palu yang dimulai pada Sabtu 3 Septeber 2022, kemudian disusul di kabupaten lain dengan harapan bantuan tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan yang mendesak,” kata Hasbiah.

Kepala Dinas Sosial Kota Palu Romy Sandi Agung menjelaskan, penyaluran bantuan tunai tahap pertama kepada 10.109 KPM dilakukan dengan metode pembagian rumah ke rumah oleh petugas Kantor Pos.

Pendistribusian didampingi oleh Dinas Sosial Pemerintah Kota (Pemkot) Palu dan Pemerintah Sulawesi Tengah.

“Selain membantu, tugas kami juga memantau dan mengevaluasi penerima BLT,” ucap Romy. (*/Ikh)

Baca: Oknum Guru Aniaya Murid di Baubau Diamankan Polisi

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Oknum Guru Aniaya Murid di Baubau Diamankan Polisi

Berita Sulawesi Tenggara, gemasulawesi – Oknum guru di salah satu sekolah menengah pertama (SMP) aniaya muridnya di Baubau dengan cara mencambuk mengunakan rotan, diamankan polisi di Kepolisian Resor (Polres) Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepala Kepolisian Baubau AKBP Erwin Pratomo menjelaskan pengungkapan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh LMA (14), siswi kelas 3 SMP tersebut, [&hellip;]

Polisi di Sulawesi Barat, Ditemukan Meninggal di Kantornya

Polisi bernama Ipda Thomas ditemukan meninggal di Kantornya, Polsek Pangale, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi

Kecelakaan Avanza dan Beat di Parepare, 1 Orang Tewas

Kecelakaan maut melibatkan Avanza dan sepeda motor Honda beat di Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, 1 orang

Telan Anggaran 109 Miliar, Pembangunan Kantor Gubernur Sulbar

Telan anggaran Rp 109 miliar, pembangunan kantor Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), segera dibangun kembali oleh pemerintah pusat

Tim SAR Perpanjang Pencarian Delapan Korban KM Teman Niaga

Tim SAR gabungan perpanjang pencarian delapan korban KM Teman Niaga yang tenggela di selat Makassar pada Senin

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;