Pemda Parigi Moutong Sediakan layanan QRIS Bayar Pajak Daerah

<p>(Ilustrasi Gambar)</p>
(Ilustrasi Gambar)

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, tanda tangani Mou atau kerja sama dengan Bank Sulteng guna tingkatkan sistem perpajakan daerah dengan launching layanan Kanal Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS).

Penandatanganan dokumen perjanjian kerjasama ditandatangani langsung oleh Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu dan Direktur Bank Sulteng Alan Fajrin, ditandai dengan penyerahan kode QRIS dari pimpinan Bank Sulteng kepada Bupati Parigi Moutong.

Penandatanganan MoU disaksikan oleh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Parigi Moutong Dian Pravitasari, Kepala Bagian Penagihan dan Keberatan, Moh Ali Barake Husain, Kepala Sub Bidang dan Penagihan Daerah Jisman, Pimpinan Kas Kantor Bupati Bank Sulteng Moh Amin serta staf Dana dan Jasa Bank Sulteng Rafhensca M. Sarkani, Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank Sulteng Parigi Ayu Febriyanti serta staf Dana dan Jasa Bank Sulteng Rafhensca M. Sarkani.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan launching layanan QRIS bank Sulteng di Lolaro Resort Tinombo pada Kamis 30 Juni 2022.

Baca: IJTI, AMSI dan PFI Luncurkan Logo Semarak Media Digital 2022 di Palu

Kepala Sub Bidang Pajak Daerah dan Penagihan Retribusi Daerah Bapenda Parigi Moutong Jisman mengatakan, dengan di launching layanan QRIS, pihaknya dapat membantu wajib pajak agar mudah melakukan transaksi pembayaran pajak daerah. dibuatkan Kanal pembayaran QRIS yakni :

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MINERBA)/Galian Jenis C, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hiburan, Pajak Hotel/Penginapan/Losmen/Homestay/Pesanggrahan/Vila & sejenisnya, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hotel/Penginapan/Losmen/Homestay/Pesanggrahan/Vila & sejenisnya, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan & Perkotaan (PBB-P2).

Adapun 2 jenis pajak yang belum menjadi saluran pembayaran QRIS, kata Jisman, yaitu pajak air tanah karena tidak dipungut dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) karena dipungut oleh PT PLN.

“QRIS merupakan saluran pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk memfasilitasi layanan pembayaran pajak daerah guna mendukung elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagaimana roadmap yang telah disusun oleh tim perluasan Percepatan dan Perluas Digitalisasi Daerah (TP2DD) oleh Kabupaten Parigi Moutong,” ujarnya. (*/Ikh)

Baca: Presiden Joko Widodo Sumbang Sapi Kurban Bobot 1 Ton di Sigi

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

IJTI, AMSI dan PFI Luncurkan Logo Semarak Media Digital 2022 di Palu

Para pewarta yang tergabung dalam tiga organisasi jurnalis di Palu, Sulawesi Tengah, meluncurkan logo Semarak Media Digital 2022

Presiden Joko Widodo Sumbang Sapi Kurban Bobot 1 Ton di Sigi

Presiden Joko Widodo sumbang satu ekor sapi berbobot 1 ton sebagai hewan kurban pada Idul Adha 1443 Hijriah 2022

Warga Bantaya Terima Bantuan Sapi Kurban Gubernur Sulawesi Tengah

Warga Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, terima bantuan sapi kurban milik Gubernur Sulawesi tengah

Jasa Pelayanan Medis Parigi Moutong Selama Setahun Belum Cair

Jasa pelayanan medis sebesar Rp 3 Miliar di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, selama setahun belum terbayarkan oleh

Usai Pilkades Serentak, PMD Parigi Moutong Buka Posko Pengaduan

Usai pemilihan serentak Kepala Desa se- Kabupaten Parigi Moutong, PMD Parigi Moutong membuka posko pengaduan pasca pilkades

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;