Pemda Parigi Moutong Tetapkan Tanggap Darurat Banjir Berlaku 14 Hari

<p>(Foto Istimewa)</p>
(Foto Istimewa)

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Pemda Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah tetapkan status tanggap darurat banjir di tiga desa Kabupaten Parigi Moutong yang berlaku selama 14 hari.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Parigi Moutong Amiruddin, pada hari Senin 23 Mei 2022.

“Status tanggap darurat darurat banjir di Parigi Moutong telah ditetapkan. Dalam Surat Keputusan Bupati telah diatur bahwa proses penanganan pasca banjir dilakukan akan secara terpadu,” ucap Kepala Bidang Kedaruratan dan Kedaruratan Logistik BPBD Parigi Moutong Amiruddin, Palu Senin 23 Mei 2022.

Ia juga menjelaskan, tanggap darurat berdasarkan Keputusan (Perbup) Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Penetapan Keadaan Darurat Bencana yang berlaku selama 14 hari ke depan.

Baca: Pemprov Sulawesi Barat Upayakan Jalin Kerja Sama Ekonomi Jalur Laut

Oleh karena itu, penanganan dilakukan secara simultan lintas instansi guna upaya memulihkan kondisi warga yang terkena dampak.

Amiruddin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi teknis untuk lebih memperkuat manajemen, mulai dari infrastruktur, sosial, ekonomi, kesehatan hingga logistik bahan bangunan, termasuk instansi vertikal.

“Sesuai dengan hasil rapat yang kami selenggarakan, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat memiliki tugas dan tanggung jawab, mengurus logistik, perbaikan sarana dan prasarana, semuanya sudah ditata,” kata Amiruddin.

Menurut data BPBD setempat, 236 kepala keluarga (KK) terdampak banjir yang melanda Desa Olaya, Kecamatan Parigi, Kayuboko dan Air Panas, Kecamatan Parigi Barat, Kamis 19 Mei 2022. Dua rumah dikatakan mengalami kerusakan sedang dan satu rumah rusak berat.

Dalam menangani pasca banjir, kata dia, Pemkab Parigi Moutong berupaya mempercepat pemulihan agar warga terdampak di tiga desa tersebut bisa hidup lebih nyaman.

“Pemerintah juga melakukan normalisasi sungai sebagai bagian dari mitigasi untuk menghindari dampak banjir, dan penanggulangan alur sungai sedang dibahas secara lebih teknis,” jelas Amiruddin.

Amiruddin juga menambahkan, legalitas formal penetapan tanggap darurat hanya tinggal menunggu proses administrasi dari kepala daerah.

“Hari ini Surat Keputusan Tanggap Darurat sudah ditanda tangani Bupati. Berdasarkan surat tersebut, upaya pemulihan lebih lanjut akan dilakukan secara menyeluruh,” tutup Amiruddin Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Kabupaten BPBD Parigi Moutong (*)

Baca: Sebut Ada Intimidasi Terhadap Tim KPK, Alasan Harun Tidak Ditangkap

Kunjungi Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Pemprov Sulawesi Barat Upayakan Jalin Kerja Sama Ekonomi Jalur Laut

Jalin Kerja Sama Ekonomi Jalur Laut Bersama Pemprov Sulawesi Tengah, Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar) Agar Memfasilitasi

24 Orang Tim Pusat Perancangan UU DPR RI Berkunjung ke Parigi Moutong

Tim Pusat UU Perancangan DPR RI Berkunjung ke Parigi Moutong, 24 orang dari tim Pusat Perancangan undang-undang (UU) Keahlian DPR RI

Pengedar Sabu Asal Loji Berhasil Diamankan Kepolisian Parigi Moutong

Pengedar sabu asal Loji, berhasil diamankan Kepolisian Parigi Moutong, perempuan berinisial RN, 57 Tahun diamankan Sat Narkoba Polres Parigi

Sejarah Singkat Desa Tomini Parigi Moutong

Sejarah singkat Desa Tomini, Desa Tomini merupakan desa tertua di Kecamatan Tomini yang terletak di Kabupaten Parigi Moutong

Polda Sulawesi Tengah Tetapkan Tersangka Penimbunan Minyak Goreng

Tersangka Penimbunan Minyak Goreng Manager Operasional CV. AJ sebanyak 53 ton oleh Satgas Pangan Polda Sulteng

Berita Terkini

wave

Yana Mulyana Bebas Bersyarat Setelah Vonis Kasus Korupsi Pengadaan CCTV Bandung

Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana menjalani bebas bersyarat usai divonis penjara kasus korupsi proyek CCTV Bandung Smart City.

Polres Pasaman Tangkap 15 Pelaku Tambang Emas Ilegal di Batang Air Sibinail

Satreskrim Polres Pasaman amankan 15 pelaku tambang emas ilegal beserta mesin dompeng di Kecamatan Rao.

Pemerintah Pusat Perbaiki dan Bangun Ulang Gedung Pemkab dan DPRD Kediri Pascakerusuhan

Kementerian PUPR membangun ulang gedung DPRD dan memperbaiki kantor Pemkab Kediri usai kerusuhan yang terjadi Agustus 2025.

Pemerintah Genjot Distribusi Beras SPHP Lewat Ritel Modern Demi Percepat Akses Masyarakat

Distribusi 800 ribu ton beras SPHP diperluas ke ritel modern untuk menjaga ketersediaan dan harga pangan tetap stabil.

Pemerintah Banten Pastikan Program Sekolah Gratis dan MBG Berjalan Baik di Serang

Gubernur Banten tinjau pelaksanaan sekolah gratis dan MBG di Serang, pastikan distribusi bantuan lancar dan tepat sasaran.


See All
; ;