Disdikbud Parigi Moutong Gelar Workshop ASN, Fokus Penyusunan Angka Kredit, E-Kinerja, dan Kedisiplinan Pegawai

Workshop yang dilakukan oleh  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong.
Workshop yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong. Source: Foto Akbar

Parigi Moutong, Seruanrakyat.online- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menyelenggarakan workshop terkait penyusunan angka kredit, E-Kinerja, dan kedisiplinan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, dari 30 hingga 31 Juli 2025, bertempat di Aula Disdikbud Parigi Moutong.

Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong, Sunarti, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya Rabu, 30 Juli 2025.

Ia menjelaskan, workshop ini diselenggarakan oleh bagian sekretariat Disdikbud bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Parimo.

Baca Juga:
Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Sunarti menambahkan, penyusunan angka kredit menjadi tanggung jawab masing-masing ASN untuk memperoleh poin sesuai target yang telah ditetapkan.

Kenaikan dari IIIA ke IIIB bergantung pada perhitungan angka kredit yang menyesuaikan pangkat dan total poin ASN.

Ia juga menuturkan, sistem penilaian kinerja yang sebelumnya dilakukan secara manual kini telah beralih ke digital.

“Kinerja mereka dinilai menggunakan sistem E-Kinerja,” jelasnya.

Baca Juga:
Keluarga Desak Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Kepala Cabang Bank di Jakarta

Sunarti menjelaskan bahwa penetapan sasaran kerja bagi pegawai disesuaikan dengan ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).

Sementara itu, guru dan tenaga fungsional memiliki mekanisme penilaian kinerja yang berbeda.

Mereka menggunakan platform Merdeka Mengajar untuk melaksanakan sistem kinerja secara digital.

“Guru dan ASN yang melanggar akan menerima sanksi,” ujarnya.

Baca Juga:
KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

Ia menambahkan, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman serta memperkuat pengetahuan guru dan ASN mengenai sistem kinerja pegawai, pungkasnya. (*/Zahra)

...

Artikel Terkait

wave

Gantikan Beny Suharsono, Ni Made Jadi Sekda Perempuan Pertama DIY

Sri Sultan lantik Ni Made sebagai Sekda DIY, soroti isu strategis daerah seperti sampah, kemiskinan, dan kemandirian fiskal.

Yana Mulyana Bebas Bersyarat Setelah Vonis Kasus Korupsi Pengadaan CCTV Bandung

Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana menjalani bebas bersyarat usai divonis penjara kasus korupsi proyek CCTV Bandung Smart City.

Polres Pasaman Tangkap 15 Pelaku Tambang Emas Ilegal di Batang Air Sibinail

Satreskrim Polres Pasaman amankan 15 pelaku tambang emas ilegal beserta mesin dompeng di Kecamatan Rao.

Pemerintah Pusat Perbaiki dan Bangun Ulang Gedung Pemkab dan DPRD Kediri Pascakerusuhan

Kementerian PUPR membangun ulang gedung DPRD dan memperbaiki kantor Pemkab Kediri usai kerusuhan yang terjadi Agustus 2025.

Pemerintah Banten Pastikan Program Sekolah Gratis dan MBG Berjalan Baik di Serang

Gubernur Banten tinjau pelaksanaan sekolah gratis dan MBG di Serang, pastikan distribusi bantuan lancar dan tepat sasaran.

Berita Terkini

wave

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.

Komisi II Desak Mendagri Hentikan Pemangkasan Dana Transfer Daerah

Ketua Komisi II DPR minta Mendagri hentikan pengurangan dana transfer demi menjaga ekonomi dan stabilitas daerah.


See All
; ;