Parigi Moutong Salurkan Rp1,43 Miliar Dana Pembinaan Parpol

<p>Foto: Kaban Kesbangpol Parigi Moutong, Sakti Lasimpala.</p>
Foto: Kaban Kesbangpol Parigi Moutong, Sakti Lasimpala.

Gemasulawesi– Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, salurkan dana pembinaan Parpol atau Partai Politik tahun 2021 senilai Rp1,43 miliar.  

“Ini adalah kegiatan pembinaan Parpol. Dan menjadi tanggungjawab kami,” kata Kepala Badan Kesbangpol Parigi Moutong, Muhamad Sakti Lasimpala saat ditemui, Senin 13 September 2021.

Menurut dia, proses penyaluran dana pembinaan Parpol itu telah dimulai sejak, dua minggu terakhir, dengan alokasi nominal dana untuk masing-masing Parpol berbeda-beda.

Baca juga: Kesbangpol Perketat Bantuan Hibah Lembaga Parigi Moutong

Alokasi itu mengacu pada jumlah perolehan suara pada saat Pemilihan Umum (Pamilu) beberapa waktu lalu.

“Ini masih menggunakan standar lama, satu suara dihargai Rp4.500. Jadi, perolehan suara Parpol di kali Rp4.500, itulah nilai yang menjadi bantuan pembinaan Parpol dan menjadi hak dari masing-masing Parpol,” jelasnya.

Selaku pihak yang diberikan tanggungjawab untuk melakukan pembinaan terhadap Parpol, diharapkan dana itu dapat dimanfaatkan sesuai dengan perencanaan.

Hal itu berkaitan dengan kegiatam Parpol, yang merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 78 tahun 2020 perubahan atas Permendagri  Nomor: 36 tahun 2018, tentang tata cara penghitungan, penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan tertib administrasi pengajuan, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Parpol.

Baca Juga: Enrique Maluku dari Indonesia adalah Pengeliling Bumi Pertama

“Karena kami berharap, diakhir pelaksanan kegiatannya melakukan pertanggungjawaban itu sesuai dengan apa yang disyaratkan Kemendagri terhadap penggunaan dan Parpol itu. Jangan nanti di akhir dana itu digunakan ke hal-hal lain yang tidak pantas untuk dibiayai,” kata dia.

Dia juga berharap, Parpol dapat bergerak secara maksimal dan efeknya, sehingga terjadi pergerakan politik untuk meningkat partisipasi pemilih.

Artinya, jika hal itu bisa tercapai maka seluruh masyarakat Parigi Moutong telah memiliki hak untuk menyalurkan pilihnya, berdasarkan ketentuan.

Selain itu, Parpol juga dinilai telah bekerja maksimal, misalnya dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap konstituen-konstituennya.

“Kesbang ini tidak melihat dari warna benderanya, tetapi melihat dengan secara keseluruhan. Sehingga, harapnya benar-benar Parpol dapat bersinergi dengan sesama Parpol, dan Pemda dalam hal ini Kesbangpol,” tutupnya.

Baca juga: Kesbangpol Sosialisasi Permendagri 78 Tahun 2020

Laporan: Novita Ramadhani

...

Artikel Terkait

wave

Sembilan Peserta Tidak Hadiri Ujian Kompetensi PPPK di Parigi Moutong

Tercatat sebanyak sembilan peserta tidak menghadiri ujian kompetensi PPPK atau Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja Parigi Moutong.

Inspektorat Duga Pengelolaan Dana Desa Kayuboko Ada Penyimpangan

Inspektorat Parigi Moutong, menduga ada penyimpangan pada pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat.

Disdikbud Parigi Moutong Sosialisasi Juknis PTM Terbatas

Disdikbud Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sosialisasi Juknis PTM terbatas sebelum Satgas Penanganan Covid19 keluarkan rekomendasi.

60 Mahasiswa di Sulawesi Tengah Dilantik Jadi Relawan Vaksin

60 mahasiswa dilantik menjadi relawan vaksin presisi Kapolda Sulteng Irjen Pol Drs. Rudy Sufahria, membantu percepatan pemberian vaksinasi

Pemkot Palu Ajak Warga Ikut Berperan Raih Adipura 2023

Pemkot Palu terus mendorong masyarakat ikut berperan meraih target Adipura tahun 2023 mendatang, salah satunya menggelar lomba kawasan.

Berita Terkini

wave

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.

KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC BRI

KPK memanggil Irni Palar dan menetapkan lima tersangka dalam kasus korupsi pengadaan mesin EDC senilai Rp2,1 triliun.


See All
; ;