Disdikbud Parigi Moutong Sosialisasi Juknis PTM Terbatas

<p>Foto: Illustrasi. Disdikbud Parigi Moutong Sosialisasi Juknis PTM Terbatas.</p>
Foto: Illustrasi. Disdikbud Parigi Moutong Sosialisasi Juknis PTM Terbatas.

Gemasulawesi– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sosialisasi Juknis PTM terbatas sebelum Satgas Penanganan Covid19 keluarkan rekomendasi.

“Rekomendasi itu ada, tetapi kami harus melaksanakan pertemuan terlebih dahulu,” ungkap Tim penyusun Juknis PTM terbatas, Ibrahim, saat ditemui, Senin 13 September 2021.

Usai berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid19, rekomendasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka hingga kini belum dikeluarkan. Mereka, meminta Disdikbud harus sosialisasi Juknis PTM terbatas terlebih dahulu.

Baca juga: Status Zona Merah, Parigi Moutong Tunda PTM Terbatas

Terkait penerapan Juknis PTM terbatas kata dia, seluruh pihak harus memahami poin per poin pelaksanaannya terlebih dahulu. Sebab, banyak menyangkut soal penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan.

Ia mengakui, hingga saat ini seluruh sekolah belum diperkenankan melakukan PTM terbatas. Meskipun, ada informasi beberapa sekolah telah melakukannya.

“Jadi kami tegaskan untuk sekolah yang melaksanakan kegiatan itu, kami tidak akan bertanggungjawab artinya itu menjadi kewenangan sekolah,” tegasnya.

Dia berharap, satuan pendidikan di Parigi Moutong untuk bersabar menunggu hasil dari sosialisasi yang akan dilaksanakan bersama Satgas Penanganan Covid19.

“Rekomendasi itu tinggal menunggu tanda tangan bapak Bupati saja, selaku ketua Satgas Penanganan Covid19 kabupaten,” tutupnya.

Diketahui, sosialisasi PTM terbatas itu melibatkan pemangku kepentingan, diantaranya Polres, Dinas Kesehatan, Koordinator pengawas di 23 Kecamatan serta masyarakat setempat.

Sebelumnya, Pemerintah pusat melakukan pembaharuan aturan pada pemberlakukan PPKM, diantaranya membolehkan pelaksanaam PTM terbatas disetiap satuan pendidikan.

Namun, pelaksanaan PTM terbatas itu hanya berlaku bagi daerah yang memberlakukan PPKM level 1-3. Parigi Moutong salah satu wilayah beada di level itu, dan mulai melakukan berbagai perencanaan untuk pelaksanaan PTM.

Baca juga: Rekomendasi PTM Terbatas Parigi Moutong Belum Keluar

Salah satunya menuyusun Juknis pelaksanaan PTM, agar pelaksanaan pembelajaran tidak melanggar protokol kesehatan, dan memberikan perlindungan terhadap peserta didik.

Bahkan, Gubernur Sulawesi Tengah juga telah mengeluarkan surat edaran untuk setiap daerah level tiga agar segera melaksanakan PTM. (***)

Baca juga: Gubernur Sulawesi Tengah: Daerah PPKM Level Tiga Segera PTM Terbatas

...

Artikel Terkait

wave

60 Mahasiswa di Sulawesi Tengah Dilantik Jadi Relawan Vaksin

60 mahasiswa dilantik menjadi relawan vaksin presisi Kapolda Sulteng Irjen Pol Drs. Rudy Sufahria, membantu percepatan pemberian vaksinasi

Pemkot Palu Ajak Warga Ikut Berperan Raih Adipura 2023

Pemkot Palu terus mendorong masyarakat ikut berperan meraih target Adipura tahun 2023 mendatang, salah satunya menggelar lomba kawasan.

Banjir Kembali Terjang 50 Rumah Warga di Kecamatan Tomini

Kecamatan Tomini, Parigi Moutong, kembali diterjang banjir akibat luapan sungai, Kali ini, banjir rendam 50 rumah warga di enam desa.

Kadinkes Sulteng: Capaian Vaksinasi Parimo Rendah karena Faktor Geografis

kadinkes Sulawesi Tengah, I Komang Adi Sujendra mengatakan, ada beberapa faktor realisasi capaian pelaksanaan vaksinasi di Parigi Moutong

Morowali Utara Berpotensi Jadi Target Peredaran Narkoba

Morowali Utara sangat berpotensi menjadi target para peredaran narkoba, pasalnya, banyak orang dari luar daerah, bahkan luar Indonesia masuk

Berita Terkini

wave

Inilah Sinopsis Film Tukar Takdir: Mengulik Kisah Korban yang Selamat dari Kecelakaan Pesawat

Tukar Takdir adalah film tentang kecelakaan pesawat, tapi yang unik adalah film ini berfokus pada apa yang terjadi setelahnya

Pemerintah Genjot Program Prioritas untuk Ciptakan Jutaan Lapangan Kerja Baru

Pemerintah mempercepat program prioritas nasional, mulai dari koperasi desa, kampung nelayan, hingga revitalisasi tambak.

Prabowo Perluas Program Sekolah Rakyat untuk Kelompok Ekonomi Lebih Luas

Presiden Prabowo merencanakan pembangunan 500 Sekolah Rakyat, memperluas sasaran dari desil 1-2 hingga 5 demi pemerataan pendidikan.

PA Jakarta Barat Batalkan Perkawinan WNI dengan WNA Arab Saudi

Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan JPN, lindungi WNI korban KDRT, dan pastikan perkawinan dibatalkan secara sah.

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kuota Haji, Nama Khalid Basalamah Disorot

KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, menyoroti peran Khalid Basalamah serta kejanggalan pembagian kuota tambahan.


See All
; ;