Pemkab Sigi Alokasikan Anggaran 17 Miliar Per Tahun untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis

Ket. Foto: Pemerintah Kabupaten Sigi Mengalokasikan Anggaran 17 Miliar Per Tahun untuk Mendukung Program MBG
Ket. Foto: Pemerintah Kabupaten Sigi Mengalokasikan Anggaran 17 Miliar Per Tahun untuk Mendukung Program MBG Source: (Foto/ANTARA/Nur Amalia Amir)

Sigi, gemasulawesi – Pemerintah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, mengalokasikan anggaran 17 miliar per tahun untuk mendukung pelaksanaan program MBG atau makan bergizi gratis.

Bupati Sigi, Mohamad Irwan Lapatta, mengatakan tentunya program ini harus menyentuh semua anak-anak di Sigi bahkan hingga wilayah pelosok di daerah tersebut.

Mohamad Irwan Lapatta mengungkapkan pihaknya bersama dengan OPD dan stakeholder terkait lainnya telah melakukan pertemuan untuk membahas pemetaaan lokasi dan tempat sebagai dapur umum di masing-masing kecamatan.

Dia menyatakan Kabupaten Sigi terdiri dari 16 kecamatan dengan 176 desa sehingga ada tantangan yang perlu diperhatikan, yaitu menjangkau wilayah terpencil seperti Pipikoro, Kulawi Selatan, dan Marawola Barat yang jaraknya cukup jauh dari posisi dapur umum makan bergizi itu.

Baca Juga:
Bulog Sulawesi Tengah Memulai Proses Penyerapan Beras Petani Setempat Dukung Swasembada Pangan

Dikutip dari Antara, menurutnya, program itu di Sigi membutuhkan anggaran sebesar 17 miliar per tahun sehingga makan bergizi gratis dapat berjalan dengan lancar.

Dia menyebutkan pemda juga harus menyiapkan dana cadangan termasuk realisasi pelaksanaannya termasuk masih akan menyasar wilayah dan kecamatan yang lebih memerlukan untuk program MBG itu, yaitu Kecamatan Sigi Kota, Sigi Biromaru, Dolo Selatan, Marawola, dan Dolo.

Dia menyampaikan pihaknya telah siap melaksanakan program nasional berupa MBG di Sigi.

Dia mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima petunjuk pelaksanaan atau juklak dan petunjuk teknis atau juknis terkait MBG.

Baca Juga:
Geger! 2 Oknum Polisi Diduga Peras Kepala Sekolah SMK di Nias, Rp400 Juta Diamankan

“Program itu nantinya akan dikoordinasi langsung oleh Dandim 1306 Kota Palu dibantu masing-masing Koramil di Sigi sebagai unit pelaksana teknis pada dapur umum,” terangnya.

Dia menyatakan nantinya pemerintah kecamatan akan dikoordinasikan oleh pihak TNI untuk mengumpulkan dan menggerakkan TP-PKK, masyarakat setempat yang dapat mengelola program MBG itu.

Mayor Infanteri Tarno, perwira penghubung Kodim 1306 Kota Palu, menyebutkan belum menerima informasi program makan bergizi gratis itu dimulai di Sigi. (Antara)

...

Artikel Terkait

wave

Pemkab Parigi Moutong Buka Daurah Ramadhan Muslimah 2025 Dorong Refleksi Akhlak di Bulan Penuh Berkah

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, secara resmi membuka kegiatan Daurah Ramadhan oleh Muslimah Wahdah Islamiyah tahun 2025.

Bulog Sulawesi Tengah Memulai Proses Penyerapan Beras Petani Setempat Dukung Swasembada Pangan

Dalam upaya mendukung swasembada pangan, Bulog Sulteng telah memulai proses penyerapan beras petani setempat.

Geger! 2 Oknum Polisi Diduga Peras Kepala Sekolah SMK di Nias, Rp400 Juta Diamankan

Operasi OTT bocor, dua polisi terlibat dalam aksi pemerasan dana sekolah di Nias hingga akhirnya diamankan dan dipatsus.

1582 Bidang Tanah Milik Pemda Parigi Moutong Disebut Belum Miliki Sertifikat dan Beralamat Tidak Jelas

BPK mensinyalir ada sejumlah bidang tanah milik Pemda Parigi moutong yang tidak memiliki alamat yang jelas sehingga diragukan keberadaannya.

Berita Terkini

wave

Kabut di Tambang Parigi Moutong: "Gertak Sambal" Polda Sulawesi Tengah Dalam Penertiban PETI

Operasi penyisiran Disinyalir tanpa hasil dari Polda Sulawesi tengah saat ini, akibat operasi itu dinilai hanya aksi seremonial.

Kala Jaring dan Gelombang Seismik Berbenturan di Teluk Tomini

Nelayan Parigi moutong gelar aksi demo buntut dari puluhan rompon diputus oleh tim survey potensi Migas di perairan teluk tomini.

Dugaan Monopoli Tambang Ilegal di Buranga: Sosok 'Reny' Asal Jawa Barat Jadi Sorotan

Sosok reni pelaku tambang ilegal di Desa Buranga yang disebut-sebut kebal hukum dan beroperasi dibekas lahan yang pernah menelan korban jiwa

Dugaan Dominasi Tambang Ilegal di Desa Tombi: Peran Haji Anjas dan Infrastruktur Talang Raksasa

Kuatnya bekingan Kelompok Haji Anjas hingga saat ini belum tersentuh oleh Aparat penegak Hukum berkaitan dengan pengelolaan tambang ilegal.

SMART GOV dan CITIGOV untuk Tekan Kebocoran PAD di Parigi Moutong

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memacu transformasi digital dalam sektor perpajakan dan ekspansi digitalisasi ke sektor retribusi.


See All
; ;