Parigi Moutong Salah Satu Daerah Guru Penggerak Percontohan di Sulteng

<p>Foto: Illustrasi guru penggerak.</p>
Foto: Illustrasi guru penggerak.

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Parigi Moutong menjadi salah satu daerah program guru penggerak percontohan di Sulawesi Tengah.

“Dari 56 Kabupaten itu, termasuk salah satunya Parigi Moutong,” ungkap Sekretaris Disdikbud Parigi Moutong, Sunarti Masanang, saat kegiatan lokakarya ke tujuh Calon Guru Penggerak angkatan pertama, beberapa waktu lalu.

Dari 12 kabupaten dan satu kota di Sulawesi Tengah menjadi guru penggerak percontohan adalah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Parigi Moutong.

Dua daerah guru penggerak percontohan itu diberi kesempatan sebagai daerah dalam angkatan pertama program guru penggerak.

“Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua. Seingat saya rekrutmen guru penggerak ini sudah setahun yang lalu pada bulan Juni 2020. Kemudian diumumkan lolos Oktober 2020. Dan langsung diadakan lokakarya perdana secara daring bulan itu juga,” ujarnya.

Kemudian, lokakarya pertama dilaksanakan pada bulan November, kedua di bulan Desember, ketiga di bulan Februari 2021, keempat bulan Maret, kelima bulan Mei, keenam bulan Juni.

Dan lokakarya guru penggerak Parigi Moutong ke tujuh, jatuh pada 3 Juli 2021.

“Tujuh kali lokakarya hingga hari ini, Alhamdulilah Parigi Moutong bisa melaksanakanya dengan baik dan lancar. Meskipun, kita masih dalam situasi pandemi covid 19.” ujarnya.

Program guru penggerak merupakan rangkaian kebijakan merdeka belajar yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Mereka calon guru penggerak sebelumnya, telah mengikuti pendidikan secara daring maupun luring selama enam bulan. Bahkan, hingga sembilan bulan. Karena, ada kurikulum-kurikulum khusus yang harus mereka tuntaskan,” tuturnya.

Sementara itu, Disdikbud berharap guru penggerak Parigi Moutong bisa jadi inspirasi untuk meningkatkan ekosistem pendidikan.

Baca juga:Disdikbud: Guru Penggerak Parigi Moutong Bisa Jadi Inspirasi

“Saya berharap tenaga guru masuk dalam program guru penggerak bisa menjadi akses sebagai motivator,” tuturnya.

Ia meminta guru penggerak Parigi Moutong dapat menghasilkan karya-karya lainnya dan memberikan kontribusi positif terhadap mutu dan kualitas pendidikan di kabupaten ini.

Baca juga: Bocah 13 Tahun di Micigan Meninggal Usai Jalani Vaksinasi

Disdikbud terus mengawal program guru penggerak Parigi Moutong hingga ditetapkan pemerintah pusat.

“Itu bertujuan untuk menyiapkan para pemimpin pendidikan Indonesia masa depan, yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara aktif dan proaktif,” tutupnya.

Baca juga: Longsor, Jalur Trans Sulawesi Tengah Palu-Kulawi Terputus

Laporan: Novita Ramadhani

...

Artikel Terkait

wave

Evaluasi Titik Banjir di Kota Palu, Enam Pintu Air Butuh Perbaikan

Walikota tinjau lokasi banjir di Kelurahan Baru, Kota Palu. Hasil evaluasinya, enam pintu air butuh perbaikan, menyasar sejumlah gorong lain

Bergulir di Pengadilan, Dugaan Korupsi BPKAD Balut Sulawesi Tengah

Dugaan kasus korupsi BPKAD Balut Sulawesi Tengah, kini bergulir di pengadilan, Berkas perkara terdakwa Idhamsyah Sahib Tompo.

Banjir Kiriman Rendam 100 Rumah di Kota Palu, Sulawesi Tengah

Banjir kiriman merendam sekitar 100 rumah di bantaran Sungai Palu di Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

BPBD: Kolaborasi Lintas Sektor Antisipasi Bencana di Parigi Moutong

BPBD sebut perlu kolaborasi lintas sektor antisipasi bencana Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, normalisasi sungai butuh Dinas PU, Balai Sungai

Polisi Bekuk Pelaku Curanmor di Pantoloan, Kota Palu

Aksi pelaku Curanmor di Pantoloan Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berakhir setelah aparat kepolisian berhasil membekuknya.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;