Sumatera Barat, gemasulawesi - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah telah menyiapkan sejumlah solusi untuk menangani bencana banjir lahar dingin dan tanah longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatra Barat.
Solusi-solusi ini dikembangkan karena dampak kerusakan dari bencana banjir lahar dingin tersebut sangat signifikan.
Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan penanganan darurat banjir lahar dingin ini dapat berjalan dengan optimal dan cepat.
Hal ini diharapkan dapat membantu lokasi terdampak untuk segera pulih dan kembali normal.
Banjir lahar dingin yang melanda Sumatera Barat telah menyebabkan 67 orang meninggal dunia, sementara 20 orang masih dalam pencarian sebagai korban hilang.
Total 989 keluarga terdampak, dan 44 orang menderita luka-luka akibat bencana tersebut.
Tim Pusdalops dan BPBD setempat terus mengkaji dan memperbarui data dalam upaya pencarian dan evakuasi korban.
Suharyanto menjelaskan bahwa pemerintah fokus pada normalisasi kondisi dan pembersihan material banjir dan longsor di permukiman terdampak.
Ini meliputi pengerahan alat berat dan pendataan kerusakan rumah serta infrastruktur lainnya.
Selain itu, BNPB bersama Kementerian PUPR mengupayakan percepatan perbaikan jalan nasional yang terputus dan 19 jembatan yang rusak.
Bantuan logistik untuk masyarakat dikirimkan melalui jalur udara, terutama di daerah Kabupaten Tanah Datar yang sulit dijangkau.
Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) juga dilakukan untuk mendukung proses evakuasi dan perbaikan infrastruktur.
Ini bertujuan menghindari hambatan dari cuaca buruk yang berpotensi memperparah situasi.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menyatakan bahwa TMC disiapkan bersama BNPB dengan persiapan operasi selama tujuh hari ke depan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bencana susulan.
Pemerintah juga mempertimbangkan relokasi bagi rumah-rumah terdampak yang berada di zona berbahaya.
Bantuan stimulan akan diberikan kepada rumah yang mengalami kerusakan sesuai dengan tingkat kerusakan yang dialami.
Upaya-upaya ini diarahkan agar masyarakat dapat segera memulai kembali kehidupan normal mereka setelah bencana.
"Saat ini rata-rata status tanggap darurat berlangsung selama 14 hari, yang merupakan periode yang cukup lama bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami ingin segera melaksanakan peralihan dari fase darurat ke rehabilitasi secepat mungkin," kata Suharyanto. (*/Shofia)
